Kasus Dugaan Korupsi Perjas DPRD Tanggamus Dipertanyakan

Reporter: Leo Dampiari |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 17 Feb 2025 - 22:12

Radar Lampung Baca Koran--

Ketua DPC Peradi Bandarlampung ini menambahkan bahwa tujuan hukum bukan hanya kepastian dan keadilan, juga harus ada kemanfaatannya. ’’Bagaimana mendorong penegakan hukum itu harus ada kemanfaatannya. Kalau mengembalikan kerugian negara, berarti negara tidak dirugikan,” ucapnya.

Kendati demikian, dalam proses untuk mencari kepastian, pihaknya mempersilakan penegak hukum untuk menindaklanjuti melalui proses penyelidikan, bahkan dinaikkan ke proses penyidikan demi kepastian.

’’Menghukum orang itu adalah upaya terakhir, tetapi bagaimana kerugian negara bisa dikembalikan kepada negara. Sehingga tujuan hukum itu tentang kemanfaatannya bisa tercapai,” ucapnya

Terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Lampung Ricky Ramadhan saat dihubungi via telepon belum dapat memberikan keterangan terkait perkembangan perkara ini. Bahkan, pesan WhatsApp-nya tak menjawab pertanyaan media ini. ’’Silakan ditanya ke bidangnya,” kata dia.

Diketahui, Kejati Lampung mendapatkan atensi dari Kejagung untuk menghentikan sementara pemeriksaan kasus tersbeut. Hal ini mengingat saat itu mulai memasuki tahap pemilu. Namun, pemilu sudah selesai, kejati belum juga melanjutkan pemeriksaan.

Saat itu, Kejati Lampung menaikkan status perkara dugaan korupsi biaya penginapan dalam perjalanan dinas anggota DPRD Tanggamus tahun 2021 ke tingkat penyidikan. Tim jaksa penyelidik Kejati Lampung menemukan indikasi adanya dugaan markup dalam perjas tersebut.

Kejati Lampung sudah melakukan penyelidikan dugaan markup biaya penginapan perjas DPRD Tanggamus sejak Februari 2023. Salah satu modusnya bill hotel yang dilampirkan dalam SPJ tidak sesuai arsip bill yang ada di masing-masing hotel tempat menginap. (leo/c1/yud)

kasus dugaan korupsi perjas dprd tanggamus dipertanyakan                            bandarlampung – kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perjas) dprd tanggamus tahun 2021 yang sedang ditangani oleh tim penyidik kejaksaan tinggi lampung belum ada titik terang.
kasus tersebut hingga kini belum ada perkembangan. hal itu membuat komite aksi masyarakat dan pemuda untuk demokrasi (kampud) mempertanyakan perkembangan kasus tersebut.
ketua umum dewan pimpinan pusat kampud seno aji mempertanyakan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas dprd tanggamus tahun 2021 yang sedang ditangani oleh tim penyidik kejati lampung.
baca juga:akhirnya, harimau sumatera terperangkap di kandang jebak
’’kami sudah mengirim surat permohonan informasi kepada kepala kejaksaan tinggi lampung untuk mempertanyakan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas dprd tanggamus yang sampai saat ini belum ada kejelasan,” ungkap seno aji.
dia menegaskan bahwa pihaknya konsisten mengawal penanganan kasus-kasus tipikor yang sedang diusut oleh kejati lampung. khususnya anggaran perjas dprd tanggamus.
’’tim penyidik kejati lampung katanya telah berupaya menghitung hasil kerugian negara yakni kurang lebih rp9 miliar melalui tim auditor independen di jakarta yang ditunjuk oleh pihak kejati,” ucapnya.
bahkan, sambung seno, sudah 17 saksi yang diperiksa. maka sudah sepatutnya penanganan kasus ini segera ada penetapan para tersangkanya agar tidak berlarut-larut dan mendapat kepastian hukum.
menurutnya, dalam rangka turut menyukseskan asta cita presiden prabowo subianto dalam reformasi dan penegakan hukum dan selaras dengan visi kejaksaan ri, pihaknya terus mendukung kejati lampung di bawah komando kuntadi untuk segera menuntaskam tunggakan kasus yang belum tuntas khususnya persoalan tipikor.
diberitakan sebelumnya, penanganan kasus dugaan markup perjalanan dinas dprd tanggamus yang sebelumnya ditindaklanjuti kejati lampung kini terkesan mandek.
praktisi hukum bey sujarwo mengatakan dalam proses mencari kepastian penegakan hukum, dipersilakan untuk memproses dari penyelidikan bahkan naik ke penyidikan.
’’tetapi sampai saat ini, pemeriksaan dugaan kasus markup perjalanan dinas dprd tanggamus tahun anggaran 2021 dengan nilai anggaran rp9 miliar belum menemui titik terang. kami minta kejati segera memprosesnya,” tandas bey, senin (6/1).
menurutnya, perkara itu tengah menjadi sorotan terhadap proses penegakan hukum di provinsi lampung, khususnya tindak pidana korupsi. 
’’terkait perkara dugaan korupsi yang dilakukan dprd tanggamus, sepengetahuan saya sudah ada iktikad baik dari para terduga yang melakukan markup tersebut. tetapi yang bersangkutan secara kolektif telah mengembalikan kerugian negara, walaupun diduga belum mencukupi apa yang sudah disangkakan terhadap mereka,” ujarnya.
ketua dpc peradi bandarlampung ini menambahkan bahwa tujuan hukum bukan hanya kepastian dan keadilan, juga harus ada kemanfaatannya. ’’bagaimana mendorong penegakan hukum itu harus ada kemanfaatannya. kalau mengembalikan kerugian negara, berarti negara tidak dirugikan,” ucapnya.
kendati demikian, dalam proses untuk mencari kepastian, pihaknya mempersilakan penegak hukum untuk menindaklanjuti melalui proses penyelidikan, bahkan dinaikkan ke proses penyidikan demi kepastian.
’’menghukum orang itu adalah upaya terakhir, tetapi bagaimana kerugian negara bisa dikembalikan kepada negara. sehingga tujuan hukum itu tentang kemanfaatannya bisa tercapai,” ucapnya
baca juga:akhirnya, harimau sumatera terperangkap di kandang jebak
terpisah, kasipenkum kejaksaan tinggi lampung ricky ramadhan saat dihubungi via telepon belum dapat memberikan keterangan terkait perkembangan perkara ini. bahkan, pesan whatsapp-nya tak menjawab pertanyaan media ini. ’’silakan ditanya ke bidangnya,” kata dia.
diketahui, kejati lampung mendapatkan atensi dari kejagung untuk menghentikan sementara pemeriksaan kasus tersbeut. hal ini mengingat saat itu mulai memasuki tahap pemilu. namun, pemilu sudah selesai, kejati belum juga melanjutkan pemeriksaan.
saat itu, kejati lampung menaikkan status perkara dugaan korupsi biaya penginapan dalam perjalanan dinas anggota dprd tanggamus tahun 2021 ke tingkat penyidikan. tim jaksa penyelidik kejati lampung menemukan indikasi adanya dugaan markup dalam perjas tersebut.
kejati lampung sudah melakukan penyelidikan dugaan markup biaya penginapan perjas dprd tanggamus sejak februari 2023. salah satu modusnya bill hotel yang dilampirkan dalam spj tidak sesuai arsip bill yang ada di masing-masing hotel tempat menginap. (leo/c1/yud)