Project 2025 dan Tantangan Keberlanjutan Indonesia

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 05 Feb 2025 - 16:47

project 2025 dan tantangan keberlanjutan indonesia                             oleh : andi setyo pambudi
mahasiswa program studi doktoral manajemen berkelanjutan perbanas institute/ perencana pembangunan bappenas
kembalinya donald trump ke gedung putih membawa konsekuensi besar terhadap arah kebijakan global, terutama dalam isu lingkungan dan keberlanjutan.
salah satu manifestasi nyata dari perubahan ini adalah peluncuran project 2025, sebuah dokumen transisi pemerintahan setebal 920 halaman yang secara gamblang menggambarkan rencana untuk membalikkan tonggak sejarah dalam mitigasi perubahan iklim.
proyek ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di amerika serikat tetapi juga memengaruhi dinamika kebijakan iklim global, termasuk di indonesia.
dalam project 2025, trump secara eksplisit menargetkan penghapusan undang-undang pengurangan inflasi (inflation reduction act atau ira), yang sebelumnya dianggap sebagai langkah paling ambisius as dalam memangkas polusi karbon.
menurut energy innovation, pencabutan ira diproyeksikan akan meningkatkan emisi karbon hingga 2,7 miliar metrik ton pada tahun 2030, mempercepat perubahan iklim secara global.
di saat negara-negara lain berlomba menurunkan emisi karbon, as justru mengundurkan diri dari peran kepemimpinan dalam aksi iklim, mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.
tidak hanya itu, kebijakan ekstrem lainnya dalam project 2025 termasuk menghapus istilah “perubahan iklim” dari dokumen federal, memprivatisasi layanan cuaca nasional, dan membubarkan program asuransi banjir nasional yang selama ini melindungi warga di daerah berisiko tinggi.
kebijakan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat amerika tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi negara-negara lain, termasuk indonesia.
sebagai salah satu negara berkembang yang menghadapi dampak serius dari perubahan iklim, indonesia kini berada dalam situasi yang lebih menantang.
pemerintah telah mengupayakan transisi ke energi terbarukan melalui regulasi esg (environmental, social, governance) dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. namun, dengan as yang kini menarik diri dari komitmen iklim global, indonesia kehilangan salah satu mitra strategis dalam pendanaan dan transfer teknologi untuk proyek hijau. 
indonesia menghadapi dilema besar. di satu sisi, negara ini memiliki komitmen untuk mencapai target nol emisi pada 2060, tetapi di sisi lain, ketergantungan pada batu bara dan energi fosil masih sangat dominan.
tanpa dukungan internasional yang kuat, terutama dari negara besar seperti as, percepatan transisi energi menjadi lebih sulit.
kebijakan trump yang mendukung bahan bakar fosil juga memperburuk posisi indonesia di pasar global.
dengan harga energi fosil yang cenderung lebih kompetitif akibat subsidi besar di as, indonesia menghadapi tekanan untuk tetap mengandalkan sumber energi yang tidak ramah lingkungan.
hal ini bertentangan dengan agenda esg domestik yang telah diperkenalkan oleh otoritas jasa keuangan (ojk), seperti kewajiban laporan keberlanjutan dan roadmap keuangan hijau.
namun, di balik ancaman global ini, indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran strategis di kawasan asia tenggara.
dengan memperkuat kebijakan domestik dan membangun aliansi dengan negara-negara yang tetap berkomitmen pada keberlanjutan seperti uni eropa dan jepang, indonesia dapat mengisi kekosongan kepemimpinan global dalam isu lingkungan. 
indonesia harus mengurangi ketergantungan pada pendanaan internasional dengan mengalokasikan lebih banyak anggaran domestik untuk proyek energi terbarukan, konservasi hutan, dan infrastruktur tahan bencana. pemerintah juga dapat memanfaatkan instrumen keuangan seperti obligasi hijau (green bonds) untuk menarik investor yang peduli keberlanjutan.
ketika as menarik diri dari kepemimpinan global dalam keberlanjutan, uni eropa dan jepang tetap menjadi mitra potensial yang dapat membantu indonesia.
misalnya, melalui kerja sama teknologi hijau dan program pendanaan seperti green climate fund. dengan ancaman bencana alam yang semakin intensif, indonesia harus memperkuat kapasitas lokal dalam mitigasi dan adaptasi iklim. 
program pelatihan masyarakat dan pengembangan teknologi prediksi cuaca dapat menjadi langkah awal untuk meminimalkan dampak buruk bencana.
pemerintah perlu mempercepat transisi energi terbarukan dengan menghapus subsidi untuk bahan bakar fosil secara bertahap dan memberikan insentif bagi proyek energi bersih. reformasi ini dapat membantu indonesia mencapai target nol emisi lebih cepat.
kebijakan indonesia untuk tetap melanjutkan agenda keberlanjutan meskipun tanpa dukungan as dapat menjadi model bagi negara berkembang lainnya. kemandirian dalam pendanaan dan kebijakan adalah kunci.
tidak ada negara yang harus bergantung pada satu mitra global untuk mengatasi krisis iklim.
kembalinya donald trump ke gedung putih dan peluncuran project 2025 adalah pengingat bahwa dinamika politik global dapat berubah dengan cepat. namun, ini juga menjadi peluang bagi indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam isu keberlanjutan.
dengan kebijakan yang tepat, indonesia tidak hanya dapat bertahan tetapi juga memimpin dalam transisi energi hijau di kawasan asia tenggara. 
indonesia harus memastikan bahwa keberlanjutan menjadi fondasi utama pembangunan, bukan sekadar jargon dalam dokumen resmi.
dalam menghadapi tantangan global, tekad dan komitmen politik yang kuat akan menjadi penentu apakah indonesia mampu mengubah ancaman ini menjadi peluang. sebagaimana yang dikatakan oleh richard thompson dari stanford university, “keberlanjutan adalah tentang pilihan strategis. negara yang berani mengambil langkah sulit hari ini akan menjadi pemimpin di masa depan” (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung Edisi HUT Kamis 6 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan