Mendagri Minta Daerah Hapus Pajak BPHTB

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 17 Jan 2025 - 21:45

Desti Mega Putri--

mendagri minta daerah hapus pajak bphtb                            bandarlampung – upaya terciptanya akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr), presiden prabowo subianto melalui menteri dalam negeri (mendagri) meminta daerah merevisi peraturan daerah (perda) terkait penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (pbg).
kebijakan ini menjadi bagian dari program unggulan presiden yang diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat kecil.
mendagri tito karnavian menegaskan pentingnya percepatan implementasi kebijakan ini di seluruh daerah. semua kabupaten/kota diminta segera menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait kebijakan ini, dengan batas waktu akhir januari 2025. 
’’kebijakan ini difokuskan untuk membantu mbr yang memenuhi kriteria tertentu. dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak, dan kita berharap kualitas hidup mereka meningkat,” ujar tito dalam pernyataannya di jakarta.
ia juga mengungkapkan bahwa dampak penghapusan bphtb terhadap pendapatan asli daerah (pad) relatif kecil dibandingkan manfaat besar yang dirasakan masyarakat. sebab, program penghapusan bphtb dan percepatan pbg merupakan bagian dari arahan langsung presiden prabowo subianto untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat kecil.
baca juga:temui menkes, mirza bahas pembangunan 2 rumah sakit
’’kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan mengurangi beban ekonomi mereka,” ujarnya.
dalam keterangannya, tito menyebut bahwa program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. ’’ini adalah perintah dan kami laksanakan. kita harus ingat bahwa presiden adalah pemegang, penanggung jawab terakhir pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” kata tito.
dengan kebijakan ini, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi tinggal di bawah jembatan atau di kawasan kumuh.
di mana, tito memberikan tenggat waktu hingga 31 januari 2025 kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerbitkan perda terkait penghapusan bphtb dan percepatan pbg. “kalau tidak memenuhi tenggat ini, kami akan memberikan teguran, bahkan diumumkan kepada public,” ucapnya.
baca juga:hujan di bandarlampung telan korban jiwa
hingga saat ini, sambung tito, sebanyak 185 daerah telah mengimplementasikan kebijakan ini. daerah seperti kabupaten sumedang menjadi contoh yang mendapat apresiasi karena telah memanfaatkan teknologi untuk mempercepat layanan.
menurut tito, kebijakan penghapusan bphtb diperkirakan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (pad). ia mencontohkan kota tangerang yang hanya mengalami penurunan pad sebesar rp9,9 miliar dari total rp2,9 triliun. angka ini dianggap kecil dibandingkan manfaat besar yang dirasakan masyarakat.
“nggak seberapa, di daerah lain, silakan melakukan exercise, tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” tegas tito. 
tito mendorong pemerintah daerah lainnya untuk melakukan simulasi serupa guna memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. salah satu elemen penting dari percepatan layanan pbg adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. kota tangerang, misalnya, telah menerapkan sistem pembayaran daring langsung ke bank, sehingga mencegah praktik pungutan liar. “kami berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil secara signifikan,” katanya. 
sementara, terkait hal itu, kepala bapenda bandar lampung, desti mega putri mengatakan, pihaknya belum lama ini juga mendapat surat edaran tersebut dari kementerian dalam negeri yang diminta untuk membebaskan dua hal yang masuk menjadi retribusi tersebut.
“ya, kami juga akan begitu. sebagaimana kita ketahui pemerintah pusat mempunyai program untuk mewujudkan 3 juta rumah per tahun bagi masyarakat kecil,” ungkap desti mega, jumat, 17 januari 2025.
baca juga:dewan minta puskesmas aktif cegah dbd
“dalam rangka mendukung program tersebut pemerintah daerah diminta membebaskan bphtb serta retribusi pbg bagi mbr (masyarakat berpenghasilan rendah),” tambahnya.
menurutnya, hal itu tertuang dalam surat keputusan bersama 3 menteri yaitu mendagri, menteri pkp, dan menteri pu. “pemerintah kota bandar lampung telah menetapkan peraturan wali kota nomor 51 tahun 2024 tentang tata cara pemungutan bphtb,” ungkapnya.
lebih lanjut terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bphtb berpedoman dengan keputusan menteri pupr nomor 689/kpts/m/2023 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan. 
“selain itu pemohon harus lolos uji kredit perbankan dengan menunjukan surat penegasan persetujuan penyediaan kredit (sp3k) dari bank. pemberlakuan pembebasan bphtb dimaksud hanya untuk kepemilikan rumah yang pertama,” tekannya.
hanya saja, ia tak menjelaskan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap pad atau tidak. (mel/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan