Hadapi Nataru, Ketersediaan Bahan Pokok hingga Keamanan Harus Dijaga

BANDARLAMPUNG - Pj. Gubernur Lampung Samsudin menekankan beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kesiapan menghadapi Natal dan tahun baru (Nataru).

Kesiapan yang diperhatikan mulai ketersediaan bahan pokok, kewaspadaan cuaca, sarana transportasi dan infrastruktur jalan, serta aspek keamanan dari berbagai potensi ancaman.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah menggelar high level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menghadapi Nataru pada Kamis (13/12) di Hotel Radisson.

BACA JUGA:Kejari Bandarlampung Raih Berbagai Penghargaan

Dikatakan Samsudin, HLM TPID ini digelar untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam melakukan upaya stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, terutama mendekati perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan tahun baru (HBKN Nataru).

’’Kegiatan ini rutin kita laksanakan, sehingga tentunya persiapan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ujar Samsudin.

Disampaikannya, pada tahun 2024, tingkat inflasi Provinsi Lampung bulan November 2024 sebesar 1,5 persen (year-on-year), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional 1,55 persen. 

Secara kumulatif (year-to-date) tercatat sebesar 1,10 persen lebih rendah dibandingkan Nasional 1,12 persen. 

"Atas capaian ini, tingkat inflasi Lampung relatif baik dan menuju target akhir tahun yang telah ditetapkan," ucapnya.

Menyikapi kondisi inflasi, Samsudin mengingatkan bahwa pihak yang tergabung didalam TPID dan seluruh komponen yang ada di Provinsi Lampung harus tetap waspada.

"Kita harus terus bersinergi, koordinasi, dan kolaborasi, karena itu adalah kunci menghadapi dinamika yang terjadi," tuturnya.

Samsudin mengajak semua pihak bersama-sama melakukan berbagai langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi, serta selalu berpedoman pada Strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

Pada kesempatan tersebut Samsudin minta TPID baik provinsi dan kabupaten/kota bersama perangkat daerah dan instansi terkait terus melakukan upaya-upaya.

Mulai dari mengintensifkan upaya melalui operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah, maupun Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan dengan melibatkan berbagai stakeholders.