LPG 3 Kg Langka, Warung Kecil Tak Boleh Jual Eceran

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 03 Feb 2025 - 21:59

LANGKA: Salah satu warung kecil di Bandarlampung yang kini tidak lagi menjual LPG 3 kg.-FOTO MELIDA ROHLITA/RLMG -

BANDARLAMPUNG - Pemerintah tidak lagi memperbolehkan penjualan liquefied petroleum gas atau LPG 3 kilogram oleh kalangan pengecer. Kebijakan tersebut dimulai per 1 Februari 2025.

Demikian diungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot menjelaskan bahwa pengecer LPG 3 kg mulai saat ini wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg Pertamina.

Dia menjelaskan bahwa para pegecer LPG dapat mendaftarkan diri melalui one single submission (OSS). Pendaftaran secara resmi tersebut dilakukan supaya pengecer mendapatkan nomor induk usaha (NIB). Barulah pengecer lama dapat mengajukan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg secara resmi ke Pertamina. ’’Kami jadikan pangkalan per 1 Februari 2025,” kata Yuliot.

Kemudian, Yuliot juga menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan LPG 3 kg tersedia. Selain itu diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dengan batasan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan mahalnya harga LPG 3 kg dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Kebijakan ini juga bertujuan memutus mata rantai yang membuat harga gas melon sama di seluruh Indonesia. Sehingga dengan adanya izin usaha yang berbasis risiko lewat sistem OSS ini dapat memastikan distribusi LPG subsidi lebih tepat sasaran.

Dengan tujuan utamanya memprioritaskan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak salah guna.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi untuk LPG 3Kg sebesar Rp 30 ribu per tabung pada 2024. Subsidi yang diberikan itu dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2024.

“Siapa yang menanggung kelebihan Rp30 ribu per tabung LPG? Pemerintah, melalui belanja APBN dari pajak yang Anda bayar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari akun Instagram @smindrawati pada Minggu, 2 Februari 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa harga LPG 3Kg yang saat ini dibeli masyarakat bukanlah harga yang seharusnya. Dia juga menyebut bahwa harga jual eceran tabung gas melon adalah Rp12.750 per tabung dari pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur.

Adanya kebijakan tersebut, Pedangan kecil di Bandarlampung harus terima keputusan Pemerintah Pusat terkait larangan penjualan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang kini hanya boleh dibeli pada Agen Resmi saja.

Siti (55) warga Pahoman Bandar Lampung mengaku pasrah dengan keputusan ýang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut, dirinya menyebut sejak peraturan itu ditetapkan pasokan dari agen sudah tak tersedia lagi.

lpg 3 kg langka, warung kecil tak boleh jual eceran                            bandarlampung - pemerintah tidak lagi memperbolehkan penjualan liquefied petroleum gas atau lpg 3 kilogram oleh kalangan pengecer. kebijakan tersebut dimulai per 1 februari 2025.
demikian diungkapkan kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) melalui wakil menteri esdm yuliot tanjung.
yuliot menjelaskan bahwa pengecer lpg 3 kg mulai saat ini wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan lpg 3 kg pertamina.
baca juga: seorang pengedar ss ditangkap, satu dpo
dia menjelaskan bahwa para pegecer lpg dapat mendaftarkan diri melalui one single submission (oss). pendaftaran secara resmi tersebut dilakukan supaya pengecer mendapatkan nomor induk usaha (nib). barulah pengecer lama dapat mengajukan diri untuk menjadi pangkalan lpg 3 kg secara resmi ke pertamina. ’’kami jadikan pangkalan per 1 februari 2025,” kata yuliot.
kemudian, yuliot juga menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan lpg 3 kg tersedia. selain itu diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dengan batasan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
langkah ini juga dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan mahalnya harga lpg 3 kg dari harga eceran tertinggi (het) yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
kebijakan ini juga bertujuan memutus mata rantai yang membuat harga gas melon sama di seluruh indonesia. sehingga dengan adanya izin usaha yang berbasis risiko lewat sistem oss ini dapat memastikan distribusi lpg subsidi lebih tepat sasaran.
dengan tujuan utamanya memprioritaskan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak salah guna.
di sisi lain, menteri keuangan sri mulyani indrawati sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi untuk lpg 3kg sebesar rp 30 ribu per tabung pada 2024. subsidi yang diberikan itu dibayarkan melalui anggaran pendapatan belanja negara atau apbn 2024.
“siapa yang menanggung kelebihan rp30 ribu per tabung lpg? pemerintah, melalui belanja apbn dari pajak yang anda bayar,” kata menteri keuangan sri mulyani indrawati, dikutip dari akun instagram @smindrawati pada minggu, 2 februari 2025.
sri mulyani menjelaskan bahwa harga lpg 3kg yang saat ini dibeli masyarakat bukanlah harga yang seharusnya. dia juga menyebut bahwa harga jual eceran tabung gas melon adalah rp12.750 per tabung dari pangkalan resmi pertamina ke agen penyalur.
adanya kebijakan tersebut, pedangan kecil di bandarlampung harus terima keputusan pemerintah pusat terkait larangan penjualan gas liquefied petroleum gas (lpg) yang kini hanya boleh dibeli pada agen resmi saja.
siti (55) warga pahoman bandar lampung mengaku pasrah dengan keputusan ýang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut, dirinya menyebut sejak peraturan itu ditetapkan pasokan dari agen sudah tak tersedia lagi.
"bisa dilihat itu gasnya saya biarin aja, gimana biasanya ada dari agen ngirim kesini karena jarak lumayan jauh. sekarang kita udah gak boleh jual lagi, paling saya jual aja tabung gas nya aja," katanya, senin, 3 februari 2025.
dirinya menyebut, hanya warung yang memiliki izin nib lah yang dapat menjual gas lpg 3kg itu. "harus ada izin dan sebagainya, kebayang yang tempatnya jauh dari agen gimana kalau mau beli satu gas aja," ungkapnya.
sementara itu, agen resmi liquefied petroleum gas (lpg) atau elpiji 3 kilogram (kg) di waydadi, kota bandar lampung menyebut per 1 februari pihaknya sudah tidak lagi menyalurkan gas 3kg ke pengecer atau warung kecil.
"sekarang sudah tidak boleh lagi dikirim ke warung. jadi, yang ingin membeli harus datang langsung ke sini," ujar puji.
jika masyarakat yang ingin membeli gas tersebut ke pangkalannya, maka satu orang hanya dibolehkan membeli satu buah dilengkapi dengan ktp. "pembelian juga dibatasi, satu ktp hanya bisa membeli satu tabung sesuai dengan aturan dari pertamina, sedangkan warung yang mau jual harus punya nib,"bebernya.
saat ini, pihaknya memiliki seribuan tabung gas lpg yang dikirim dua kali dalam seminggu.  "harga gas lpg 3 kg saat ini dijual seharga rp20.000 per tabung, setelah mengalami kenaikan dari harga sebelumnya, yakni rp18.000, sejak 7 januari 2025," urainya.
sementara itu, untuk gas lpg non-subsidi, harga lpg ukuran 5,5 kg dijual rp100.000. sedangkan lpg ukuran 12 kg dibanderol rp198.000 per tabung.
terkait nib sendiri, kepala dpmptsp kota bandar lampung muhtadi a temenggung mengungkapkan berdasarkan data pelaporan melalui sistem online single submission (oss), sejak agustus 2021 hingga saat ini, terdapat 1.039 pelaku usaha pedagang eceran gas lpg yang telah memilikinya.
"berdasarkan data, ada 1.039 pelaku usaha pedagang eceran gas lpg telah memiliki nib. dengan adanya nib, pemerintah bisa mengetahui berapa jumlah pelaku usaha berdasarkan jenis usahanya. dimana tingkat resikonya rendah," katanya ditemui di kantornya.
dengan adanya nib tersebut kata muhtadi dapat memudahkan pemerintah dalam mendata sekaligus mengetahui jaringan distribusi lpg yang ada, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.
"karena banyak masyarakat yang belum paham kalau pembuatan nib ini mudah, hanya perlu mengakses sistem oss saja. dimana modal usaha ýang digunakan juga beragam, rendah rp 10 - 970 juta, tapi usaha ini relatif diangka rp50-100 juta kisarannya. dan harus diperhatikan bahwa nib ini juga sangat bermanfaat khususnya pelaku usaha itu sendiri," pungkasnya, (mel/c1/yud)