Serap Ilmu di Banten, Parlemen Lampung Bidik Kemajuan UMKM
KUNKER: Komisi II DPRD Lampung melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten untuk mempelajari berbagai inovasi dan strategi pengembangan UMKM yang dapat diterapkan di Lampung.-FOTO IST -
BANDARLAMPUNG - Dalam upaya mendukung perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Lampung, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Banten.
Kegiatan ini untuk mempelajari berbagai kebijakan dan strategi yang telah diterapkan Banten dalam pengembangan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan UMKM.
Ketua Fraksi PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriah, menjelaskan bahwa Banten dipilih sebagai lokasi kunjungan kerja karena keberhasilannya dalam mengembangkan ekosistem UMKM yang terintegrasi dan berbasis digital.
Dalam kunjungan ini, Komisi II DPRD Lampung fokus mempelajari sistem pengelolaan koperasi digital, pelatihan kewirausahaan, serta akses permodalan dan pemasaran yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta.
“Kami melihat Banten memiliki program-program ekonomi yang inovatif dan telah terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM. Ini menjadi inspirasi bagi kami untuk mengimplementasikan pendekatan serupa di Lampung, khususnya dalam pengembangan UMKM,” kata Fatikhatul Khoiriah, yang juga merupakan mantan ketua Bawaslu Lampung, pada Selasa, 12 Desember 2024.
Menurut Fatikhatul Khoir, yang akrab disapa Khoir, Fraksi PKB berkomitmen untuk mendukung dan mengawal program gubernur dan wakil gubernur terpilih, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, dalam sektor UMKM.
“Kami ingin memastikan bahwa UMKM di Lampung dapat berkembang dan bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kunjungan kerja ini menjadi langkah strategis untuk memperkaya wawasan kami dalam merancang kebijakan yang lebih baik bagi pelaku UMKM di Lampung,” tegasnya.
Hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat diterapkan untuk mempercepat kemajuan UMKM di Lampung.
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diyakini akan menjadi faktor utama dalam mendorong UMKM sebagai pendorong utama ekonomi daerah. (rls/c1/abd)