DPRD Lampung Dorong Penyelesaian Kasus Marga Tiga

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 05 Dec 2023 - 22:29

Ketut Erawan -FOTO IST-

BANDAR LAMPUNG - DPRD Lampung mendorong agar pihak terkait untuk menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi bendungan marga tiga, Lampung Timur.

Diketahui, Komisi I DPRD Lampung juga sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait termasuk dengan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika pada Selasa (5/12).

Anggota Komisi I DPRD Lampung Ketut Erawan mengapresiasi Polda Lampung yang sudah konsen untuk penyelesaian kasus ini. Di mana, polda sudah menetepkan satu tersangka dalam kasus ini.

"Saya atas nama masyarakat Lamtim juga tentu mengapresiasi Polda Lampung yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini," ujarnya.

Ketut menjelaskan, tentu pihaknya akan mengawal kasus ini, hingga selesai dan tuntas. "Tentunya demikian, kami punya komitmen untuk mengawal permasalahan ini hingga tuntas," kata dia.

Sebelumnya, DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait tindak pidana korupsi (tipikor) bendungan marga tiga Lampung Timur, Selasa (5/12).

RDP dipimpin Ketua Komisi I DPRD Lampung Budiman AS dan segenap anggota lainnya seperti I Made Suarjaya, Ketut Rameo, dan Madani Umar.

Dalam RDP itu juga dihadiri langsung Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika diamping jajaran dan unsur lainnya.

Dalam RDP tersebut disebutkan bahwa dalam kasus in telah ditetapkan satu tersangka yang berlatar belakang ASN.

Dalam RDP Kapolda Lampung menyebutkan satu tersangka dalam kasus ini. Namun, pasca RDP dia mengarahkan kepada wartawan agar meminta statemen ke Direskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Donny Arif Praptomo.

Kendati membenarkan bahwa sudah menetapkan satu tersangka, Kombes Pol Donnny enggan membeber ASN mana yang diitetapkan tersangka itu.

"ASN (tersangka marga tiga)," ujarnya.

Ketika kembali di tanya jelasnya ASN mana yang dijadikan tesangka, dia masih belum mau membeber. Termasuk apakah ke depan akan ada tersangka lainnya. "Nanti ya, kita tunggu saja," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Donny, menjelaskan juga pihaknya melakukan penundaan pencairan uang ganti rugi (UGR) lahan terhadap 48 pemilik dari 256 bidang senilai Rp9,3 miliar.

dprd lampung dorong penyelesaian kasus marga tiga                            bandar lampung - dprd lampung mendorong agar pihak terkait untuk menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi bendungan marga tiga, lampung timur.
diketahui, komisi i dprd lampung juga sudah menggelar rapat dengar pendapat (rdp) bersama pihak terkait termasuk dengan kapolda lampung irjen pol helmy santika pada selasa (5/12).
anggota komisi i dprd lampung ketut erawan mengapresiasi polda lampung yang sudah konsen untuk penyelesaian kasus ini. di mana, polda sudah menetepkan satu tersangka dalam kasus ini.
"saya atas nama masyarakat lamtim juga tentu mengapresiasi polda lampung yang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini," ujarnya.
ketut menjelaskan, tentu pihaknya akan mengawal kasus ini, hingga selesai dan tuntas. "tentunya demikian, kami punya komitmen untuk mengawal permasalahan ini hingga tuntas," kata dia.
sebelumnya, dprd lampung menggelar rapat dengar pendapat (rdp) terkait tindak pidana korupsi (tipikor) bendungan marga tiga lampung timur, selasa (5/12).
rdp dipimpin ketua komisi i dprd lampung budiman as dan segenap anggota lainnya seperti i made suarjaya, ketut rameo, dan madani umar.
dalam rdp itu juga dihadiri langsung kapolda lampung irjen pol helmi santika diamping jajaran dan unsur lainnya.
dalam rdp tersebut disebutkan bahwa dalam kasus in telah ditetapkan satu tersangka yang berlatar belakang asn.
dalam rdp kapolda lampung menyebutkan satu tersangka dalam kasus ini. namun, pasca rdp dia mengarahkan kepada wartawan agar meminta statemen ke direskrimsus polda lampung kombes pol donny arif praptomo.
kendati membenarkan bahwa sudah menetapkan satu tersangka, kombes pol donnny enggan membeber asn mana yang diitetapkan tersangka itu.
"asn (tersangka marga tiga)," ujarnya.
ketika kembali di tanya jelasnya asn mana yang dijadikan tesangka, dia masih belum mau membeber. termasuk apakah ke depan akan ada tersangka lainnya. "nanti ya, kita tunggu saja," kata dia.
dalam kesempatan itu, kombes pol donny, menjelaskan juga pihaknya melakukan penundaan pencairan uang ganti rugi (ugr) lahan terhadap 48 pemilik dari 256 bidang senilai rp9,3 miliar.
sementara, ketua komisi i dprd lampung, budiman as menjelaskan, pihaknya mengapresiasi atas upaya polda lampung dibawah kepemimpinan irjen pol helmy santika untuk memproses penyelesaian kasus.
"kita apresiasi polda dalam penyelesaian kasus ini," ujarnya.
dijelaskan budiman, pihaknya mendukung penyelesaian kasus ini di mana, tujuannya agar ugr bisa dilakukan dengan catatan tanpa adanya persoalan.
"sebab, pak presiden juga belum diresmikan lantaran adanya persoalan ini. jadi kita mendukung penyelesaian persoalan ini. dalam waktu dekat juga kita akan rdp dengan pihak masyarakat," ujarnya.
sebelumnya, polda lampung membeber uang hasil sitaannya senilai rp9,3 miliar dari tindak pidana korupsi bendungan margatiga, lampung timur (lamtim). namun demikian, satu pun tersangkanya belum ada. kenapa?
kabid humas polda lampung kombes umi fadillah menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi bendungan margatiga ini berawal pada 10 januari 2020. pada tanggal itu ditetapkanlah lokasi pembangunan bendungan margatiga di lamtim yang merupakan proyek strategis nasional tersebut.
dalam proses penetapan bendungan margatiga itu kemudian terdapat markup atau fiktif dan penanaman. ’’pembangunannya dilakukan setelah penetapan lokasi atas tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan di 226 bidang tanah pemilik bidang yang dilakukan oleh tim satgas b dan oknum penitip tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan pada tahun 2020," jelasnya dalam ekspose di mapolda lampung, senin (27/11).
selanjutnya dilakukan audit oleh auditor bpkp perwakilan lampung dengan hasil audit tujuan tertentu. audit ini dilakukan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah genangan bendungan margatiga di desa trimulyo, kecamatan sekampung, lamtim, tahun 2022 atas 226 bidang yang sudah dan yang akan dilakukan pembayaran ganti kerugian.
’’namun ada 48 pemilik bidang yang di-pending pembayarannya di bank bri kantor cabang metro sebesar rp9.352.244.932,00 dari 48 rekening pemilik bidang," jelasnya.
penyitaan itu dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah genangan atas tanam tumbuh dan tegakan pada bendungan margatiga di desa trimulyo, sekampung, yang terdapat mark up atau fiktif dan penanaman setelah penetapan lokasi dengan jumlah selisih pembayaran ganti kerugian yang dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar rp43.411.095.236.  sehingga pada kemarin menurutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti uang tersebut. 
”barang bukti yang disita rp9.352.244.932 dari bank bri kantor cabang metro. ini merupakan barang bukti uang korupsi dari penggantian ganti rugi bidang lahan yang terdampak genangan," katanya.
modus operandi yang dilakukan dalam perkara ini, bebernya, melakukan fiktif tanam tumbuh, bangunan dan kolam, penanaman setelah penlok, markup data tanam tumbuh pada saat sanggah dan terdapat sanggah fiktif. ’’markup ini dilakukan saat perbaikan setelah adanya temuan kjpp," katanya.
menurutnya ini melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 33 uu ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah uu ri nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto 55 ayat (1) ke 1 kuhp.
ditanya soal kenapa tidak adanya penetapan tersangka, kombes umi fadillah mengatakan pihaknya akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu. ’’gelar perkara dilakukan sebentar lagi. ini untuk menetapkan tersangkanya," pungkas dia. (abd)