WNA asal Jerman Dideportasi dari Lampung

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 10 Feb 2025 - 22:10

Seorang pria berwarga negara Jerman, KHJ (69), dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung. -FOTO IST-

wna asal jerman dideportasi dari lampung                             bandarlampung - seorang pria berwarga negara jerman, khj  (69), dideportasi oleh kantor imigrasi kelas i tpi bandarlampung. pendeportasiannya tersebut dilakukan pada 7 februari 2025 pasca dijemput dari kabupaten pesawaran.
kepala kantor imigrasi bandarlampung jhon paul fillino menyampaikan bahwa khj diamankan oleh tim intelijen dan penindakan keimigrasian (inteldakim) imigrasi bandarlampung atas informasi warga karena melanggar izin waktu tinggal.
’’tindakan tegas ini diambil karena khj telah tinggal di indonesia melebihi masa izin tinggal yang diberikan (overstay) lebih dari 60 hari," katanya, senin (10/2).
baca juga:kad antikorupsi akan gas pol jalankan tugas dan kewenangan
menurutnya, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh seksi inteldakim, didapati keterangan bahwa warga negara asing (wna) asal jerman itu masuk wilayah indonesia melalui bandara internasional soekarno-hatta pada juli 2024 menggunakan visa on arrival (voa).
’’khj sendiri memiliki izin tinggal yang berlaku sampai agustus 2024. dalam pemeriksaan, khj juga mengaku izin tinggal telah berakhir dan tidak memperpanjangnya," ungkap jhon.
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh khj, pihaknya mengenakan pasal 78 ayat (3) undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. 
’’atas dasar tersebut, terhadap yang bersangkutan dikenai tindakan administratif keimigrasian (tak) berupa pendeportasian dan nama yang bersangkutan dicantumkan dalam daftar penangkalan," jelas jhon.
lebih jauh, kata dia, pria jerman tersebut dikenai tindakan administratif keimigrasian (tak) berupa pendeportasian, di mana nama yang bersangkutan dicantumkan dalam daftar penangkalan.
untuk tiket penerbangan ke negara asalnya sendiri, pihak imigrasi menyebut ditanggung yang bersangkutan sendiri melalui penerbangan qatar airways pada jumat lalu.
"tiket penerbangan ditanggung oleh yang bersangkutan pribadi, jadi imigrasi tidak menanggung biaya tiketnya. yang bersangkutan sudah kami deportasi pada 7 februari 2025 menggunakan penerbangan qatar airways provided by garuda indonesia (jakarta -dubai) dilanjutkan dengan penerbangan qatar airways dubai- jerman," bebernya.
pihaknya juga berterima kasih kepada warga yang melaporkan wni dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan dan meminta untuk tidak ragu melapor kembali jika ada yang mencurigakan.
diberitakan sebelumnya, selama 2024, kantor imigrasi kelas 1 tpi bandarlampung telah melakukan pendeportasian terhadap 11 warga negara asing (wna) karena berbagai penyebab. di antaranya penyalahgunaan visa.
kasi wasdakim kantor imigrasi kelas i tpi bandarlampung ferdinan bijang mengatakan para wna yang masuk provinsi lampung tersebut berasal dari berbagai negara seperti nigeria dan prancis.
’’per januari hingga desember 2024 itu ada 11 wna yang dideportasi. yaitu dari nigeria 9 orang, prancis 1 orang, dan myanmar 1 orang. untuk tahun 2025 ini belum ada, " katanya, minggu (2/2).
menurutnya, dari total wna yang dideportasi tersebut, sebagian besar melakukan pelanggaran yakni menyalahgunakan visa kunjungan.
’’penyebabnya melakukan penyalahgunaan izin tinggal atau visanya. jadi seharusnya untuk berwisata, tapi digunakan untuk bekerja itu sebanyak 9 wna. sedangkan sisanya permasalahan lain,” ungkapnya.
ferdinan menyebut pendeportasian terhadap wna yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan tersebut karena didasarkan laporan masyarakat.
’’kalau mereka visa masuknya wisata kita tidak tahu ke mananya. nah dari mana kita tahu wna ini melakukan penyalahgunaan, ini berkat laporan masyarakat. jadi kalau ada masyarakat yang mencurigai ada yang sama silakan lapor," ujarnya.
disisi lain, pihaknya juga menyebutkan hingga kini, belum ada data pencekalan terhadap seseorang yang bermasalah hukum agar tidak melakukan kunjungan ke luar negeri.
"tahun ini belum ada, karena kalau pencekalan itu atas rekomendasi kepolisian yang diajukan ke dirjen, baru dari sana kembali dikirim ke kami untuk dilaksanakan," tandasnya.
diberitakan sebelumnya, jajaran divisi imigrasi kantor wilayah kementerian hukum dan ham (kemenkumham) lampung bersama tiga kantor imigrasi di wilayah lampung yakni tpi bandarlampung, kantor imigrasi non-tpi kalianda, dan kantor imigrasi non-tpi kotabumi melaksanakan operasi gabungan di pelabuhan laut panjang. 
operasi ini bertujuan memperkuat pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (wna) yang memasuki wilayah lampung melalui jalur laut.
kepala kantor wilayah (kemenkumham) lampung, dodot adikoeswanto menjelaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang diperintahkan langsung oleh direktur jenderal imigrasi. 
"operasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh warga negara asing yang berada di wilayah lampung mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku," kata dodot dalam keterangan remsinya.
patroli gabungan ini melibatkan kerja sama yang erat antara kemenkumham lampung dengan berbagai instansi terkait, seperti badan narkotika nasional (bnn), lanal, polairud, bea cukai, serta sejumlah satuan lainnya. 
sinergi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah kemungkinan tindakan melanggar hukum oleh wna.
“kami fokus di area pelabuhan panjang, terutama mengawasi kapal-kapal asing yang bersandar. hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran keimigrasian yang terjadi,” jelas dodot.
ia menambahkan pelabuhan laut sering menjadi pintu masuk bagi wna yang perlu diawasi dengan ketat.
menurut dodot, operasi gabungan ini adalah wujud nyata dari kinerja imigrasi di wilayah lampung, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban negara.
"kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa warga negara asing yang ada di indonesia mematuhi ketentuan hukum yang ada," imbuhnya.
dengan terus meningkatnya arus kapal asing di pelabuhan panjang, dodot menegaskan bahwa operasi gabungan ini akan terus dilakukan secara rutin untuk meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian. 
operasi ini sekaligus memperlihatkan pentingnya pengawasan lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah dari berbagai ancaman yang mungkin timbul melalui jalur internasional. (mel/c1/yud)