DAU dan DAK Pemprov Lampung Berkurang

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 12 Feb 2025 - 22:19

Radar Lampung Baca Koran--

Kemudian belanja makan dan minum rapat dan tamu mencapai kurang lebih 80 persen; belanja cetak, cover dan penggandaan mencapai kurang lebih 70 persen.

"Kita sesuaikan belanja makan minum, rapat-rapat. Apa lagi yang di hotel kita sama sekali tidak lakukan. Kecuali yang bersifat urgent dan punya kepentingan secara nasional itu juga kita lihat prioritas atau tidak," ucapnya.

Lalu, belanja perjalanan dinas mencapai kurang lebih 60 persen; belanja pemeliharaan mencapai kurang lebih 75 persen; belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor kurang lebih 95 persen; belanja sewa gedung/hotel/ruang pertemuan kurang lebih 95 persen.

Belanja honorarium mencapai kurang lebih 50 persen; belanja konsultan mencapai kurang lebih 50 persen; belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan kurang lebih 75 persen; serta belanja yang bersifat pendukung dan operasional lainnya.

Lanjut Fredy, efisiensi APBD 2025 ini dilakukan pada kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD). Juga dilakukan terhadap kegiatan yang dinilai tidak prioritas.

"Ini berlaku adil sehingga semua OPD kita kurangi tidak terkecuali jadi biar kita sama-sama melakukan efisiensi," tuturnya. (pip/c1/yud)

dau dan dak pemprov lampung berkurang                             bandarlampung - transfer ke daerah (tkd) dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi khusus (dak) yang diterima pemerintah provinsi (pemprov) lampung di apbd 2025 berkurang.
itu dampak dari pemangkasan tkd yang dilakukan kementerian keuangan (kemenku) ri sesuai dengan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja apbn dan apbd tahun anggaran 2025.
pj. sekretaris provinsi lampung fredy mengatakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat juga berdampak terhadap tkd yang diterima pemprov lampung tahun 2025. ’’anggaran yang terpangkas dari efisiensi anggaran, dau dan dak yang diterima pemprov lampung di apbd tahun anggaran 2025 sebesar rp113 miliar,” ungkapnya.
baca juga: ayo manfaatkan cek kesehatan gratis!
fredy melanjutkan anggaran yang terpangkas ini berdasarkan arahan dari kemenkeu digunakan untuk infrastruktur dan juga pembangunan irigasi. ’’paling besar terdampak ke infrastruktur, misalnya jalan dan irigasi. karena arahannya dak dan dau itu memang pos yang dipangkas untuk infrastruktur," ujarnya.
dengan dipangkasnya anggaran untuk infrastruktur tersebut, fredy meminta agar pemerintah daerah dapat mandiri melakukan perbaikan infrastruktur menggunakan apbd. "makanya di apbd tidak ada efisiensi untuk infrastruktur. tetapi untuk kesehatan dan pendidikan tetap," ucapnya. 
sementara terkait efisiensi anggaran, kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda) lampung elvira umihanni mengatakan pemprov menata kembali apbd agar tidak berdampak langsung kepada masyarakat. 
’’kita tata kembali karena efisiensi ini untuk belanja yang sifatnya penunjang, sementara belanja pokoknya tetap," ujarnya.
sebelumnya diberitakan, efisiensi anggaran dalam pelaksanaan apbd pemprov lampung tahun anggaran 2025 mencapai rp 600 miliar.
fredy mengatakan, pemprov lampung telah melakukan efisiensi anggaran apbd 2025 menindaklanjuti instruksi presiden.
instruksi presiden itu juga telah diikuti dengan surat edaran dari menteri keuangan dan menteri dalam negeri terkait dengan pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun 2025.
kata fredy, tim anggaran pemerintah daerah (tapd) lampung telah melakukan identifikasi terhadap efisiensi belanja perangkat daerah sampai dengan program, kegiatan, sub kegiatan, dan rincian belanja.
disampaikan fredy belanja yang dilakukan efisiensi mulai dari belanja alat tulis kantor yang mencapai kurang lebih 90 persen. 
dicontohkan fredy seperti penggunaan kertas dapat digunakan bolak balik agar lebih hemat penggunaannya.
kemudian belanja makan dan minum rapat dan tamu mencapai kurang lebih 80 persen; belanja cetak, cover dan penggandaan mencapai kurang lebih 70 persen. 
"kita sesuaikan belanja makan minum, rapat-rapat. apa lagi yang di hotel kita sama sekali tidak lakukan. kecuali yang bersifat urgent dan punya kepentingan secara nasional itu juga kita lihat prioritas atau tidak," ucapnya.
lalu, belanja perjalanan dinas mencapai kurang lebih 60 persen; belanja pemeliharaan mencapai kurang lebih 75 persen; belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor kurang lebih 95 persen; belanja sewa gedung/hotel/ruang pertemuan kurang lebih 95 persen.
belanja honorarium mencapai kurang lebih 50 persen; belanja konsultan mencapai kurang lebih 50 persen; belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan kurang lebih 75 persen; serta belanja yang bersifat pendukung dan operasional lainnya. 
lanjut fredy, efisiensi apbd 2025 ini dilakukan pada kepada semua organisasi perangkat daerah (opd). juga dilakukan terhadap kegiatan yang dinilai tidak prioritas. 
"ini berlaku adil sehingga semua opd kita kurangi tidak terkecuali jadi biar kita sama-sama melakukan efisiensi," tuturnya. (pip/c1/yud)