PSU Pesawaran Rawan Sengketa

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 13 Mar 2025 - 16:51

Radar Lampung Baca Koran--

// Bawaslu Lampung Lakukan Supervisi Ketat, KPU Tolak Perpanjangan Pendaftaran

BANDARLAMPUNG – Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Pesawaran berpotensi memicu sengketa. Demikian disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Iskardo P. Panggar.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Lampung bersama Bawaslu Pesawaran melakukan supervisi ketat dan menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi gugatan.

Iskardo menjelaskan potensi sengketa muncul karena penolakan salah satu pasangan calon yang mendaftar ulang. Pasangan calon yang merasa keberatan berhak mengajukan sengketa ke Bawaslu, selama masih berstatus calon peserta pemilu.

’’Berita acara pengembalian dokumen, misalnya, dapat menjadi objek sengketa. Selain itu, kemiripan mekanisme PSU dengan pemungutan suara awal juga membuka peluang gugatan hingga Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Iskardo, Kamis (13/3).

Untuk meminimalisasi sengketa, sambung Iskardo, Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU dan badan ad hoc untuk menelaah kembali daftar pemilih tetap (DPT). ’’Pemilih yang telah meninggal atau pindah domisili akan dicoret,” tegasnya.

Iskardo juga akan melakukan supervisi dan pembinaan terhadap jajarannya, serta akan menindak tegas dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) melalui Sentra Gakkumdu.

Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan PSU oleh Bawaslu Pesawaran. Sehingga, dirinya meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran agar proses pemilihan berjalan lancar dan adil.

“Transparansi juga diutamakan melalui publikasi informasi PSU melalui berbagai media, serta edukasi publik untuk turut aktif mengawasi.” Katanya.

Terpisah, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami menegaskan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran untuk calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Pesawaran.

Sebab, dia menilai kebijakan memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah pengganti di PSU Pilkada Pesawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pilkada.

Erwan menjelaskan bahwa tahapan pendaftaran telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Bahkan, masa pendaftaran calon pengganti dalam PSU Pilkada Pesawaran sudah ditetapkan pada 8–10 Maret 2025.

psu pesawaran rawan sengketa                            // bawaslu lampung lakukan supervisi ketat, kpu tolak perpanjangan pendaftaran
bandarlampung – pemungutan suara ulang (psu) pilkada pesawaran berpotensi memicu sengketa. demikian disampaikan ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung iskardo p. panggar.
untuk mengantisipasi hal tersebut, bawaslu lampung bersama bawaslu pesawaran melakukan supervisi ketat dan menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi gugatan.
iskardo menjelaskan potensi sengketa muncul karena penolakan salah satu pasangan calon yang mendaftar ulang. pasangan calon yang merasa keberatan berhak mengajukan sengketa ke bawaslu, selama masih berstatus calon peserta pemilu.
’’berita acara pengembalian dokumen, misalnya, dapat menjadi objek sengketa. selain itu, kemiripan mekanisme psu dengan pemungutan suara awal juga membuka peluang gugatan hingga mahkamah konstitusi (mk),” ungkap iskardo, kamis (13/3).
untuk meminimalisasi sengketa, sambung iskardo, bawaslu akan berkoordinasi dengan kpu dan badan ad hoc untuk menelaah kembali daftar pemilih tetap (dpt). ’’pemilih yang telah meninggal atau pindah domisili akan dicoret,” tegasnya.
baca juga: beli mobil daihatsu, peluang menang umrah di bulan ramadan
iskardo juga akan melakukan supervisi dan pembinaan terhadap jajarannya, serta akan menindak tegas dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) melalui sentra gakkumdu.
ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan psu oleh bawaslu pesawaran. sehingga, dirinya meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran agar proses pemilihan berjalan lancar dan adil. 
“transparansi juga diutamakan melalui publikasi informasi psu melalui berbagai media, serta edukasi publik untuk turut aktif mengawasi.” katanya.
terpisah, ketua kpu lampung erwan bustami menegaskan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran untuk calon bupati dan wakil bupati pada psu pilkada pesawaran.
sebab, dia menilai kebijakan memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah pengganti di psu pilkada pesawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan kpu (pkpu) tentang pencalonan pilkada.
erwan menjelaskan bahwa tahapan pendaftaran telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. bahkan, masa pendaftaran calon pengganti dalam psu pilkada pesawaran sudah ditetapkan pada 8–10 maret 2025.
baca juga:pabrik tapioka lampung kembali beroperasi
’’pada tanggal 10 maret, koalisi partai ppp dan golkar mengajukan pasangan calon atas nama supriyanto dan suriansyah. berkas pencalonan mereka memenuhi syarat dan diberikan tanda terima pencalonan,” katanya, kamis (13/3).
sementara, lanjut erwan, pada hari yang sama pengajuan pencalonan dari partai lain dikembalikan karena terdapat kekurangan dalam syarat administrasi.
dia menjelaskan bahwa ketentuan perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana diminta oleh partai demokrat lampung, tidak memenuhi ketentuan pasal 135 pkpu nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan pilkada. 
’’menurut pasal 135 pkpu 10 tahun 2024, perpanjangan pendaftaran hanya dapat dilakukan jika hingga batas akhir pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang diajukan. namun, di psu pesawaran, sudah ada pasangan calon yang didaftarkan dan memenuhi syarat,” jelasnya.
merujuk pada pasal tersebut, erwan menambahkan bahwa perpanjangan masa pendaftaran hanya dilakukan jika pada hari terakhir tahapan pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 
dalam hal ini, kpu akan memberikan kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon lain.
“apa yang terjadi di kabupaten pesawaran berbeda. pertama, sudah ada pasangan calon nomor urut 2 yang didaftarkan, dan partai politik atau gabungan partai politik telah diberi kesempatan sesuai dengan amar putusan mk poin 5. hingga pukul 23.59 kemarin, sudah ada pasangan calon yang diajukan gabungan parpol dan sudah ada tanda terima,” jelasnya.
erwan juga mengungkapkan, bahwa kpu lampung akan berkoordinasi dengan kpu kabupaten pesawaran untuk mempelajari lebih lanjut terkait surat yang diajukan oleh partai demokrat lampung mengenai pengembalian syarat pencalonan drg. elin septiani.
“surat tersebut akan kami pelajari lebih lanjut, tetapi pada prinsipnya, kami akan mengikuti apa yang tertuang dalam amar putusan,” tambahnya.
ia menegaskan, bahwa semua tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kpu ri. oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk membuka kembali masa pendaftaran. “kami sudah melaporkan seluruh proses ini ke kpu ri dan memastikan bahwa semua tahapan telah berjalan sesuai regulasi,” tutupnya. (jen/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 14 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan