Anggaran Terbatas, Pemerintah Libatkan Investasi Swasta Bangun Infrastruktur

Menteri PU, Dody Hanggodo. -Foto Beritasatu-
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dengan melakukan optimalisasi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema tersebut menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan anggaran APBN dan membuka peluang investasi swasta serta asing dalam proyek infrastruktur.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti hanya karena anggaran terbatas.
Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang terus mendorong investasi dengan skema KPBU supaya pembangunan bisa tetap berjalan optimal.
"Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien," kata Menteri PU Dody Hanggodo, Senin (10/2).
Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU menargetkan investasi Rp 544,48 triliun melalui skema KPBU pada periode 2025-2029.
Rencana tersebut mencakup 11 proyek sumber daya air (bendungan dan embung), 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.
Dengan keterlibatan swasta, diharapkan proyek-proyek pemerintah ini bisa berjalan lebih optimal dalam hal pendanaan, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan.
Menurut Dody, KPBU bukan hanya menjadi solusi pendanaan, tetapi juga membuka ruang bagi dunia usaha, terutama investasi swasta dan asing untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sedangkan jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi," jelasnya.
Selain itu, KPBU juga mempunyai manfaat strategis lainnya, antara lain yakni fleksibilitas dalam pendanaan proyek, peningkatan efisiensi proyek infrastruktur, serta mendorong inovasi dan pengembangan teknologi konstruksi, dan memperkuat keterampilan tenaga kerja nasional (soft skill dan hard skill).
Pemerintah tetap berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan pengawas untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar kualitas serta keberlanjutan.
Dengan terbukanya peluang investasi melalui KPBU, sektor infrastruktur di Indonesia diharapkan semakin berkembang dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.
"Dengan sinergi kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," tegas Dody terkait skema KPBU untuk membuka peluang investasi investasi swasta dan asing.(*)