Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pecat 6 Pegawai terkait Polemik Sertifikat di Wilayah Pagar Laut Tangerang

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah memecat enam pegawai kementeriannya yang diduga terlibat dalam polemik penerbitan sejumlah sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut perairan Tangerang, Banten. Keputusan ini diambil setelah dilakukan audit investigasi internal oleh pihak kementerian.

“Kami memberikan sanksi berat berupa pembebasan dan penghentian jabatan kepada enam pegawai yang terlibat, serta sanksi berat kepada dua pegawai lainnya,” kata Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Kamis, 30 Januari 2025.

Nusron menjelaskan bahwa pemecatan ini dilakukan setelah pihak kementerian melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut di wilayah pagar laut. Dari hasil audit, kementerian merekomendasikan pencabutan lisensi kepada KJSB (Kantor Jasa Survei Berlisensi), yang bertanggung jawab atas survei dan pengukuran tanah tersebut.

“Kita menggunakan dua metode survei: pertama oleh petugas ATR/BPN, dan kedua, oleh jasa survei berlisensi yang disahkan oleh petugas ATR/BPN,” lanjut Nusron.

Berikut adalah daftar pejabat dan pegawai yang mendapat sanksi berat serta dipecat dari jabatan mereka:

JS (Eks Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang)

SH (Eks Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran)

ET (Eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan)

WS (Ketua Panitia A)

YS (Ketua Panitia A)

NS (Panitia A)

LM (Eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET)

KA (Eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran)

Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid juga mengungkapkan bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di wilayah tersebut murni merupakan ulah oknum pegawai ATR/BPN setempat.