Pemerintah Tunda Pengangkatan CASN 2024, Penataan Pegawai Non-ASN Terus Dilakukan
Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan penundaan pengangkatan CASN 2024 untuk memastikan penataan pegawai non-ASN dilakukan secara komprehensif. -FOTO IST -
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengejutkan masyarakat dengan pengumuman penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) hasil seleksi tahun 2024.
Namun, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti pembatalan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, penundaan ini hanya berupa penjadwalan ulang waktu pengangkatan.
“Kami ingin menyelesaikan semua proses ini dengan baik, agar semua calon dapat diangkat,” ujar Rini di kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (5/3).
Sementara itu, Pemerintah bersama Komisi II DPR RI sepakat untuk mempercepat penataan pegawai non-ASN sampai tuntas. Pengangkatan pegawai non-ASN menjadi PPPK direncanakan akan dilakukan mulai tahun 2026, setelah disepakati dalam rapat kerja antara Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi II DPR RI pada Selasa, 4 Maret 2025, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Rini menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus dilakukan bersamaan dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” tambahnya.
Rini juga menegaskan, “DPR dan Pemerintah sudah sepakat bahwa semua ini akan diselesaikan.”
Pada tahun 2024, Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CASN dengan total formasi sebanyak 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK (data per Januari 2025). Seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, diikuti oleh PPPK Tahap 1 pada September 2024 dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025.
Rini mengungkapkan, tahun 2024 mencatatkan jumlah formasi PPPK terbesar sepanjang sejarah, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (5/3) menyampaikan adanya penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK.
Rini mengatakan pengangkatan CPNS disesuaikan menjadi Oktober 2025. Sedangkan dari surat edaran (SE) BKN terkait jadwal pengumuman CPNS 2024 sampai penetapan NIP diperkirakan CPNS mulai bekerja sekitar April sampai Mei.
Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), kata Rini, diangkat pada Maret 2026. Dia menegaskan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 itu bukanlah penundaan, melainkan agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan.
Terkait hal tersebut, untuk pelaksanaan pengangkatan CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih berproses sesuai jadwal yang telah diatur sebelumnya.
Mengenai adanya informasi penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung masih menunggu surat resminya
“Kami lagi menunggu pengumuman resminya. Jadi kita belum berani ngomong. Kita belum ada informasi resmi dari pusat,” ujar Kabid Pengadaan, Mutasi, dan Pemberhentian BKD Lampung, Budi Sofyan, Kamis 6 Maret 2025.
Kata Budi Sofyan, pelaksanaan tahapan rekrutmen CPNS dan PPPK dilingkungan Pemprov Lampung tahun 2024 masih berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya.
Untuk CPNS, disampaikan Budi Sofyan saat ini pihaknya masih melakukan tahapan usul penetapan NIP CPNS yang berlangsung dari 22 Februari 2025 sampai 23 Maret 2025.
Begitu juga dengan tahapan rekrutmen PPPK tahap pertama tengah dalam tahap pengusulan nomor induk PPPK dan rekrutmen PPPK tahap II baru selesai masa sanggah. (disway/c1/abd)