Perludem Usulkan Aturan Koalisi Proporsional di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 08 Jan 2025 - 22:48

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.-FOTO IST -

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang merumuskan aturan yang mengatur dominasi koalisi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) secara proporsional.

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati (Ninis), menyampaikan bahwa aturan dominasi yang rasional sangat diperlukan. Hal ini penting, mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), juga mengamanatkan agar koalisi partai politik tidak menyebabkan dominasi.

“MK sebenarnya menyarankan adanya ambang batas maksimal koalisi, agar koalisi tidak menjadi dominan,” ujar Ninis dalam sebuah webinar yang diadakan secara daring di Jakarta pada Senin (5/1).

Lebih lanjut, Ninis menekankan pentingnya pembentukan angka atau persentase yang rasional dalam aturan tersebut, untuk menghindari koalisi yang menggerus keberagaman pilihan pemilih.

Senada, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, juga menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu merumuskan aturan yang tegas agar tidak terjadi koalisi dominan.

“MK menekankan bahwa batasan koalisi harus diatur sedemikian rupa agar tidak ada dominasi yang mengurangi variasi pilihan bagi masyarakat,” ujar Arya.

Namun, menurut Arya, pengaturan agar tidak ada dominasi dalam koalisi terbilang rumit. “Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan dominasi itu? Berapa ukuran yang tepat untuk mendefinisikan dominasi? Apakah lebih dari 50 persen, atau lebih dari 2/3 suara?” ujarnya.

Pada Kamis (2/1), MK memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut MK, ketentuan presidential threshold bertentangan dengan hak politik rakyat dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK memberikan lima pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering).

Pedoman pertama menyatakan bahwa semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, dan pedoman ketiga menyebutkan bahwa koalisi antar partai dapat dilakukan asalkan tidak menyebabkan dominasi yang membatasi pilihan pemilih.

MK juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses perumusan aturan ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam revisi undang-undang (UU) atau penyusunan Omnibus Law terkait politik.

Sejauh ini, menurut Dasco, DPR belum memutuskan apakah poin-poin dari putusan MK tersebut, baik presidential threshold maupun parliamentary threshold, akan dimasukkan dalam revisi undang-undang atau dalam Omnibus Law. Pembahasan lebih lanjut baru bisa dilakukan setelah masa reses berakhir pada 15 Januari 2025. Namun, dia menegaskan bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dipatuhi.

perludem usulkan aturan koalisi proporsional di pemilu presiden dan wakil presiden                            jakarta - perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) mengusulkan agar dpr dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang merumuskan aturan yang mengatur dominasi koalisi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) secara proporsional.
 direktur eksekutif perludem, khoirunnisa nur agustyati (ninis), menyampaikan bahwa aturan dominasi yang rasional sangat diperlukan. hal ini penting, mengingat mahkamah konstitusi (mk) dalam putusan nomor 62/puu-xxii/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), juga mengamanatkan agar koalisi partai politik tidak menyebabkan dominasi.
“mk sebenarnya menyarankan adanya ambang batas maksimal koalisi, agar koalisi tidak menjadi dominan,” ujar ninis dalam sebuah webinar yang diadakan secara daring di jakarta pada senin (5/1).
lebih lanjut, ninis menekankan pentingnya pembentukan angka atau persentase yang rasional dalam aturan tersebut, untuk menghindari koalisi yang menggerus keberagaman pilihan pemilih.
senada, ketua departemen politik dan perubahan sosial center for strategic and international studies (csis), arya fernandes, juga menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu merumuskan aturan yang tegas agar tidak terjadi koalisi dominan. 
“mk menekankan bahwa batasan koalisi harus diatur sedemikian rupa agar tidak ada dominasi yang mengurangi variasi pilihan bagi masyarakat,” ujar arya.
namun, menurut arya, pengaturan agar tidak ada dominasi dalam koalisi terbilang rumit. “pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan dominasi itu? berapa ukuran yang tepat untuk mendefinisikan dominasi? apakah lebih dari 50 persen, atau lebih dari 2/3 suara?” ujarnya.
pada kamis (2/1), mk memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. 
menurut mk, ketentuan presidential threshold bertentangan dengan hak politik rakyat dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam uud 1945.
dalam pertimbangan hukumnya, mk memberikan lima pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering). 
pedoman pertama menyatakan bahwa semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, dan pedoman ketiga menyebutkan bahwa koalisi antar partai dapat dilakukan asalkan tidak menyebabkan dominasi yang membatasi pilihan pemilih. 
mk juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses perumusan aturan ini. 
sebelumnya, wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad, mengatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi (mk) mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam revisi undang-undang (uu) atau penyusunan omnibus law terkait politik.
sejauh ini, menurut dasco, dpr belum memutuskan apakah poin-poin dari putusan mk tersebut, baik presidential threshold maupun parliamentary threshold, akan dimasukkan dalam revisi undang-undang atau dalam omnibus law. pembahasan lebih lanjut baru bisa dilakukan setelah masa reses berakhir pada 15 januari 2025. namun, dia menegaskan bahwa putusan mk tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga wajib dipatuhi.
“nah, apakah itu akan dimasukkan dalam revisi undang-undang atau akan menjadi bagian dari omnibus law, itu nanti belum kita putuskan. tapi yang jelas, putusan mk itu final dan mengikat,” kata dasco di kompleks parlemen, jakarta, selasa, 7 januari 2025.
menurut dasco, dpr akan melakukan kajian mendalam terkait putusan mk terhadap sistem politik tersebut. mk juga membuka ruang bagi dpr untuk menyusun norma baru yang sesuai dengan putusan tersebut. kajian ini bertujuan agar produk undang-undang yang dihasilkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
“mk juga menginginkan agar calon presiden tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit,” kata dasco, menanggapi imbauan dari mk mengenai jumlah calon presiden yang ideal.
pada kamis, 2 januari 2025, mk memutuskan untuk menghapus ketentuan mengenai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang tercantum dalam pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. keputusan ini diambil karena ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
selain itu, pada 29 februari 2024, mk juga mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan oleh perludem (perhimpunan untuk demokrasi dan pemilu) untuk menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam uu pemilu. mk berpendapat bahwa kebijakan ambang batas parlemen telah mengurangi hak rakyat sebagai pemilih, serta menghambat calon yang memperoleh suara lebih banyak namun tidak dapat menjadi anggota dpr karena partainya tidak mencapai ambang batas tersebut. (ant/jpnn/c1/abd)