UNIOIL
Bawaslu Header

Kemendagri Pangkas Anggaran Hingga 57,46 Persen, Jumlahnya Tembus Rp2,7 Triliun

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan pemotongan anggaran Kemendagri hingga 57,46% dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin, 3 Februari 2025.-Disway-

JAKARTA, RADAR LAMPUNG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengumumkan bahwa anggaran kementeriannya dipotong hingga 57,46%. Pemotongan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penerapan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.

"Dari total anggaran semula Rp4,7 triliun, efisiensinya mencapai sekitar 57,46%. Dengan demikian, sisa pagu anggaran Kemendagri menjadi Rp2,038 triliun lebih," ungkap Tito saat rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR, Senin, 3 Februari 2025.

Tito merinci sejumlah item yang mengalami efisiensi, antara lain alat tulis kantor yang dipotong hingga 90%, seremonial 56%, seminar 45%, kajian dan analisis 51,5%, serta diklat dan bimtek 29%.

Selain itu, ada juga pemotongan pada honor output kegiatan dan jasa profesi sebesar 40%, percetakan hasil souvenir 75,9%, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,3%, lisensi aplikasi 27,6%, serta jasa konsultan yang dipangkas hingga 45,7%.

BACA JUGA:Pemangkasan Anggaran Transportasi Sebesar Rp 17,9 Triliun Picu Polemik, Ancaman Layanan Publik

Anggaran untuk bantuan pemerintah juga dipangkas 16,7%, sementara untuk pemeliharaan dan perawatan 10,2%. Pengeluaran untuk perjalanan dinas dipotong sebesar 53,9%, peralatan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, dan belanja lainnya 59,1%.

Tito juga menjelaskan bahwa anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp267,1 miliar, kini juga telah dilakukan efisiensi menjadi Rp150,8 miliar.

"Dengan efisiensi sebesar 56,45%, anggaran BNPP dipatok pada Rp150 miliar lebih, dan saat ini BNPP sedang merinci lebih lanjut mengenai pemanfaatan anggaran tersebut," jelas Tito, yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP.

BACA JUGA:Pemangkasan Perjas, Negara Hemat Rp20 T

Efisiensi anggaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan pengeluaran dengan prioritas yang ada dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih tepat guna. (disway/abd)

 

 

 

Tag
Share