Meningkatkan Peran Koperasi dalam Program Hilirisasi Kelapa Sawit

meningkatkan peran koperasi dalam program hilirisasi kelapa sawit oleh: rustinsyah* awal 2025, masyarakat berharap tentang realisasi program astacita yang akan dilakukan pemerintah baru prabowo-gibran. kementerian koperasi memaparkan, ada 12 program prioritas yang dilaksanakan pada 2025 untuk mendukung pencapaiannya. satu dari 12 program kementerian koperasi dan umkm untuk pendukung astacita itu adalah produksi minyak untuk rakyat: hilirisasi industri sawit melalui koperasi, dengan produksi minyak berkualitas untuk masyarakat.  baca juga:jembatan kali balau akan diperlebar dan dinaikkan 1 meter saat ini hilirisasi sawit masih didominasi pemodal besar karena pengolahan tandan buah segar (tbs) memerlukan modal, teknologi, dan pengetahuan guna mendapatkan produk turunan yang berkualitas dengan kuantitas dengan produksi besar dan tahan lama. hal itu mengingat nilai ekspor kelapa sawit dengan produk turunannya cukup besar.  menurut kepala bps, nilai ekspor cpo dan turunannya naik 100,70 persen secara bulanan menjadi usd 2,18 miliar pada juni 2024 bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada mei 2024, yaitu sebesar usd 1,08 miliar. produk kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan penting yang menghasilkan makanan, sabun, kosmetik, bahan bakar nabati, dan lain-lain.  indonesia sebagai pengekspor produk olahan kelapa sawit mempunyai potensi besar. menurut data statistik sawit indonesia tahun 2022, ada sekitar 16,83 juta hektare total area perkebunan kelapa sawit di indonesia. terdiri atas 6,21 juta hektare atau 40,51 persen adalah perkebunan rakyat, 8,58 juta hektare dikuasai perkebunan swasta, dan 3,57 persen merupakan perkebunan besar negara.  indonesia sebagai negara terbesar produsen kelapa sawit menyumbang 59 persen dari total produksi dunia. tujuan ekspor minyak kelapa sawit indonesia yang paling besar adalah india, kemudian tiongkok, negara uni eropa (belanda, spanyol, dan italia), dan lainnya.  perkebunan sawit rakyat merupakan usaha perkebunan budi daya tanaman sawit yang dilakukan rakyat dan sebagian besar hasilnya dijual dalam skala terbatas. sebagian dari perkebunan itu biasanya tidak berbadan hukum dan lahannya merupakan warisan keluarga. perkebunan sawit rakyat terdiri atas petani plasma yang punya keterikatan dengan pabrik melalui kontrak atau perjanjian kredit.  sementara itu, petani mandiri tidak memiliki keterikatan dengan pabrik atau perusahaan tertentu dalam penjualan tbs. menurut kementerian koordinator bidang perekonomian, kontribusi cukup signifikan dari segi lahan, tapi hasil dari kebun rakyat masih lebih kecil daripada hasil sawit yang diproduksi perusahaan swasta ataupun bumn.  menjadi permasalahan bagi petani kelapa sawit mandiri dalam menjual produksinya karena mereka tidak bisa mengolah sendiri. mereka langsung menjual tbs ke pengepul. ada kalanya terjerat sistem ijon. adanya sitem ijon, di satu sisi, menguntungkan petani karena mendapatkan pinjaman dana untuk pengadaan sarana produksi seperti pupuk. petani sawit tidak mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. suatu kewajiban petani untuk menjual tbs kepada pembeli sebagai pemilik modal yang harganya fluktuatif. hal itu bisa menguntungkan apabila hasil panen baik dan harga pembelian tbs cukup tinggi. sebaliknya, apabila harga tbs menurun, petani dirugikan. para ahli memprediksi jumlah petani kelapa sawit akan bertambah. diperkirakan, pada 2030 mereka dapat menyumbang 60 persen pembangunan perkebunan kelapa sawit. untuk itu, diperlukan peningkatan peran koperasi kelapa sawit yang dapat memberikan kesejahteraan dan memberikan pelayanan untuk kegiatannya. saat ini sudah ada koperasi yang melakukan kemitraan dengan perusahaan. sebagai mitra usaha dalam pengembangan perkebunan adalah perusahaan besar swasta, bumn, dan bumd yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (iup) atau izin usaha industri yang telah dikeluarkan kementerian pertanian atau bupati, dan/atau perusahaan yang memiliki hak guna usaha atau dalam proses.  kemitraan usaha merupakan hubungan kerja sama usaha di antara berbagai pihak yang sinergis yang sifatnya sukarela dan dilandasi prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.  syarat-syarat untuk kelompok mitra, pertama, berperan sebagai plasma. kedua, mengelola seluruh usaha budi daya sampai dengan panen. ketiga, menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra. keempat, memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.  di sisi lain, syarat-syarat perusahaan mitra adalah, pertama, berperan sebagai perusahaan inti. kedua, menampung hasil produksi. ketiga, membeli hasil produksi. keempat, memberikan bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra.  kelima, memberikan pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi. keenam, mempunyai usaha budi daya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan. ketujuh, menyediakan lahan.  beberapa isu di lapangan, tidak semua kemitraan berjalan mulus alias ada yang bermasalah. misalnya, kredit yang harus dibayar untuk kebutuhan sarana produksi (seperti pupuk) tidak bisa lunas dibayar saat panen karena kualitas produksi rendah, tidak memenuhi persyaratan, dan lain-lain. terpaksa petani menunggak utang di koperasi.  untuk meningkatkan produksi kelapa sawit, pemerintah juga mencanangkan program peremajaan sawit rakyat (psr). itu merupakan program untuk membantu petani kelapa sawit memperbarui perkebunan kelapa sawit yang sudah tidak produktif dan diganti dengan jenis tanaman yang berkualitas. itu dilakukan untuk menjaga produktivitas kelapa sawit dan keberlangsungan pendapatan petani kelapa sawit di masa depan sehingga dapat bersaing dan memberikan keuntungan.  program itu harus dibarengi dengan upaya koperasi memproduksi minyak merah agar mempunyai nilai tambah. seperti dinyatakan kementerian koperasi dan umkm, pemerintah berharap agar petani sawit tidak lagi sekadar menjual tbs, tetapi harus menikmati nilai tambah dari produk akhir, seperti crude palm oil (cpo) dan red palm oil (rpo). suatu harapan besar bagi petani dengan adanya prioritas kementerian koperasi untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan petani.    peran koperasi sangat strategis dalam memproduksi cpo dan rpo sehingga  memberikan nilai tambah, membuka peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. hal itu sejalan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam bab v, pasal 40.  dinyatakan, ”pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi”.   saat ini ada forum petani kepala sawit berkelanjutan indonesia (fortasbi) yang dalam kegiatannya mendapatkan dukungan beberapa perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat. untuk itu, diharapkan program fortasbi dapat bersinergi dengan koperasi dalam program hilirisasi kementerian koperasi dan umkm. kementerian koperasi dan umkm dan stakeholder terkait diharapkan sebagai penggerak pembangunan pabrik pengolahan cpo dan rpo berbasis koperasi di daerah-daerah produsen kelapa sawit.  untuk itu, perlu terus dilakukan evaluasi regulasi dan implementasi pengolahan yang melibatkan koperasi sehingga dapat berjalan lancar, memberikan keuntungan, kesejahteraan petani, dan menjaga keberlangsungan peningkatan produksi kelapa sawit secara kualitas dan kuantitas. (*)   *) rustinsyah adalah guru besar antropologi sosial budaya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas airlangga, surabaya.  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•