Gugatan Pilkada Pesawaran, MK Minta Keterangan Saksi

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 07 Feb 2025 - 22:20

Sidang: MK meminta keterangan saksi terkait dalam sidang lanjutan untuk PHPU kada tahun 2024 dari Kabupaten Pesawaran, Jumat (7/2). -FOTO TANGKAP LAYAR -

gugatan pilkada pesawaran, mk minta keterangan saksi                            jakarta - mahkamah konstitusi (mk) meminta keterangan saksi terkait dalam sidang lanjutan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan  umum kepala daerah (phpu kada) tahun 2024 dari kabupaten pesawaran, jumat (7/2). 
sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli. permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 20/phpl bup- xx12025 kabupaten pesawaran. 
pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 nanda indira b.-antonius muhammad ali menggugat pancalonan paslon nomor urut 1 aries sandi darma putra-supriyanto yang dianggap inkonstitusional.
baca juga:warga sukarame baru ogah kosongkan rumah 
menurut pomohon, kpu kabupaten pesawaran meloloskan aries-supriyanto meskipun tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki ijazah sma/sederajat. 
selain itu, pemohon menyoroti kewajiban keuangan aries sandi kepada negara. di mana laporan bpk ri mencatat aries masih berutang rp386 juta dari total rp487 juta saat menjabat sebagai bupat pesawaran pada 2015. pemohon berpendapat bahwa utang yang belum lunas ini melanggar prinsip integritas seorang calon kepala daerah.
dalam petitumnya, pemohon meminta mk membatalkan keputusan kpu nomor 1635 tahun 2004, mendiskualifikasi paslon aries-supriyanto sebagai pemenang pilbup pesawaran 2024. 
pada kesempatan tersebut dalam persidangan, sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi lampung laila soraya dihadirkan sebagai saksi dari pihak terkait menjelaskan terkait permasalahan ijazah calon bupati nomor urut 01 aries sandi darma putra.
dia menjelaskan pihak disdikbud mengeluarkan surat keterangan (sk) pengganti ijazah (pi) dengan dasar surat kehilangan yang diajukan aries sandi. 
’’pada prinsipnya, kami menyatakan bahwa disdikbud provinsi lampung mengeluarkan surat pengganti ijazah paket kesetaraan dengan dasar bukti laporan kehilangan," jelasnya.
kemudian, hakim mk sadi isra mempertanyakan apakah ditemukan bukti-bukti ataupun arsip yang mendukung keabsahan ijazah aries sandi.
laila menjawab pertanyaan hakim tersebut bahwa disdikbud lampung tetap berdasar pada surat kehilangan. dan mengaku pihaknya tak menemukan arsip tesebut.
’’sampai sekarang tidak ada satu pun bukti paket kesetaraan yang dimaksud. namun saat termohon (aries sandi) meminta, maka kami hanya menyampaikan hal itu," jelasnya. 
hakim saldi kemudian mempertanyakan bukti bahwa aries sandi benar mengikuti ujian paket c di sman 1 kota bandarlampung pada tahun 1995. namun, laila menjawab tidak ditemukan bukti-bukti bahwa aries sandi mengikuti ujian paket c. ’’kami sudah berusaha mencari dan tidak kami dapatkan arsipnya," jawab laila.
dia pun mengatakan alasan pihaknya menerbitkan skpi tersebut lantaran adanya bukti surat kehilangan dari kepolisian, serta aries sandi turut melampirkan salinan ijazah s-1 dan s-2.
’’bahwa kepala dinas pendidikan mengeluarkan surat itu dengan dasar surat kehilangan, ditambah bahwa termohon menyampaikan surat pengganti ijazah dari universitas lampung dan universitas saburai," tutupnya.
sebagai pemohon, pasangan calon bupati dan wakil bupati pesawaran nomor urut 2 nanda indira-antonius muhammad ali menghadirkan radian syam sebagai ahli.
radian menjelaskan kewenangan kpu pesawaran (termohon) dalam hal verifikasi ijazah berdasarikan pasal 45 uu 10/2016 adalah persyaratan bagi calon gubernur, bupati, dan walikota harus dipenuhi pada tahap pendaftaran termasuk dokumen administrasi seperti ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
ketentuan ini menurut radian juga ditegaskan dalam pkpu 10/2024 yang dalam pasal 14 ayat (2) huruf c dan pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 disebutkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi calon kepala daerah adalah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat.
lebih lanjut, kewenangan sekaligus kewajiban kpu kabupaten pesawaran dalam hal verifikasi ijazah tersebut tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif tetapi juga wajib melakukan verifikasi faktual dengan mengklarifikasi langsung ke sekolah terkait. 
menurutnya, kewajiban ini termasuk memastikan keaslian dokumen seperti logo, lembaga, nama penerima ijazah, tanda tangan pejabat berwenang, nomor ijazah, serta kesesuaian data dengan identitas calon.
“sesungguhnya ketika kita melihat di uu 10/2016 ada beberapa sayarat calon kepala daerah, maka yang harus dilakukan oleh kpu sesungguhnya selain kpu juga melihat secara administratif juga harus bisa menelusuri atau membuktikan secara faktual,” ujar radian.
selain itu, radian juga menuturkan sebuah fakta bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi lampung menyatakan keabsahan ijazah bersyarat tergantung pada laporan kehilangan dan surat tanggung jawab mutlak. sehingga, berdasarkan fakta tersebut kpu kabupaten pesawaran seharusnya melakukan verifikasi lebih lanjut ke sekolah asal calon.
“langkah yang harus dilakukan selain menerima berkas pasangan calon selanjutnya juga harus dipastikan apakah berkas pasangan calon benar secara fakta atau tidak,” ujar radian.
dalam sidang tersebut, kpu kabupaten pesawaran sebagai termohon menghadirkan dwi putra nugraha sebagai ahli. putra juga menjelaskan bahwa surat keterangan pengganti ijazah (skpi) dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon. 
hal ini karena skpi dinilai sederajat dengan ijazah pendidikan. skpi ini menurutnya dikeluarkan oleh dinas pendidikan kebudayaan provinsi lampung sebagaimana yang diatur dalam permendikbud 29/2014.
“proses pencalonan yang dilakukan oleh kpu pesawaran terutama dalam tahapan penelitian persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan kebenaran dokumen lengkap dan benar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap putra.
hal serupa disampaikan oleh ahli yang dihadirkan pasangan calon nomor urut 1 hi. aries sandi darma putra dan supriyanto selaku pihak terkait. pihak terkait menghadirkan guru besar ilmu hukum tata negara ugm zainal arifin mochtar serta pakar hukum tata negara feri amsari sebagai ahli.
dalam keterangannya, zainal menuturkan bahwa pendaftaran pihak terkait dengan menggunakan surat keterangan pengganti ijazah (skpi) sah karena skpi sudah pernah dipergunakan dalam syarat pencalonan. 
lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat asas mendasar dalam struktur hukum administrasi negara (han) yang mengatakan bahwa asas praduga kabsahan, segala sesuatu yang dikeluarkan oleh negara harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya tidak. 
karena itu, menurutnya apa yang dikeluarkan di skpi yang ditandatangani oleh pejabat atau petugas yang diberikan oleh negara itu harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya tidak.
terakhir, zainal menuturkan bahwa satu-satunya cara untuk membatalkan asas tersebut adalah harus ditarik sendiri oleh orang yang mengeluarkan dengan mengatakan ini tidak sah/tidak benar dan yang kedua adalah pengadilan. pengadilan yang dimaksud, menurutnya, adalah pengadilan tata usaha negara (ptun).
“apakah bisa ke mk tentu ada perdebatan. tapi tentu kalo mau dibawa ke mk menurut saya kasihan betul mk menjadi keranjang sampah untuk semua urusan administrasi. coba bayangkan untuk 1 kali pembuktian ini harus disidangkan pembuktian soal keabsahan mau dicari bukti yang itu barangkali tidak sederhana. struktur hukum kita sudah ada koridornya, silahkan lakukan itu,” ucap zainal.
dalam sidang tersebut, pihak terkait juga menghadirkan edi natamenggala yang merupakan bagian tim sukses pihak terkait. edi merupakan orang yang dipercaya untuk mengurus skpi aries sandi darma putra pada 2010 dan 2018 silam.
“saya memproses skpi itu sejak tahun 2009. saya memprosesnya karena waktu itu pemberkasannya di tahun 2009, sudah mulai pemberkasan untuk tahun 2010,” ujar edi.
atas keterangan tersebut, wakil ketua mk saldi isra mempertanyakan mengenai keterangan edi dalam laporan kehilangan ijazah guna membuat skpi pada 2018. dalam laporan tersebut, edi tertulis beralasan ijazah milik aries sandi darma putra hilang pada 1 maret 2018, padahal laporan serupa pernah dibuat pada 2010.
“karena bapak yang memproses berkasnya itu. kok bapak di polisi berani-beraninya menyampaikan kehilangan tersebut diketahui pada hari kamis 1 maret 2018. padahal bapak sudah tahu bahwa keterangan pengganti ijazahnya itu juga digunakan 2010 coba bapak jelaskan,” tegas saldi
“mohon izin, yang mulia, saya sudah lupa. saya sempat bertanya dengan beliau yang saya juga agak lupa mungkin di situ menjelaskan di tanggal 1 maret tersebut dan alamatnya di sini. nah itulah pada saat saat itu saya dijelaskan oleh beliau makanya saya hadir kepolisian berdasarkan keterangan beliau menjelaskan kehilangan berkas-berkas untuk pendaftaran,” ungkap edi.
sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada kamis (9/1/2025), pasangan calon bupati dan wakil bupati pesawaran nomor urut 2 nanda indira b dan antonius muhammad ali (nanda-antonius) mendalilkan proses pencalonan aries sandi darma putra dan supriyanto (paslon nomor urut 1) inkonstitusional. nanda-antonius menduga adanya keterlibatan kpu kabupaten pesawaran yang meloloskan paslon nomor urut 1 padahal tidak memiliki ijazah smu/sederajat.
selain dalil mengenai ketiadaan ijazah, calon bupati pesawaran nanda indira dinilai masih memiliki kewajiban/utang kepada pemerintah kabupaten pesawaran berdasarkan badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri). pada saat menjabat sebagai bupati kabupaten pesawaran tahun 2015, dengan kewajiban sebesar rp457 juta dan baru dibayar sejumlah rp70 juta. hal ini menunjukkan calon nomor urut 1 masih memiliki tanggung jawab pembayaran kepada negara sejumlah rp386 juta. atas dasar hal tersebut, pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan kpu nomor 1635 tahun 2024 juga memohon kepada mahkamah untuk mendiskualifikasi paslon aries-supriyanto. (jen/rls/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan