Awal Tahun, DPRD Lampung Langsung Action Bela Rakyat

BANDAR LAMPUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sudah bergerak melakukan action action yang menge­depankan kepentingan rakyat dari awal tahun 2025 ini.

Dibawah kepemim­pinan Ketua DPRD Pro­vinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, action-action dilaku­kan untuk mem­per­juangkan kepentingan rakyat diantaranya terkait harga singkong, pena­nganan banjir, keamanan pangan, pelayanan dan beberapa upaya lainnya. 

DPRD Provinsi Lam­pung juga sudah memben­tuk panitia khusus (pansus) Tata Niaga Singkong yang saat ini sudah menge­luarkan output-output. Dianta­ranya mendorong peme­rintah pusat, baru baru ini Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun sudah bersikap.

Ini juga berkat respon cepat Ketua DPRD Lam­pung, Ahmad Giri Akbar. 

--

BACA JUGA:DPRD Lampung Tolak Penghapusan Sistem Zonasi

Mulai dari menerima aspirasi petani singkong, hingga mendelegasikan Pansus gerak memper­juangkan ke pemerintah pusat. 

Ahmad Giri Akbar mene­gaskan bahwa peru­sahaan yang tidak mema­tuhi keputusan ini akan dikenakan sanksi tegas.

“Kami akan memastikan semua pihak mematuhi keputusan ini. Jika ada peru­sahaan yang tidak mengi­ndahkan, akan ada sanksi tegas sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Mengenai keamanan pangan, Giri mendorong  program makan bergizi gratis segera direalisasikan secara merata di Lampung. 

--

BACA JUGA:Bedah Buku: Menuju Lampung Maju dan Terdepan

“DPRD memiliki kedu­dukan yang sejajar dan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah untuk saling bersinergi dengan optimal dalam membangun Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ia mengatakan, dengan adanya jalinan kemitraan, pihaknya meminta peme­rintah daerah dapat dengan segera mengimplementasikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yakni makan bergizi gratis.