Pemprov Lampung Tunggu NIP dan Penetapan Nomor Induksi

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 04 Apr 2025 - 21:06

Radar Lampung Baca Koran--

Soal Pengangkatan CPNS Paling Lambat 1 Juni

BANDARLAMPUNG – Setelah sempat menjadi perbincangan publik, proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tahun 2024 akhirnya menemui titik terang.

Berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikeluarkan pada 8 Maret 2025, pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat 1 Juni 2025. Sementara pengangkatan PPPK dijadwalkan paling lambat 1 Oktober 2025.

Surat BKN yang bernomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 tersebut menjelaskan bahwa peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS dengan tanggal mulai tugas (TMT) pada 1 Oktober 2025.

Sementara itu, bagi peserta seleksi PPPK yang berhasil mengisi alokasi formasi, mereka akan diangkat sebagai PPPK dengan perjanjian kerja yang berlaku mulai 1 Maret 2026.

Namun, pengumuman ini mendapat berbagai tanggapan dari peserta yang telah dinyatakan lulus, sehingga BKN mengeluarkan surat lanjutan pada 18 Maret 2025 dengan nomor 2933/8-MP.01.01/K/SD/2025.

Surat ini menetapkan bahwa pengangkatan CPNS yang lulus akan dilakukan paling lambat pada 1 Juni 2025, sementara PPPK akan diangkat paling lambat pada 1 Oktober 2025.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyatakan telah mengajukan usulan terkait nomor induk pegawai (NIP) untuk CPNS dan nomor induksi untuk PPPK yang telah lulus dan memenuhi syarat ke pemerintah pusat.

Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian BKD Lampung, Budi Sofyan, mengungkapkan bahwa pihaknya kini hanya menunggu penetapan NIP dan Nomor Induksi PPPK dari pemerintah pusat.

"Kami sudah menyelesaikan semua proses pengusulan NIP CPNS dan Nomor Induksi PPPK. Sekarang kami tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat," ujar Budi Sofyan.

Setelah NIP dan Nomor Induksi PPPK ditetapkan, Pemprov Lampung akan segera menyusun Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung untuk pengangkatan CPNS dan PPPK. Proses pengangkatan tersebut akan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam surat BKN, dengan pengangkatan CPNS dilakukan paling lambat pada 1 Juni 2025 dan PPPK paling lambat pada 1 Oktober 2025.

Saat ini, Pemprov Lampung masih dalam proses menyelesaikan tahapan akhir dan berharap proses ini dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi mengumumkan nasib para calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Ini setelah sebelumnya tidak ada kejelasan dalam proses pengangkatan.

pemprov lampung tunggu nip dan penetapan nomor induksi                            soal pengangkatan cpns paling lambat 1 juni
bandarlampung – setelah sempat menjadi perbincangan publik, proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil (cpns) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) untuk tahun 2024 akhirnya menemui titik terang.
berdasarkan surat badan kepegawaian negara (bkn) yang dikeluarkan pada 8 maret 2025, pengangkatan cpns dilakukan paling lambat 1 juni 2025. sementara pengangkatan pppk dijadwalkan paling lambat 1 oktober 2025.
baca juga:tarif dagang presiden as bikin heboh
surat bkn yang bernomor 2793/b-ks.04.01/sd/k/2025 tersebut menjelaskan bahwa peserta seleksi cpns yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi cpns dengan tanggal mulai tugas (tmt) pada 1 oktober 2025.
sementara itu, bagi peserta seleksi pppk yang berhasil mengisi alokasi formasi, mereka akan diangkat sebagai pppk dengan perjanjian kerja yang berlaku mulai 1 maret 2026.
namun, pengumuman ini mendapat berbagai tanggapan dari peserta yang telah dinyatakan lulus, sehingga bkn mengeluarkan surat lanjutan pada 18 maret 2025 dengan nomor 2933/8-mp.01.01/k/sd/2025.
surat ini menetapkan bahwa pengangkatan cpns yang lulus akan dilakukan paling lambat pada 1 juni 2025, sementara pppk akan diangkat paling lambat pada 1 oktober 2025.
menanggapi hal tersebut, pemerintah provinsi lampung melalui badan kepegawaian daerah (bkd) menyatakan telah mengajukan usulan terkait nomor induk pegawai (nip) untuk cpns dan nomor induksi untuk pppk yang telah lulus dan memenuhi syarat ke pemerintah pusat.
kabid pengadaan, mutasi, dan pemberhentian bkd lampung, budi sofyan, mengungkapkan bahwa pihaknya kini hanya menunggu penetapan nip dan nomor induksi pppk dari pemerintah pusat.
"kami sudah menyelesaikan semua proses pengusulan nip cpns dan nomor induksi pppk. sekarang kami tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat," ujar budi sofyan.
setelah nip dan nomor induksi pppk ditetapkan, pemprov lampung akan segera menyusun surat keputusan (sk) gubernur lampung untuk pengangkatan cpns dan pppk. proses pengangkatan tersebut akan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam surat bkn, dengan pengangkatan cpns dilakukan paling lambat pada 1 juni 2025 dan pppk paling lambat pada 1 oktober 2025.
saat ini, pemprov lampung masih dalam proses menyelesaikan tahapan akhir dan berharap proses ini dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan nasib para calon aparatur sipil negara (casn) 2024. ini setelah sebelumnya tidak ada kejelasan dalam proses pengangkatan.
menteri sekretariat negara (mensesneg) prasetyo hadi memastikan seluruh casn, baik cpns maupun pppk formasi 2024, akan diangkat tahun ini. pengangkatan casn dipercepat, yaitu untuk cpns diselesaikan paling lambat pada juni 2025.
’’sedangkan untuk pppk, seluruhnya diselesaikan paling lambat pada oktober 2025," kata prasetyo pada konferensi pers di jakarta, senin (17/3).
ia memastikan pengangkatan ini tidak dilakukan serentak, tetapi sesuai kesiapan masing-masing instansi. "penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, maupun pemda dan instansi terkait," katanya.
sejalan itu, ia mengatakan bahwa presiden prabowo subianto meminta setiap instansi tersebut segera melakukan analisis simulasi pengangkatan.
dengan jadwal terbaru ini, ia menegaskan agar instansi tetap mempertimbangkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.
sebagaimana diamanatkan oleh prabowo bahwa setiap kebijakan harus tetap mementingkan kepentingan rakyat.
"berkaitan dengan kebijakan penyesuaian pengangkatan calon asn dari awal-awal, diambil untuk memastikan penempatan calon asn dan pppk dapat memberikan dampak yang optimal bagi pelayanan masyarakat,” katanya.
"tentunya tetap melindungi dan memastikan hak-hak calon asn agar tetap hebat dan penuhi, baik dari sisi pelancaran pengangkatan, kekepatan penggajian, berkaitan dengan penumpatan, berkaitan dengan kesesuaian informasi, dan banyak hal lainnya," lanjutnya.
perlu diketahui, presiden prabowo subianto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyelesaikan masalah pengangkatan calon pegawai negeri sipil (cpns) 2024 yang diundur. “ya, lagi diurus semuanya,” kata prabowo singkat saat ditemui oleh awak media di kantor kementerian pendidikan dasar dan menengah, jakarta pusat, pada kamis (13/3).
sebelumnya, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) rini widyantini menyampaikan bahwa pengangkatan cpns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2024 diundur. pengangkatan cpns akan dilaksanakan serentak pada 1 oktober 2025, sementara pengangkatan pppk tahap 1 dan 2 direncanakan pada 1 maret 2026.
rini menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk memastikan proses pelantikan dapat dilakukan secara serentak. “selama ini, terhitung mulai tanggal (tmt) pengangkatan asn tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. kami ingin menata hal ini agar pengangkatan dapat dilaksanakan secara serentak,” katanya.
kepala kantor komunikasi kepresidenan, hasan nasbi, membantah bahwa penundaan pengangkatan cpns 2024 disebabkan oleh efisiensi anggaran. “tidak benar bahwa pengunduran ini disebabkan efisiensi anggaran. menpan rb telah menjelaskan bahwa penundaan ini bukan karena alasan tersebut,” ungkap hasan pada minggu, 9 maret 2025.
sebelumnya, kementerian panrb bersama komisi ii dpr ri sepakat untuk menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (casn) 2024. keputusan ini disampaikan dalam rapat kerja di komisi ii dpr ri, jakarta pusat, pada jumat, 7 maret 2025. “dalam rangka percepatan penataan cpns dan pppk untuk formasi 2024, komisi ii dpr ri meminta kementerian panrb dan badan kepegawaian negara (bkn) menyelesaikan pengangkatan cpns pada oktober 2025 dan pengangkatan pppk di maret 2026,” demikian tertulis dalam kesimpulan rapat.
menteri rini widyantini mengungkapkan bahwa pengangkatan casn, baik cpns maupun pppk 2024, ditunda untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan asn maupun pppk. “kami menyadari bahwa pengangkatan serentak memerlukan waktu, dan kami ingin melakukannya dengan cermat dan hati-hati,” kata rini dalam keterangan resmi pada minggu, 9 maret 2025.
surat edaran badan kepegawaian negara (bkn) nomor 02/panpel.bkn/cpns/ix/2024 menyatakan bahwa penetapan nomor induk pegawai (nip) atau pengangkatan cpns 2024 semula dijadwalkan berlangsung antara 22 februari hingga 23 maret 2025. sedangkan pengangkatan peserta yang lolos pppk 2024 tahap 1 dijadwalkan pada februari 2025, dan tahap 2 pada juli 2025.
“proses pengangkatan ini membutuhkan waktu agar seluruh data dan formasi dapat diselaraskan dengan baik. bkn sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak casn 2024 untuk dijadikan pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus,” tambah rini.
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (pan-rb) mengejutkan masyarakat dengan pengumuman penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (casn) hasil seleksi tahun 2024.
namun, menteri pan-rb rini widyantini menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti pembatalan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (cpns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). menurutnya, penundaan ini hanya berupa penjadwalan ulang waktu pengangkatan.
“kami ingin menyelesaikan semua proses ini dengan baik, agar semua calon dapat diangkat,” ujar rini di kompleks parlemen, jakarta, pada rabu (5/3).
sementara itu, pemerintah bersama komisi ii dpr ri sepakat untuk mempercepat penataan pegawai non-asn sampai tuntas. pengangkatan pegawai non-asn menjadi pppk direncanakan akan dilakukan mulai tahun 2026, setelah disepakati dalam rapat kerja antara kementerian panrb, badan kepegawaian negara (bkn), dan komisi ii dpr ri pada selasa, 4 maret 2025, di gedung dpr ri, jakarta.
rini menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat penataan aparatur sipil negara (asn) secara nasional, sesuai dengan amanat undang-undang no. 20 tahun 2023 tentang asn.
“pemerintah dan dpr berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-asn ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif. kami percaya bahwa pengadaan casn harus dilakukan bersamaan dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” tambahnya.
pada tahun 2024, pemerintah telah menyelenggarakan seleksi casn dengan total formasi sebanyak 248.970 untuk cpns dan 1.017.111 untuk pppk (data per januari 2025). seleksi cpns dimulai pada agustus 2024, diikuti oleh pppk tahap 1 pada september 2024 dan pppk tahap 2 pada januari 2025.
rini mengungkapkan, tahun 2024 mencatatkan jumlah formasi pppk terbesar sepanjang sejarah, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan penataan pegawai non-asn di instansi pemerintah. sebelumnya, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) rini widyantini dalam rapat bersama komisi ii dpr ri di gedung dpr, jakarta, pada rabu (5/3) menyampaikan adanya penyesuaian jadwal pengangkatan cpns dan pppk.
rini mengatakan pengangkatan cpns disesuaikan menjadi oktober 2025. sedangkan dari surat edaran (se) bkn terkait jadwal pengumuman cpns 2024 sampai penetapan nip diperkirakan cpns mulai bekerja sekitar april sampai mei.
untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), kata rini, diangkat pada maret 2026. dia menegaskan pengangkatan cpns dan pppk 2024 itu bukanlah penundaan, melainkan agar semua cpns bisa diangkat secara bersamaan.
terkait hal tersebut, untuk pelaksanaan pengangkatan cpns dan pppk di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) lampung masih berproses sesuai jadwal yang telah diatur sebelumnya.
mengenai adanya informasi penyesuaian jadwal pengangkatan cpns dan pppk, badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi lampung masih menunggu surat resminya
“kami lagi menunggu pengumuman resminya. jadi kita belum berani ngomong. kita belum ada informasi resmi dari pusat,” ujar kabid pengadaan, mutasi, dan pemberhentian bkd lampung, budi sofyan, kamis 6 maret 2025.
kata budi, pelaksanaan tahapan rekrutmen cpns dan pppk dilingkungan pemprov lampung tahun 2024 masih berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya.
untuk cpns, disampaikan budi saat ini pihaknya masih melakukan tahapan usul penetapan nip cpns yang berlangsung dari 22 februari sampai 23 maret 2025.
begitu juga dengan tahapan rekrutmen pppk tahap pertama tengah dalam tahap pengusulan nomor induk pppk dan rekrutmen pppk tahap ii baru selesai masa sanggah. (pip/c1/yud)