Pengamat: Kepala Daerah Terpilih Wajib Penuhi Janji Politik Meski Ada Efisiensi Anggaran

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 12 Feb 2025 - 18:25

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas, Aidinil Zetra, menegaskan bahwa kepala daerah terpilih wajib menepati janji politik meskipun ada efisiensi anggaran. ANTARA --

Rapat Pleno dikuti Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, Anggota KPU Provinsi Lampung Ahmad Zamroni, Febri Indra Kurniawan, Angga Lazuardy, dan Ervhan Jaya Kemudian Hermansyah dan Dedi Fernando yang mengikuti Pleno secara Daring melalui Zoom Meeting serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi Lampung Arif Ma'ruf, Kabag, Pejabat Fungsional, dan Kasubbag di Lingkungan KPU Provinsi Lampung.

Dalam rapat pleno dibahas antara lain Rencana kegiatan evaluasi dan KPU Award yang akan dilaksanakan di akhir bulan Februari dengan menginisiasi masing-masing divisi.

Terkait Kebijakan efisiensi Anggaran KPU Provinsi Lampung menyikapi dengan baik dan bijak. bahwasannya keterbatasan yang ada tidak mengurangi tugas dan fungsi KPU Provinsi Lampung.

Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengatakan, efisiensi dilakukan merujuk kepada keputusan pusat.

Di mana, dalam poin penghematan pusat senilai Rp900 miliar tersebut termasuk untuk Provinsi Lampung.

"Sama saja yang disampaikan ketua KPU RI, penghematan anggaran nasional itu termasuk di Lampung," kata dia, Selasa 11 Februari 2025.

Erwan tidak merinci pos mana saja yang dilakukan pemghematan.

Kendati demikian, dia menyebutkan ada penarikan kendaraan dinas (Randis) untuk di Lampung.

"Kalau poin penghematannya ya sama semua. Betul untuk randis kabupaten/kota semua (ditarik)," ujarnya.

Kendati dilakukan efisiensi, dia mengatakan pihaknya sudah memberikan hinbauan bahwa mengenai kinerja tidak boleh kendor.

"Insya Allah tidak mengganggu kerja-kerja, KPU di Lampung tetap komitmen bekerja," ujarnya.

pengamat: kepala daerah terpilih wajib penuhi janji politik meski ada efisiensi anggaran                            padang, radar lampung– pengamat kebijakan publik dari universitas andalas (unand) sumatera barat (sumbar), aidinil zetra, menegaskan bahwa kepala daerah terpilih harus memenuhi janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat, meskipun ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
"sebagai pemimpin, janji politik yang disampaikan saat kampanye tetap harus dipenuhi meskipun ada pemangkasan anggaran dari pusat," kata aidinil zetra di padang, rabu.
menurut aidinil, seorang kepala daerah dipilih oleh masyarakat karena memberikan harapan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, baik dalam bentuk perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan sosial, ataupun pembukaan lapangan kerja.
"konstituen akan terus menagih janji politik dari kepala daerah terpilih, meskipun ada efisiensi anggaran. gubernur, bupati, dan wali kota wajib menunaikan janji mereka kepada masyarakat," ujarnya.
baca juga:gandeng polres dan dinas damkarmat lampura, pln gelar sosialisasi keamanan dan simulasi tanggap darurat
dia menambahkan, "masyarakat memilih calon kepala daerah berdasarkan janji-janji yang disampaikan. jika janji tersebut tidak dipenuhi, itu akan menjadi cedera janji."
untuk mengatasi dinamika tersebut, aidinil mendorong kepala daerah terpilih untuk mulai mencari sumber pemasukan baru bagi daerah, termasuk melakukan inovasi terhadap sumber utama pendapatan daerah yang selama ini sudah digarap.
"kepala daerah harus kreatif. masyarakat tidak akan peduli dengan alasan efisiensi anggaran; mereka hanya akan menuntut agar janji politik yang disampaikan ditepati," jelasnya.
aidinil juga menyatakan bahwa jika janji politik tidak direalisasikan dengan alasan pemangkasan anggaran yang signifikan, maka hal itu dapat berdampak pada penurunan kepercayaan publik dan elektabilitas kepala daerah di masa depan.
"intinya, kalau sudah berjanji, harus ditepati. jika tidak, maka akan muncul cedera janji," tegasnya.
baca juga:telkomsel poin hadirkan undi undi hepi februari, menangkan hadiah spektakuler
sebelumnya, kpu ri memangkas anggaran sebanyak rp900 miliar. 
tentu ini pula berdampak ke jajaran di provinsi lampung.
kpu provinsi lampung melaksanakan rapat pleno rutin mingguan bertempat di aula kantor kpu provinsi lampung. 
rapat pleno dikuti ketua kpu provinsi lampung erwan bustami, anggota kpu provinsi lampung ahmad zamroni, febri indra kurniawan, angga lazuardy, dan ervhan jaya kemudian hermansyah dan dedi fernando yang mengikuti pleno secara daring melalui zoom meeting serta plt. sekretaris kpu provinsi lampung arif ma'ruf, kabag, pejabat fungsional, dan kasubbag di lingkungan kpu provinsi lampung. 
dalam rapat pleno dibahas antara lain rencana kegiatan evaluasi dan kpu award yang akan dilaksanakan di akhir bulan februari dengan menginisiasi masing-masing divisi. 
baca juga:real madrid comeback, kalahkan manchester city 3-2 
terkait kebijakan efisiensi anggaran kpu provinsi lampung menyikapi dengan baik dan bijak. bahwasannya keterbatasan yang ada tidak mengurangi tugas dan fungsi kpu provinsi lampung.
ketua kpu provinsi lampung erwan bustami mengatakan, efisiensi dilakukan merujuk kepada keputusan pusat. 
di mana, dalam poin penghematan pusat senilai rp900 miliar tersebut termasuk untuk provinsi lampung. 
"sama saja yang disampaikan ketua kpu ri, penghematan anggaran nasional itu termasuk di lampung," kata dia, selasa 11 februari 2025.
erwan tidak merinci pos mana saja yang dilakukan pemghematan. 
kendati demikian, dia menyebutkan ada penarikan kendaraan dinas (randis) untuk di lampung. 
"kalau poin penghematannya ya sama semua. betul untuk randis kabupaten/kota semua (ditarik)," ujarnya. 
kendati dilakukan efisiensi, dia mengatakan pihaknya sudah memberikan hinbauan bahwa mengenai kinerja tidak boleh kendor. 
"insya allah tidak mengganggu kerja-kerja, kpu di lampung tetap komitmen bekerja," ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 13 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan