KPK Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Kasus Suap PAW dan Obstruction of Justice

Reporter: |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 20 Feb 2025 - 21:17

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus suap PAW anggota DPR RI dan obstruction of justice.-FOTO DISWAY -

kpk tahan sekjen pdip hasto kristiyanto dalam kasus suap paw dan obstruction of justice                            jakarta – komisi pemberantasan korupsi (kpk) akhirnya menahan sekretaris jenderal pdi perjuangan (sekjen pdip) hasto kristiyanto pada kamis (20/2) terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (oj). kasus ini terkait dengan pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri harun masiku, yang masih buron hingga saat ini.
penahanan hasto dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 20 februari hingga 11 maret 2025, dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. hasto dijebloskan ke rumah tahanan kelas i jakarta timur, setelah mengenakan rompi oranye khas tahanan kpk, dengan tangan terborgol.
dalam konferensi pers, ketua kpk setyo budiyanto menjelaskan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. “selama pemeriksaan, sudah ada 53 saksi dan 6 ahli yang diperiksa, dan telah dilakukan penggeledahan serta penyitaan barang bukti,” ujar setyo.
proses hukum hasto mendapat perhatian dari pdip, di mana lebih dari seratus simpatisan partai tersebut menggelar aksi di depan kantor kpk. beberapa kader senior pdip, seperti ribka tjiptaning dan guntur romli, turut hadir untuk mendampingi hasto.
baca juga:masyarakat tulangbawang bisa cek kesehatan gratis
selain dugaan suap terkait paw anggota dpr ri harun masiku, hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. ia sempat berusaha lepas dari status tersangka dengan mengajukan praperadilan pada pengadilan negeri jakarta selatan, namun permohonan tersebut ditolak oleh hakim.
pihak pdip, melalui juru bicara chico hakim, menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, meskipun ada catatan terkait kecacatan dalam proses tersebut. 
chico menegaskan, partai akan melakukan rapat internal untuk menentukan langkah hukum dan politik selanjutnya.
kasus ini berawal dari penyelidikan terkait suap yang melibatkan hasto dan donny tri istiqomah, seorang advokat pdip, dalam pengurusan paw anggota dpr ri periode 2019-2024 untuk harun masiku, yang hingga kini masih menjadi buronan kpk. hasto diduga memberikan suap kepada mantan komisioner kpu, wahyu setiawan, untuk mengurus paw masiku dan anggota dpr lainnya. 
sebelumnya hakim tunggal pada pengadilan negeri jakarta selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh sekjen pdip hasto kristiyanto terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan harun masiku.
baca juga:ketua dprd bandar lampung ucapkan selamat atas pelantikan gubernur-wagub serta wali kota-wakil wali kota
mantan penyidik kpk yudi purnomo harahap berpendapat bahwa putusan tersebut membuktikan penetapan tersangka terhadap hasto bukan pesanan politik.
“ketika kita melihat jalannya persidangan, kita lihat apa yang dilakukan kpk murni penegakan hukum. tidak ada kriminalisasi, tidak ada juga yang ada pesanannya atau bukti yang mengada-ada. kpk sudah gamblang menyampaikan di sidang praperadilan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat,” kata yudi, dikutip pada jumat, 14 februari 2025.
lebih lanjut, yudi menjelaskan ada dua hal yang perlu dilakukan kpk setelah putusan praperadilan hasto. pertama, ia menilai bahwa putusan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan kpk hingga penetapan hasto sebagai tersangka sah menurut hukum.
yudi mendorong kpk segera mengusut lebih lanjut perkara yang melibatkan hasto sebagai tersangka. ia juga meminta kpk memeriksa hasto kembali dalam waktu dekat dan mempertimbangkan penahanan.
“saya membaca juga hakim memberikan kesempatan kepada kpk untuk menuntaskan kasus ini, agar secepatnya perkara pokoknya segera dilimpahkan ke pengadilan. tentu kpk harus bergerak cepat menuntaskan kasus ini supaya ada kepastian hukum,” kata yudi.
“kpk sekarang sudah lebih lega menurut saya untuk segera melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya, seperti misalnya melakukan penahanan, dengan tentu memanggil kembali hasto untuk diperiksa,” sambungnya.
baca juga:salah satu ruangan di rsud menggala terbakar, ini dugaan penyebabnya
yudi juga menilai bahwa sidang praperadilan hasto telah berjalan sesuai prosedur dan adil. ia meminta semua pihak untuk menghormati keputusan yang telah diambil oleh hakim.
“kita harus hormati putusan praperadilan ini. kita juga harus lihat prosesnya, bahwa pemohon dan termohon telah diberikan kesempatan yang adil untuk memberikan bukti-bukti, termasuk menghadirkan saksi dan ahli, serta kesimpulannya,” ujar yudi.
sebelumnya, hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan membacakan putusan praperadilan yang diajukan oleh hasto kristiyanto. dalam putusannya, hakim menolak permohonan hasto dan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.
“menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal djuyamto pada kamis, 13 februari 2025.
permohonan gugatan praperadilan hasto teregister dengan nomor no 5/pid.pra/2025/pn.jkt.sel, yang diajukan hasto sebagai pemohon, dengan termohon komisi pemberantasan korupsi (kpk).
hasto, yang tidak terima dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bersama harun masiku, meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.
harun masiku sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr sejak januari 2020. harun diduga menyuap mantan komisioner kpu wahyu setiawan. namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan harun masiku belum diketahui.
pada akhir 2024, kpk menetapkan hasto kristiyanto dan pengacara donny tri istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. hasto diduga merintangi penyidikan harun masiku.
pengadilan negeri jakarta selatan (pn jaksel) menolak praperadilan yang diajukan sekjen pdip hasto kristiyanto. status tersangka yang diberikan komisi pemberantasan korupsi (kpk) dinilai sah.
’’menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas,” kata hakim tunggal djuyamto di pn jaksel, kamis (13/2).
dalam hal ini, majelis tidak bisa menerima semua dalil dari permohon. status tersangka yang diberikan lembaga antirasuah dinilai sah. “menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” jelasnya.
kpk dinilai tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam memproses hasto dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr. lembaga antirasuah diperintahkan melanjutkan persidangan.
majelis juga mengesampingkan sejumlah fakta dalam praperadilan. beberapa perdebatan dan bukti yang dipaparkan dinilai harus diuji dalam persidangan tindak pidana korupsi. (disway/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 21 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan