Gubernur Jakarta Terpilih Tegaskan Poligami Tidak Diperbolehkan Bagi ASN

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 03 Feb 2025 - 22:23

Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan izin poligami bagi ASN di Jakarta selama masa jabatannya. -FOTO DISWAY -

gubernur jakarta terpilih tegaskan poligami tidak diperbolehkan bagi asn                            jakarta - gubernur jakarta terpilih pramono anung dengan tegas menyatakan tidak ada tempat bagi poligami di kalangan aparatur sipil negara (asn) di bawah kepemimpinannya. 
pramono menekankan bahwa ia menganut prinsip monogami dalam perkawinan dan menolak praktik poligami.
“saya penganut monogami,” tegas pramono di jakarta, minggu (2/2/2025).
untuk mendukung kebijakan ini, pramono mengungkapkan bahwa peraturan gubernur (pergub) jakarta nomor 2 tahun 2025 yang mengatur perizinan poligami bagi asn akan segera dikaji ulang. pengkajian ini akan dilakukan bersama wakil gubernur terpilih, rano karno (bang doel).
“kami tidak akan mengizinkan poligami bagi asn selama saya menjabat. tidak akan ada toleransi. bang dul juga tidak akan izinkan,” ujar pramono.
pramono bahkan menegaskan bahwa asn yang melanggar aturan ini akan ditindak tegas, termasuk pemecatan. “jika ada yang melanggar, mereka akan dipecat,” tandasnya.
sebelumnya, pemerintah provinsi dki jakarta mengeluarkan pergub nomor 2 tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian izin poligami bagi asn. pergub ini merupakan turunan dari peraturan pemerintah (pp) nomor 10 tahun 1983 dan pp nomor 45 tahun 1990. pasal 5 ayat 1 dalam pergub tersebut mencantumkan beberapa syarat bagi asn yang ingin berpoligami, seperti istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban atau mengalami cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan.
namun, ketua fraksi partai nasdem dprd dki jakarta, jupiter, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pramono. ia sepakat bahwa poligami tidak seharusnya menjadi hal yang diizinkan dalam kalangan asn di jakarta.
“saya sangat mendukung kebijakan pak pramono anung. poligami tidak seharusnya menjadi bagian dari aturan asn,” kata jupiter, senin (3/2/2025).
lebih lanjut, jupiter menilai bahwa pembentukan pergub terkait poligami tidak mendesak mengingat jakarta masih menghadapi sejumlah masalah besar, seperti banjir dan kebakaran. ia juga menyarankan agar pengawasan lebih ketat diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan aturan oleh oknum asn.
“pergub tentang poligami hanya akan menambah masalah baru dan bisa disalahgunakan. kita harus fokus menyelesaikan masalah-masalah krusial di jakarta,” ujarnya.
dengan tegas, pramono anung menegaskan bahwa selama masa jabatannya, tidak ada ruang bagi asn untuk berpoligami di jakarta. ia juga menambahkan bahwa peraturan yang ada akan segera direvisi agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang dianutnya. 
sebelumnya aparatur sipil negara (asn) yang ingin berpoligami bakal diperketat izinnya. hal itu ditegaskan oleh pj. gubernur jakarta teguh setyabudi.
hal ini dikatakan teguh menyikapi polemik peraturan gubernur (pergub) nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian.
teguh menegaskan, dengan adanya pergub tersebut justru semakin memperketat aturan asn berpoligami.
“bukan kita malah mempermudah, justru kita itu memperketat aturan yang ada,” ucap teguh di balaikota jakarta pada senin, 20 januari 2025.
menurut teguh, salah satu syarat berpoligami bagi asn adalah harus meminta izin kepada atasannya.
nantinya akan ada dewan pertimbangan yang akan membahas terkait izin berpoligami.
dari teguh berjanji, tidak akan mempermudah izin berpoligami yang diajukan asn ke pemprov dki jakarta.
selain itu, asn yang hendak berpoligami juga harus ada izin dari istri.
izin istri tersebut harus benar-benar didapatkan secara sukarela tanpa ada paksaan atau tekanan.
kemudian, asn yang ingin berpoligami juga harus ada keputusan dari pengadilan.
“jadi, normanya kan norma yang sudah ada. ada peraturan yang sebelumnya. apakah itu undang-undang nomor 1 tahun 1975, pp nomor 10 tahun 1983, pp nomor 45 tahun 1990, dan surat edaran pkn,” lanjut teguh.
sebelumnya, menteri dalam negeri tito karnavian mengungkapkan bahwa dirinya akan meminta klarifikasi kepada penjabat (pj) gubernur dki jakarta, teguh setyabudi, terkait aturan yang mengizinkan aparatur sipil negara (asn) untuk berpoligami.
klarifikasi tersebut rencananya akan dilakukan pada kunjungan tito ke jakarta pada pekan depan.
“saya akan berkunjung ke dki pada hari senin nanti, sekitar jam 3 atau setengah 4. pada kesempatan itu, saya akan menanyakan masalah ini,” ujar tito di kompleks istana kepresidenan jakarta, jumat, 17 januari 2025.
tito mengakui bahwa hingga saat ini, pihaknya belum dapat memberikan tanggapan terkait peraturan yang diterbitkan oleh pemprov dki jakarta, karena ia belum sempat mempelajarinya dengan seksama.
“saya belum bisa memberikan jawaban karena belum membaca aturan tersebut. saya akan mempelajarinya terlebih dahulu,” tambah tito.
sebelumnya, pj gubernur dki jakarta teguh setyabudi menerbitkan peraturan gubernur (pergub) nomor 2 tahun 2025 yang mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi asn di lingkungan pemprov dki. salah satu poin dalam pergub tersebut adalah tentang izin untuk asn pria yang ingin berpoligami.
pasal 4 dalam pergub itu mengatur bahwa pegawai asn pria yang berencana untuk menikah lebih dari satu kali wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan.
 (disway/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi HUT Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan