DPRD Siap Melantik Gubernur dan Wakil Gubernur di Februari 2025

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 14 Jan 2025 - 20:46

PARIPURNA : DPRD Lampung menggelar rapat paripurna terkait pengumuman dan usulan/persetujuan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030, di kantor DPRD Lampung, pada Selasa 14 Januari 2025.-FOTO JENI PRATIKA SURYA/RLMG -

//Setujui Usulan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030//

BANDARLAMPUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung telah selesai menggelar rapat paripurna terkait pengumuman dan usulan/persetujuan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030, di kantor DPRD Lampung, pada Selasa 14 Januari 2025.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar menjelaskan, bahwa rapat paripurna ini telah menghasilkan persetujuan untuk melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030.

”Surat pengesahan akan segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses lebih lanjut,” ungkap Giri.

Menurutnya, Surat tersebut langsung dikirim oleh bagian persidangan. Hal ini dilakukan karena prosesnya hanya memakan waktu lima hari sejak pengumuman.

”Kami mempercepat agar pelantikan dapat segera dilakukan, karena Kemarin sudah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) dan hari ini langsung diparipurnakan,” ucapnyaa.

Giri menambahkan, bahwa hingga saat ini, belum ada regulasi terbaru terkait pelantikan, Sehingga, DPRD Lampung masih mengacu pada regulasi lama yaitu pelantikan yang dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

“Kami masih menunggu regulasi atau aturan terbaru terkait pelantikan. Karena belum ada aturan terbarunya. Makanya kami menggunakan regulasi lama tanggal 7 Februari 2025,” katanya.

Namun, Meskipun demikian, terdapat kabar dari DPR RI bahwa pelantikan bisa saja diundur hingga Maret 2025, sehingga pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai jadwal pelantikan.

Giri menyebut acuan masih pada Peraturan Presiden (Perpres) yang lama. “Kalau ada perubahan Perpres, tentunya akan menyesuaikan,” ujarnyaa.

Ia menegaskan, bahwa DPRD Lampung siap mendukung proses pelantikan baik jika dilaksanakan pada Februari maupun jika diundur ke Maret 2025. “Semua sudah dipersiapkan segala sesuatu terkait pelantikan, tetapi tetap menunggu kepastian dari pusat dalam hal ini Kemendagri,” tegasnya.

Giri juga menyebutkan bahwa pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030 akan dilakukan di tingkat pusat yaitu di Kementerian Dalam Negeri.

dprd siap melantik gubernur dan wakil gubernur di februari 2025                            //setujui usulan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2030//
bandarlampung - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi lampung telah selesai menggelar rapat paripurna terkait pengumuman dan usulan/persetujuan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur lampung periode 2025-2030, di kantor dprd lampung, pada selasa 14 januari 2025.
ketua dprd provinsi lampung, ahmad giri akbar menjelaskan, bahwa rapat paripurna ini telah menghasilkan persetujuan untuk melantik gubernur dan wakil gubernur lampung periode 2025-2030.
”surat pengesahan akan segera dikirimkan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk diproses lebih lanjut,” ungkap giri.
menurutnya, surat tersebut langsung dikirim oleh bagian persidangan. hal ini dilakukan karena prosesnya hanya memakan waktu lima hari sejak pengumuman.
baca juga:hendri satrio kritik pernyataan raffi ahmad terkait polemik mobil dinas ri 36
”kami mempercepat agar pelantikan dapat segera dilakukan, karena kemarin sudah dibahas di badan musyawarah (bamus) dan hari ini langsung diparipurnakan,” ucapnyaa. 
giri menambahkan, bahwa hingga saat ini, belum ada regulasi terbaru terkait pelantikan, sehingga, dprd lampung masih mengacu pada regulasi lama yaitu pelantikan yang dijadwalkan pada 7 februari 2025.
“kami masih menunggu regulasi atau aturan terbaru terkait pelantikan. karena belum ada aturan terbarunya. makanya kami menggunakan regulasi lama tanggal 7 februari 2025,” katanya.
namun, meskipun demikian, terdapat kabar dari dpr ri bahwa pelantikan bisa saja diundur hingga maret 2025, sehingga pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai jadwal pelantikan.
baca juga:pengamat: pelantikan kepala daerah sebaiknya dilakukan serentak
giri menyebut acuan masih pada peraturan presiden (perpres) yang lama. “kalau ada perubahan perpres, tentunya akan menyesuaikan,” ujarnyaa.
ia menegaskan, bahwa dprd lampung siap mendukung proses pelantikan baik jika dilaksanakan pada februari maupun jika diundur ke maret 2025. “semua sudah dipersiapkan segala sesuatu terkait pelantikan, tetapi tetap menunggu kepastian dari pusat dalam hal ini kemendagri,” tegasnya.
giri juga menyebutkan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur lampung periode 2025-2030 akan dilakukan di tingkat pusat yaitu di kementerian dalam negeri.
kemudian, setelahnya gubernur yang dilantik akan melantik bupati dan wali kota di tingkat provinsi, pihaknya juga memperhatikan persiapan untuk itu.
diberitakan sebelumnyaa, komisi pemilihan umum (kpu) lampung menyerahkan berita acara (ba) penetapan gubernur dan wakil gubernur (wagub) lampung terpilih periode 2025–2030 ke dprd lampung.
baca juga:aria bima ingatkan kpk untuk tidak giring opini soal kasus hasto kristiyanto
atas hal tersebut, dprd diminta menyerahkan ba tersebut ke kemendagri dalam waktu lima hari ke depan.
ya, ba diserahkan langsung oleh ketua kpu lampung erwan bustami kepada ketua dprd lampung ahmad giri akbar pada jumat (10/1).
erwan bustami mengatakan penyerahan berita acara tersebut guna memenuhi ketentuan uu 10 pasal 160 a dan pkpu 18 tahun 2024, kpu memiliki kewajiban untuk segera menyerahkan ba itu.
’’selanjutnya dalam waktu 5 hari ke depan, dprd memiliki kewajiban menyerahkan berita acara ke kemendagri untuk selanjutnya menunggu waktu pelantikan," ujarnya.
sementara, ketua dprd lampung ahmad giri akbar membenarkan telah menerima berita acara penetapan gubernur dan wakil gubernur lampung dari kpu lampung.
baca juga:pemburu koin jagat yang merusak fasilitas publik terancam denda hingga rp50 juta
setelah menerima berita acara tersebut, pihaknya akan segera menyerahkan dokumen tersebut ke kemendagri untuk menentukan jadwal pelantikan.
”iya benar, tadi kami menerima ba penetapan dari kpu lampung. dalam waktu dekat akan kami serahkan langsung ke kemendagri. mungkin, sebelum 5 haari sudah kami serahkan ba itu ke kemendagri,” katanya.
diketahui, kpu lampung secara resmi menetapkan pasangan gubernur dan wakil gubernur lampung terpilih periode 2025-2030.
penetapan ini disampaikan ketua kpu lampung erwan bustami dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur lampung di hotel emersia, pada kamis malam (9/1/2024).
hadir dalam rapat pleno terbuka, anggota kpu ri betty epsilon idroos, anggota dpr ri chusnunia chalim, pj gubernur lampung samsudin, bawaslu lampung, ketua dan sejumlah anggota dprd lampung, forkopimda dan segenap undangan.
penetapan rahmat mirzani djausal dan jihan nurlela sebagai gubernur terpilih serta wakil gubernur lampung tercantum dalam berita acara, nomor 21/pl.02.7-ba/18/2025.
berdasarkan keputusan nomor 510 tahun 2024, tentang penempatan hasil pemilihan, menetapkan; paslon nomor urut 2 mirza-jihan yang diusung oleh gerindra, pkb, golakar, nasdem, buruh, pks, pan, demokrat, psi, sebagai paslon terpilih 2025-2030 dalam pilkada 2024.
dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara beberapa waktu lalu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lampung nomor 2 rahmat mirzani djausal dan jihan nurlela unggul dengan perolehan 3.300.681 suara.
sementara, gubernur dan wakil gubernur lampung terpilih, rahmat mirzani djausal dan jihan nurlela chalim, menetapkan tiga target utama untuk program kerja 100 hari pertama mereka, usai pelantikan gubernur lampung nanti.
ia menegaskan bahwa pihaknya akan memprioritaskan sinergi antara program pemerintah pusat dengan program pemerintah provinsi lampung.
"kami akan memastikan proses transisi berjalan lancar dengan mengintegrasikan visi-misi kami bersama program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lampung. kami ingin memastikan bahwa program dari pemerintah pusat dapat terlaksana dengan baik di lampung," ujarnya. 
dirinya mengungkapkan, bahwa tiga target utama yang akan diwujudkan selama 100 hari kerja berfokus pada sinergitas, perbaikan infrastruktur, dan pembangunan desa yang menjadi aspirasi utama masyarakat lampung.
target pertama, yakni memastikan distribusi program pemerintah pusat dapat tersalurkan dengan baik ke seluruh wilayah lampung.
target kedua, pihaknya akan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat lampung.
"lampung saat ini berada dalam kondisi darurat infrastruktur jalan. oleh karena itu, perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas kami," tegasnya.
target ketiga, pasangan mirza-jihan akan memusatkan perhatian pada pembangunan desa-desa di lampung.
"kami ingin membangun desa-desa agar masyarakat mendapatkan nilai tambah dari komunitasnya. ini menjadi fokus utama kami ke depan," tambahnya. (jen/yud)