Disahkan, UMK 2025 untuk Pekerja di Bawah Setahun

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Abdul Karim |

Kamis , 19 Dec 2024 - 21:17

Radar Lampung Baca Koran--

disahkan, umk 2025 untuk pekerja di bawah setahun                            bandarlampung - pj. gubernur lampung samsudin telah menandatangani sk gubernur terkait upah minimun 15 kabupaten/kota (umk) tahun 2025. berlakunya mulai 1 januari 2025 dan hanya untuk pekerja di bawah satu tahun.
plh. kepala dinas tenaga kerja (disnaker) lampung yanti yunidarti mengatakan sk penetapan umk 2025 telah ditandatangani pj. gubernur samsudin pada 17 desember 2024. di mana dari 15 kabupatan/kota di lampung hanya lima daerah yang umk-nya di atas ump lampung tahun 2025. yaitu kabupaten mesuji sesuai sk gubernur lampung nomor g/849/v.08/hk/2024 tentang penetapan upah minimum kabupaten mesuji tahun 2025 ditetapkan umk mesuji 2025 sebesar rp3.092.026 per bulan.
lalu, kota bandarlampung sesuai sk gubernur lampung nomor g/850/v.08/hk/2024 tentang penetapan upah minimum kota bandarlampung tahun 2025 ditetapkan rp3.305.367 per bulan; kota metro sesuai sk gubernur lampung nomor g/851/v.08/hk/2024 tentang penetapan upah minimum kota metro tahun 2025 ditetapkan rp 2.903.301 per bulan; lampung selatan sesuai sk gubernur lampung nomor g/848/v.08/hk/2024 tentang penetapan upah minimum kabupaten lampung selatan tahun 2025 ditetapkan rp3.076.990 per bulan; dan waykanan sesuai sk gubernur lampung nomor g/847/v.08/2024 tentang penetapan upah minimum kabupaten waykanan tahun 2025 ditetapkan rp3.072.665 per bulan.
baca juga:belum tentu pilkada dipilih dprd bisa lebih murah
”sedangkan 10 kabupaten lainnya seperti pesawaran, pringsewu, tanggamus, pesisir barat, lampung barat, lampung utara, lampung tengah, lampung timur, tulang bawang, dan tulang bawang barat akan mengikuti ump lampung sebesar rp2.893.069 per bulan,” ujar yanti yunidarti saat dihubungi radar lampung, kamis (19/12).
lanjut yanti, pihaknya akan menurunkan tim guna melakukan pengawasan terhadap implementasi di lapangan. ”umk ini hanya berlaku untuk pekerja di bawah setahun. untuk pekerja di atas setahun menggunakan struktur upah skala upah.
sebelumnya, praktisi ekonomi dan bisnis lampung wahyu dani purwanto menyoroti kenaikan upah minimum provinsi (ump) tahun 2025 sebesar 6,5 persen perlu dievaluasi. sebab saat ini, indonesia termasuk di lampung masih menghadapi resesi ekonomi dan para pelaku usaha sedang bergiat untuk memulihkan roda usahanya.
baca juga:kpu lampung belum cari tahu materi 5 gugatan hasil pilkada
’’kita mungkin lupa bahwa saat ini kita masih menghadapi resesi ekonomi dan para pelaku usaha sedang bergiat untuk memulihkan roda usahanya. perusahaan yang masih berdiri saat ini adalah perusahaan yang sudah berjuang sebegitu beratnya menghadapi resesi ekonomi. makanya, saran saya perlu ada penundaan dalam proses kenaikan ump/umk,” ungkap wahyu.
mantan wakil rektor 2 universitas malahayati (unmal) tersebut menambahkan paradigma ketidakseimbangan ini harus dipahami oleh semua pihak untuk memberikan ruang waktu perusahaan dapat melakukan penyehatan roda ekonominya. 
’’lebih baik jika kenaikan ini dapat dievaluasi. seiring dengan rencana pemerintah dalam penyehatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya
terpisah, penolakan kenaikan ump ini juga disampaikan asosiasi pengusaha indonesia (apindo) yang keberatan atas penetapan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen.  ketua apindo lampung ary meizari menyatakan kenaikan upah yang signifikan ini akan memengaruhi biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, terutama bagi perusahaan padat karya.
’’kami tidak memahami dasar penetapan persentase kenaikan tersebut, karena merupakan keputusan sepihak pemerintah,” kata ary melalui keterangan tertulis yang diterima radar lampung.
baca juga:kota metro mesti punya mimpi besar
terkait upaya hukum, lanjut ary, saat ini pihaknya masih menunggu sikap dan arahan dari ketua dpn apindo. sebagai ketua dpd apindo lampung, ary mendukung pernyataan ketua dpn apindo shinta widjaja kamdani yang menyatakan penetapan upah minimum yang sering berubah-ubah menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. 
’’investor membutuhkan kepastian untuk dapat merencanakan investasi jangka panjang. ketidakpastian dan perubahan regulasi yang terus-menerus ini, akan mengganggu proyeksi bisnis dan menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk di lampung,” ungkap ary.
namun demikian, ary menegaskan bahwa apindo akan selalu mengingatkan anggotanya untuk taat hukum. sepanjang penetapan pemerintah tersebut, sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau belum ada produk hukum lain yang membatalkan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) no.16/2024 yang mengatur soal penetapan upah minimum 2025, perusahaan diharap untuk menaatinya.
selain itu, apindo juga akan mengadvokasi perusahaan yang akan mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan upah minimum. (pip/c1/rim)
 “kami menyarankan agar perusahaan-perusahaan yang merasa keberatan dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mengajukan penundaan dengan alasan yang valid dan didukung oleh data yang akurat,” terangnya.
ary mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mengadakan diskusi yang lebih inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. “kami percaya bahwa keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kesinambungan bisnis adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya. (pip/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 20 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan