Kemendagri Akan Usut Dugaan Keterlibatan Kades Kohod Arsin dalam Kasus Penerbitan SHGB Pagar Laut Tangerang

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:34

Kemendagri akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan Kades Kohod Arsin dalam penerbitan SHGB untuk pagar laut di perairan Tangerang. Proses penyelidikan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.-FOTO DISWAY -

SH (Eks Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran)

ET (Eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan)

WS (Ketua Panitia A)

YS (Ketua Panitia A)

NS (Panitia A)

LM (Eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET)

KA (Eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran)

Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid juga mengungkapkan bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di wilayah tersebut murni merupakan ulah oknum pegawai ATR/BPN setempat.

“Di Bekasi, ada dua kasus yang terkait dengan ini, yakni di Desa Segara Jaya dan Desa Urip Jaya. Semua ini murni karena ulah oknum internal ATR/BPN,” ungkapnya.

Menurut Nusron, pada tahun 2021, sebanyak 89 sertifikat diterbitkan kepada 67 orang, yang awalnya berupa tanah darat perkampungan seluas 11,263 hektare. Namun, pada Juli 2022, data pendaftaran tanah berubah tanpa melalui proses yang benar. Akibatnya, penerima sertifikat berubah menjadi 11 orang dengan luas tanah seluas 72,571 hektare yang semula berada di daratan, kini menjadi perairan laut.

“Ini perubahan yang tidak sah dan kami akui merupakan ulah oknum di ATR/BPN setempat. Kami sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini,” ujar Nusron.

Saat ini, pihak kementerian tengah melakukan investigasi lebih mendalam terhadap pegawai yang terlibat. Proses hukum lebih lanjut akan diambil sesuai hasil penyelidikan.

“Siapa yang terlibat dalam kasus ini sedang diselidiki oleh Inspektorat Jenderal. Kami akan terus mendalami dan mengusut kasus ini secara tuntas,” tandas Nusron Wahid.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI AL menerjunkan kendaraan tempur amfibi LVT dan puluhan perahu karet untuk melakukan pembongkaran pagar laut ilegal di pesisir Kabupaten Tangerang.

Dalam operasi ini, sebanyak 1.500 personel dilibatkan untuk memastikan pembongkaran berlangsung lancar.

kemendagri akan usut dugaan keterlibatan kades kohod arsin dalam kasus penerbitan shgb pagar laut tangerang                            jakarta – dugaan keterlibatan kades kohod arsin dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (shgb) pagar laut di perairan tangerang akan diselidiki oleh kementerian dalam negeri (kemendagri). 
hal tersebut disampaikan wakil menteri dalam negeri bima arya sugiarto, yang memastikan bahwa pihaknya akan menyelidiki dugaan keterlibatan aparatur desa dalam kasus tersebut.
bima arya menegaskan bahwa pihak kemendagri akan memberikan sanksi tegas kepada aparat desa yang terbukti terlibat dalam penerbitan shgb pagar laut yang terletak di perairan tangerang.
“silakan diproses saja sesuai ketentuan. kemendagri pasti akan mendalami dan menindaklanjuti jika ada pelanggaran sumpah jabatan,” ujar bima arya pada jumat, 31 januari 2025.
dugaan keterlibatan arsin dalam kasus pagar laut ini mulai mengemuka setelah sebuah video yang menunjukkan dirinya di lokasi pemasangan pagar laut tersebar di media sosial. dalam video berdurasi satu menit tersebut, arsin tampak sedang meninjau kegiatan pemasangan pagar laut di perairan tangerang, banten, serta mengarahkan pekerja yang sedang melakukan pemasangan pagar bambu.
arsin sendiri telah membantah dugaan keterlibatannya dalam pemasangan pagar laut tersebut. ia mengklaim bahwa video tersebut tidak mencerminkan kenyataan. 
“itu saya bantah langsung. bagaimana saya mau mengarahkan? orang yang saya kenal saja tidak. saya ke sana hanya untuk memberitahu karena ada rt/rw saya yang bilang kalau ada pagar,” kata arsin di tangerang, senin, 20 januari 2025.
meskipun arsin membantah tuduhan tersebut, kemendagri tetap berkomitmen untuk mendalami kasus ini lebih lanjut guna memastikan apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh aparat desa terkait dengan penerbitan shgb pagar laut tersebut. 
sebelumnya, menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) nusron wahid telah memecat enam pegawai kementeriannya yang diduga terlibat dalam polemik penerbitan sejumlah sertifikat hak guna bangunan (shgb) dan sertifikat hak milik (shm) di wilayah pagar laut perairan tangerang, banten. keputusan ini diambil setelah dilakukan audit investigasi internal oleh pihak kementerian.
“kami memberikan sanksi berat berupa pembebasan dan penghentian jabatan kepada enam pegawai yang terlibat, serta sanksi berat kepada dua pegawai lainnya,” kata nusron wahid dalam rapat bersama komisi ii dpr ri pada kamis, 30 januari 2025.
nusron menjelaskan bahwa pemecatan ini dilakukan setelah pihak kementerian melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut di wilayah pagar laut. dari hasil audit, kementerian merekomendasikan pencabutan lisensi kepada kjsb (kantor jasa survei berlisensi), yang bertanggung jawab atas survei dan pengukuran tanah tersebut.
“kita menggunakan dua metode survei: pertama oleh petugas atr/bpn, dan kedua, oleh jasa survei berlisensi yang disahkan oleh petugas atr/bpn,” lanjut nusron.
berikut adalah daftar pejabat dan pegawai yang mendapat sanksi berat serta dipecat dari jabatan mereka:
js (eks kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang)
sh (eks kepala seksi penetapan hak & pendaftaran)
et (eks kepala seksi survei dan pemetaan)
ws (ketua panitia a)
ys (ketua panitia a)
ns (panitia a)
lm (eks kepala seksi survei dan pemetaan setelah et)
ka (eks plt kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran)
dalam kesempatan tersebut, nusron wahid juga mengungkapkan bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan (shgb) di wilayah tersebut murni merupakan ulah oknum pegawai atr/bpn setempat.
“di bekasi, ada dua kasus yang terkait dengan ini, yakni di desa segara jaya dan desa urip jaya. semua ini murni karena ulah oknum internal atr/bpn,” ungkapnya.
menurut nusron, pada tahun 2021, sebanyak 89 sertifikat diterbitkan kepada 67 orang, yang awalnya berupa tanah darat perkampungan seluas 11,263 hektare. namun, pada juli 2022, data pendaftaran tanah berubah tanpa melalui proses yang benar. akibatnya, penerima sertifikat berubah menjadi 11 orang dengan luas tanah seluas 72,571 hektare yang semula berada di daratan, kini menjadi perairan laut.
“ini perubahan yang tidak sah dan kami akui merupakan ulah oknum di atr/bpn setempat. kami sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini,” ujar nusron.
saat ini, pihak kementerian tengah melakukan investigasi lebih mendalam terhadap pegawai yang terlibat. proses hukum lebih lanjut akan diambil sesuai hasil penyelidikan.
“siapa yang terlibat dalam kasus ini sedang diselidiki oleh inspektorat jenderal. kami akan terus mendalami dan mengusut kasus ini secara tuntas,” tandas nusron wahid. 
sebelumnya, kementerian kelautan dan perikanan (kkp) bersama tni al menerjunkan kendaraan tempur amfibi lvt dan puluhan perahu karet untuk melakukan pembongkaran pagar laut ilegal di pesisir kabupaten tangerang.
dalam operasi ini, sebanyak 1.500 personel dilibatkan untuk memastikan pembongkaran berlangsung lancar.
“kami mendapat dukungan penuh dari angkatan laut, khususnya dari marinir, dengan melibatkan tiga ranpur, serta kapal dari kkp, polair, bakamla, dan kplp. sinergi antara aparat ini menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan aturan dan menjaga kedaulatan laut,” ujar pung nugroho saksono, direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (psdkp) kkp, pada rabu, 22 januari 2025.
pung nugroho menambahkan, selain dukungan dari aparat, ratusan nelayan juga turut berperan dalam pembongkaran pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut.
 “yang lebih membanggakan adalah kehadiran nelayan. mereka hadir secara spontan dengan 233 kapal untuk mendukung upaya ini. semua bekerja bersama untuk menjaga laut kita agar lebih berdaulat,” jelasnya.
sementara itu, komandan pangkalan utama tni al (danlantamal) iii jakarta, brigjen tni (mar) harry indarto, mengatakan bahwa pembongkaran pada hari ini akan mencapai jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan tahap pertama.
“pada pembongkaran pertama, kami berhasil mencapai 2,5 kilometer. dengan tambahan personel dan peralatan yang lebih lengkap, kami akan memperluas jangkauan pembongkaran,” kata harry.
harry juga menjelaskan bahwa proses pencabutan pagar laut akan dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yakni menariknya menggunakan kapal. faktor cuaca yang mendukung juga mempermudah pelaksanaan tugas ini.
 “walaupun bmkg memprediksi hujan pagi ini dan berawan pada siang hari, kami tidak akan menghentikan operasi ini,” tambahnya.
pembongkaran ini merupakan langkah penting dalam menegakkan aturan kelautan dan mengembalikan hak nelayan serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah tersebut. (disway/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan