Pendapatan APBN Lampung Capai Rp7,59 T

BANDARLAMPUNG - Pendapatan APBN Lampung terealisasi Rp7,59 triliun atau 79,82 persen dari target per 30 September 2023. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dari sisi penerimaan pajak, mayoritas penerimaan per jenis pajak tumbuh positif.

Realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2023 tumbuh 12,94 persen (yoy) dan telah terealisasi Rp5,72 triliun atau 74,12 persen dari target penerimaan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Lampung M. Dody Fachrudin mengatakan secara agregat seluruh sektor utama tumbuh positif dengan kontribusi penerimaan pajak didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,10 persen dari total penerimaan pajak dan tumbuh signifikan sebesar 24,04 persen (yoy).

’’Adapun faktor yang mendorong di antaranya peningkatan setoran pada industri pangan, industri karet, dan barang dari karet serta plastic,’’ katanya.

Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, kata M. Dody Fachrudin, hingga 30 September 2023 sebesar Rp755,72 miliar atau 98,87 persen dari target.

’’Realisasi bea masuk sebesar Rp286,87 miliar, tumbuh 13,3 persen (yoy) dipengaruhi kenaikan importasi beras," ujar Dody dalam konferensi pers, 25 Oktober 2023.

Dia melanjutkan realisasi cukai sebesar Rp1,33 miliar tumbuh 1157,7 persen (yoy) dipengaruhi oleh denda administrasi cukai dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

’’Realisasi bea keluar sebesar Rp467,52 miliar, terkontraksi 65,94 persen (yoy) disebabkan oleh harga crude palm oil (CPO) yang termoderasi di pasar global,’’ ujar Dody.

Penerimaan negara bukan pajak, lanjutnya, hingga 30 September 2023 tumbuh signifikan sebesar 22,68 persen (yoy) dengan realisasi Rp1,11 triliun miliar atau telah mencapai 108,61 persen dari target.

Kemudian belanja APBN, kata Dody, hingga 30 September 2023 Rp22.103,13 triliun atau 70,39 persen dari pagu.

’’Dari sisi belanja pemerintah pusat (BPP), telah terealisasi Rp 6,24 triliun atau 60 persen dari pagu dan mengalami percepatan sebesar 15,92 persen (yoy). Sehingga total realisasi BPP tersebut telah digunakan, antara lain, untuk pembayaran belanja gaji dan tunjangan Rp2,36 triliun; belanja barang operasional, non operasional, dan persediaan Rp1,27 triliun,’’ ungkap M. Dody Fachrudin.

Lalu belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, lanjut M. Dody Fachrudin, sebesar Rp418,19 miliar; belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda Rp401,34 miliar; dan belanja pemeliharaan Rp333,35 miliar.

Dari sisi transfer ke daerah, kata M. Dody Fachrudin, telah terealisasi Rp15,86 triliun atau 75,53 persen dari pagu. ’’Dana bagi hasil (DBH) terealisasi Rp337,34 miliar atau 52,24 persen; dana alokasi umum terealisasi Rp10.010,75 miliar atau 79,34 persen; dan DAK fisik terealisasi sebesar Rp 608,10 miliar atau 49,34 persen dari pagu,’’ katanya.

DAK nonfisik, kata Dody, terealisasi Rp3,14 triliun atau 75,99 persen; hibah terealisasi Rp0,92 miliar atau 9,16 persen; dana insentif fiskal terealisasi Rp63,08 miliar atau 59,51 persen; dan dana desa terealisasi Rp1.685,03 miliar atau 75,34 persen.

Dalam konferensi pers terkait perkembangan APBN ini dihadiri Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tri Bowo. Kemudian Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Dudung Rudi Hendratna dan Kepala Kantor DJBC Sumatera Bagian Barat Estty Purwadiani Hidayatie. (pip/c1/ful)