Wacana Pilkada lewat DPRD Kembali Bergulir

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 13 Dec 2024 - 22:20

-ilustrasi Edwin/Radar Lampung-

Pengamat: Bukan Solusi Terbaik dalam Berdemokrasi

BANDARLAMPUNG - Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat setelah beberapa tokoh politik nasional mengusulkan perubahan mekanisme ini.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana ini sudah lama bergulir, bahkan sejak era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Supratman, wacana ini mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

’’Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah dibahas," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Ia menyebut wacana itu kembali menguat lantaran tingginya angka golput dalam gelaran pilkada serentak tahun ini.

’’Buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya," ujar dia.

Lantaran alasan tersebut, ia mengemukakan bahwa pemerintah harus hadir untuk mengatasi persoalan itu. Namun, lanjutnya, pemilihan kepala daerah di tingkat DPRD baru sebatas wacana.

"Kita, pemerintah bersama DPR, dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," katanya.

Selain angka golput tinggi, Supratman mengemukakan bahwa pelaksanaan pilkada langsung tidak efisien. "Bisa saksikan sendiri ya kan, betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, kemudian dugaan-dugaan pelanggaran, kemudian terjadinya inefisiensi yang terutama ya," ujarnya.

Meski baru dalam kajian, Ia berharap ada kesepakatan bersama dalam pembahasan undang-undang mengenai pemilu antara pemerintah dan DPR.

Di Lampung, wacana ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak mendukung ide ini dengan alasan efisiensi biaya dan mengurangi potensi konflik antarkelompok di daerah.

’’Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi biaya yang tinggi dan potensi konflik yang sering terjadi selama pilkada langsung," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Candrawansah.

wacana pilkada lewat dprd kembali bergulir                            pengamat: bukan solusi terbaik dalam berdemokrasi
bandarlampung - wacana pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kembali mencuat setelah beberapa tokoh politik nasional mengusulkan perubahan mekanisme ini. 
menteri hukum supratman andi agtas mengatakan bahwa wacana ini sudah lama bergulir, bahkan sejak era presiden ke-7 ri joko widodo.
baca juga:dprd lampung akan pelajari penerapan opsen pajak 2025
menurut supratman, wacana ini mendapatkan momentum baru setelah ketua umum partai golkar bahlil lahadalia mengusulkan kembali dan presiden prabowo subianto menyambut baik usulan tersebut.
’’dari zaman presiden jokowi juga sudah bergulir. di antara partai-partai politik juga sudah dibahas," ujar supratman di istana kepresidenan, jakarta, jumat (13/12).
ia menyebut wacana itu kembali menguat lantaran tingginya angka golput dalam gelaran pilkada serentak tahun ini. 
’’buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya," ujar dia. 
lantaran alasan tersebut, ia mengemukakan bahwa pemerintah harus hadir untuk mengatasi persoalan itu. namun, lanjutnya, pemilihan kepala daerah di tingkat dprd baru sebatas wacana. 
"kita, pemerintah bersama dpr, dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," katanya. 
selain angka golput tinggi, supratman mengemukakan bahwa pelaksanaan pilkada langsung tidak efisien. "bisa saksikan sendiri ya kan, betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, kemudian dugaan-dugaan pelanggaran, kemudian terjadinya inefisiensi yang terutama ya," ujarnya.
meski baru dalam kajian, ia berharap ada kesepakatan bersama dalam pembahasan undang-undang mengenai pemilu antara pemerintah dan dpr.
di lampung, wacana ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. beberapa pihak mendukung ide ini dengan alasan efisiensi biaya dan mengurangi potensi konflik antarkelompok di daerah. 
’’pemilihan kepala daerah oleh dprd dapat mengurangi biaya yang tinggi dan potensi konflik yang sering terjadi selama pilkada langsung," kata pengamat politik dari universitas muhammadiyah lampung (uml) candrawansah.
namun, terdapat pertentangan terhadap wacana ini dengan alasan pemilihan langsung lebih demokratis dan memberikan suara langsung kepada rakyat. ’’pemilihan langsung adalah bentuk demokrasi yang sejati, di mana rakyat dapat memilih pemimpin mereka secara langsung," ujarnya. 
menurutnya, pilkada secara langsung pertama sekali dilaksanakan pada 2005 dan tentunya ini salah satu cikal bakal terpilihnya kepala daerah pilihan masyarakat. ’’memang kalau saya amati maka ada plus dan minus pemilihan secara langsung oleh masyarakat. kelebihan pemilihan langsung memberikan mandat yang kuat kepada kepala daerah karena dipilih langsung oleh rakyat, sehingga mereka lebih merasa bertanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat," tambahnya. 
hal ini sangat memberikan edukasi kepada masyarakat karena pemilihan langsung memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam menentukan pemimpin mereka, memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
"masyarakat juga dapat mendorong transparansi pemilihan melalui mekanisme yang bisa dipelajari dan menjadi dasar yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum sehingga terpilihnya sesuai dengan suara terbanyak," ucapnya. 
selain itu, menurutnya, ada kekurangan yang sangat krusial terkait pelaksanaan secara langsung ini. di antaranya dapat berupa biaya yang tinggi, pemilihan langsung membutuhkan anggaran besar, baik untuk penyelenggaraan maupun kampanye, yang bisa membebani apbd.
"lalu, terjadinya potensi politik uang tentu saja masih menghantui pemilihan secara langsung. sering kali rawan praktik politik uang, di mana calon berusaha "membeli" suara rakyat," tegasnya.
polarisasi masyarakat juga menjadi bagian yang tidak bisa dihindari. pemilihan langsung dapat memicu konflik sosial, terutama jika muncul gesekan antara pendukung kandidat yang berbeda.
candrawansah menyebut, terkait dengan adanya keinginan untuk kembali ke masa awal kepala daerah dipilih oleh dprd, bukanlah solusi terbaik dalam sebuah berdemokrasi agar memang masyarakat bisa terlibat langsung untuk memilih kepala daerah mereka. 
tinggal perbaikan dalam pemilihan secara langsung saja, dengan adanya filter yang ketat dari partai politik untuk calon kepala daerah, persiapan yang matang calon untuk menjadi kepala daerah agar tidak kkn dan tentunya regulasi yang baik untuk perbaikan pemilihan, agar kualitas demokrasi ke substantif bukan hanya prosedural saja.
meskipun wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil, pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.
"sekali lagi ini belum diputuskan. kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama," tambahnya. 
dengan berbagai pandangan yang muncul, diharapkan diskusi ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi di indonesia, termasuk di provinsi lampung.
terpisah, ketua komisi pemilihan umum (kpu) muhammad afifuddin buka suara soal usulan presiden prabowo yang mengusulkan agar pemilihan gubernur di daerah bisa dipilih melalui dprd.
menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika pasca pemilu. "diskusi atau diskursus seputar idealitas pilkada, usulan di (dipilih) dprd dan seterusnya sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih dalam 70 persen ini kan dinamika pasca pilkada," kata afifuddin dalam konferensi pers di kantor kpu, menteng, jakarta pusat, jumat, 13 desember 2024. 
afif menilai wacana pemilihan kepala daerah di dprd bukan suatu hal yang baru. menurutnya, banyak wacana evaluasi pilkada yang telah mencuat.
"diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih dprd kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami sama seperti kita menjelang 2024, kita berdiskusi sekitar apakah kita kembali menganut sistem proporsional dengan daftar nama terbuka tertutup," katanya.
"tetapi pada saat tertentu dan pada saat akhir kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang," sambungnya.
meski demikian, ia mengatakan sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya akan menjalankan sebagaimana aturan. "kami sebagai penyelenggara (pemilu) dalam konteks ini ya akan menjalankan sebagaimana aturan saja," ujarnya.
sebelumnya, presiden ri prabowo subianto mendukung perbaikan sistem pilkada dengan cara pemilihan gubernur yang dipilih langsung oleh anggota dprd.
ia menilai hal itu sebagaimana yang diterapkan di negara lain. menurutnya, dengan menerapkan sistem itu bisa lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.
"saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, malaysia, singapura, india, sekali milih anggota dprd, sekali milih, ya sudah dprd itulah yang milih gubernur, milih bupati. efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?," kata prabowo di pidatonya di puncak perayaan hut ke-60 partai golkar, sentul, kamis, 12 desember 2024.
menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil. "uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi," jelasnya.
prabowo mengatakan perlu adanya perbaikan sistem pemilihan. ia mengatakan sistem pilkada saat ini terlalu mahal. ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.
"kemungkinan sistem ini terlalu mahal. betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu, apalagi yang kalah. berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," lanjutnya. (jen/disway/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 14 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan