Bawaslu Soroti Tantangan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada

LAMPUNG – Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengungkapkan bahwa penanganan pelanggaran pemilu dan pilkada masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah perbedaan batas waktu dan mekanisme penyelesaian pelanggaran antara kedua ajang demokrasi tersebut.

’’Di pemilu, batas waktu penanganan pelanggaran adalah 7+7 hari kerja, di luar hari libur. Sedangkan dalam pilkada hanya 3+2 hari, termasuk hari libur,” ujar Herwyn saat menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung untuk evaluasi penyelenggaraan pemilihan nasional serentak 2024, Kamis (13/2).

Herwyn mengakui kritik terkait waktu penanganan pelanggaran yang terbatas dan perbedaan mekanisme penyelesaian yang dinilai dapat menghambat penyelesaian pelanggaran secara efektif dan menyeluruh.

Lebih lanjut, Herwyn juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap proses Pemilu tidak hanya dilakukan terhadap peserta, tetapi juga terhadap jajaran internal Bawaslu. “Jika terdapat anggota Bawaslu yang kurang memahami regulasi atau terbukti melanggar kode etik, kami akan memberikan sanksi, baik secara internal maupun melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tegasnya.

Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024. Mereka berharap evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi dan kebijakan Pemilu di masa mendatang.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini juga dihadiri oleh Bawaslu RI, KPU RI, DKPP RI, Pj. Gubernur Lampung, KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung, serta Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung. 

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Zulkifli Anwar mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung berjalan baik.

Pernyataan ini disampaikannya usai melakukan kunjungan spesifik dalam rangka evaluasi penyelenggaraan pemilihan nasional serentak 2024 pada Kamis (13/2) di ruang rapat utama Gubernur Lampung.

Menurut Zulkifli, Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pilkada serentak di Lampung. “Mana yang baik kita pertahankan, dan mana yang kurang baik, kami beri masukan,” ujarnya.

Meski demikian, Zulkifli enggan merincikan poin-poin masukan terkait evaluasi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Lampung telah berjalan dengan baik. “Partisipasi pemilu di Lampung mencapai 79 persen,” imbuhnya.

Pj Gubernur Lampung, Samsudin, juga menyampaikan hal serupa, bahwa hasil evaluasi bersama Komisi II DPR RI menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak di Lampung berjalan lancar dan aman.

“Dari semua pelaksanaan secara umum, Provinsi Lampung dinyatakan aman dan berjalan dengan lancar,” ujar Samsudin.

Meski begitu, Samsudin mengungkapkan bahwa saat ini ada satu kabupaten, yaitu Pesawaran, yang hasil Pilkada-nya masih diproses di Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini bukan berarti menjadi persoalan yang menghambat pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar, tapi ini bagian dari demokrasi,” kata Samsudin.

Ia menjelaskan bahwa proses di MK ini terjadi karena adanya persoalan tertentu yang harus diselesaikan secara hukum. “Namun, jika dilihat dari aspek lainnya, pelaksanaan Pilkada Serentak di Lampung sudah berjalan dengan baik,” tuturnya.