Pasar Saham Rentan Tekanan

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 21 Mar 2025 - 17:06

UNJUK RASA: Sejumlah mahasiswa membawa poster saat aksi tolak revisi UU TNI di depan kantor DPRD Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/3). --FOTO NUR CHAMIM/JAWA POS/RADAR SEMARANG

Dari sisi pasar modal, Hans menyebut dampak dari isu ini tidak akan langsung terasa, namun ketegangan politik yang terus bergulir bisa menjadi sentimen negatif jangka menengah, terutama bagi investor asing.

“Jika demo terus berlanjut, tentu saja akan ada dampak negatif pada pasar saham. Investor asing sudah mulai khawatir tentang stabilitas politik, terutama dengan kekhawatiran mereka terhadap peran BUMN dalam skema penugasan yang merugikan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola aset BUMN. Menurutnya, badan tersebut seharusnya lebih fokus pada proyek investasi yang menguntungkan, bukan sekadar menjalankan penugasan sosial yang membebani.

“Jika terlalu banyak penugasan sosial, ini bisa menyulitkan Dana Antara dalam menarik investor asing,” ujarnya.

Hans menilai sektor-sektor seperti data center dan energi baru terbarukan (EBT) memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif. Sinergi antar BUMN harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, bukan justru memperbesar beban.

Ia menutup dengan penekanan pada pentingnya kebijakan ekonomi yang pro pasar, terutama di tengah situasi politik yang berisiko.

“Kepercayaan pasar perlu dipulihkan melalui kebijakan yang pro-pasar dan mendukung iklim investasi yang sehat,” ungkapnya. (jpc/c1)

pasar saham rentan tekanan                             jika ketegangan politik berlanjut
jakarta – analis pasar modal hans kwee menilai pengesahan uu tni memang belum memberikan gejolak besar di pasar saham. namun, ia mengingatkan bahwa penolakan publik terhadap dwifungsi tni tetap harus diperhatikan, terutama karena menyangkut nilai-nilai reformasi 1998.
 
“seperti yang disampaikan oleh pak sby, penolakan terhadap dwi fungsi abri adalah hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat ini berakar dari reformasi 1998 yang menuntut penghapusan fungsi ganda tni,” kata hans.
 
ia menekankan bahwa jika tidak ditangani secara hati-hati, protes masyarakat bisa berkembang menjadi demonstrasi berkepanjangan. hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada stabilitas nasional dan iklim investasi, termasuk persepsi negatif dari investor asing.
 
“demo yang berkepanjangan dapat menyebabkan kemacetan, menimbulkan kekhawatiran, dan merusak kepercayaan investor terhadap kondisi pasar,” imbuhnya.
 
menurutnya, daripada memperluas fungsi tni, lebih logis jika pemerintah meningkatkan kesejahteraan prajurit.
 
 
“jika tujuan utamanya adalah memperkuat tni, mungkin lebih baik jika fokusnya pada peningkatan gaji dan fasilitas bagi prajurit, daripada memperluas fungsi mereka,” jelas dosen magister fakultas ekonomi dan bisnis unika atma jaya itu.
 
dari sisi pasar modal, hans menyebut dampak dari isu ini tidak akan langsung terasa, namun ketegangan politik yang terus bergulir bisa menjadi sentimen negatif jangka menengah, terutama bagi investor asing.
 
“jika demo terus berlanjut, tentu saja akan ada dampak negatif pada pasar saham. investor asing sudah mulai khawatir tentang stabilitas politik, terutama dengan kekhawatiran mereka terhadap peran bumn dalam skema penugasan yang merugikan,” tegasnya.
 
ia juga menyinggung soal daya anagata nusantara (danantara) sebagai pengelola aset bumn. menurutnya, badan tersebut seharusnya lebih fokus pada proyek investasi yang menguntungkan, bukan sekadar menjalankan penugasan sosial yang membebani.
 
“jika terlalu banyak penugasan sosial, ini bisa menyulitkan dana antara dalam menarik investor asing,” ujarnya.
 
hans menilai sektor-sektor seperti data center dan energi baru terbarukan (ebt) memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif. sinergi antar bumn harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, bukan justru memperbesar beban.
 
ia menutup dengan penekanan pada pentingnya kebijakan ekonomi yang pro pasar, terutama di tengah situasi politik yang berisiko.
 
“kepercayaan pasar perlu dipulihkan melalui kebijakan yang pro-pasar dan mendukung iklim investasi yang sehat,” ungkapnya. (jpc/c1)