Gerindra Hormati Keputusan KPU DKI Jakarta Terkait Hasil Pilkada, Tapi Hargai Gugatan RIDO ke MK

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 10 Dec 2024 - 22:32

HARGAI PUTUSAN: Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, mengungkapkan dukungannya terhadap keputusan KPU DKI Jakarta dan menghormati gugatan yang diajukan oleh tim hukum Rido ke Mahkamah Konstitusi.-FOTO IST -

gerindra hormati keputusan kpu dki jakarta terkait hasil pilkada, tapi hargai gugatan rido ke mk                            jakarta - sekretaris jenderal (sekjen) partai gerindra ahmad muzani mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati keputusan komisi pemilihan umum (kpu) dki jakarta.
diketahui, kpu menetapkan pramono anung-rano karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dengan suara terbanyak pada pilkada jakarta 2024, yang diumumkan pada minggu (8/12).
muzani menegaskan bahwa kpu adalah lembaga yang berwenang mengumumkan hasil rekapitulasi suara pilkada. karena itu, keputusan yang telah diumumkan harus dihormati oleh semua pihak.
“kpu sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pilkada sudah mengumumkan hasilnya, dan kita semua sudah mengetahuinya. kami menghormati dan menjunjung tinggi keputusan kpu atas hasil pilkada yang diumumkan di jakarta,” kata muzani di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin.
meski demikian, dia juga menyatakan bahwa partai gerindra menghargai langkah tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta ridwan kamil-suswono (rido) yang berencana mengajukan gugatan terkait hasil pilkada 2024 ke mahkamah konstitusi (mk).
“kami juga menghormati keputusan untuk menggugat hasil pilkada ini ke mahkamah konstitusi. kami menghargai langkah tersebut,” ujar muzani.
muzani menjelaskan bahwa pengajuan gugatan ke mk merupakan hak pasangan calon dan tim pemenangan mereka. proses hukum tersebut, menurutnya, telah diatur dalam protokol yang berlaku.
“silakan saja, dan kami menghormati semua karena prosedur ini dimungkinkan,” ujarnya.
tim hukum rido dikabarkan tengah mempersiapkan gugatan yang akan didaftarkan ke mahkamah konstitusi. batas waktu pendaftaran gugatan adalah tiga hari kerja setelah kpu dki jakarta menetapkan hasil pilkada, yaitu paling lambat pada rabu (11/12).
“saat ini masih dalam proses persiapan, setahu saya,” kata muzani.
muzani menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut kepada mahkamah konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa pilkada.
“nanti biar mahkamah konstitusi yang memutuskan, karena apapun, proses itu terbuka untuk diproses di mahkamah konstitusi,” tegasnya.
sebelumnya, pada minggu (8/12), kpu dki jakarta menetapkan pasangan pramono anung-rano karno sebagai pemenang pilkada 2024 dengan perolehan suara 2.183.239 suara atau 50,07 persen. 
sementara itu, pasangan ridwan kamil-suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan dharma pongrekun-kun wardana meraih 459.230 suara atau 10,53 persen.
sebelumnya, direktur eksekutif lingkar madani indonesia ray rangkuti memberikan tanggapan terkait pernyataan tim pemenangan pasangan ridwan kamil-suswono (rido) yang membandingkan suara pasangan pramono anung-rano karno dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput).
menurut ray, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa tim rido belum sepenuhnya menerima hasil pilkada.
’’kenapa harus menyinggung golput? seharusnya mereka berani menghadapi kenyataan dan refleksi lebih dalam atas kekalahan,” ungkap ray saat dihubungi, senin (9/12).
ray juga menyoroti fenomena di mana beberapa kandidat dari koalisi indonesia maju (kim) sering kali hanya melawan kotak kosong dalam kontestasi politik. ia menyebut hal ini seharusnya menjadi evaluasi mendalam bagi tim rido sebelum mengkritik pihak lain.
“fokus pada golput hanya menunjukkan bahwa mereka mencari pembenaran atas kekalahan, padahal masalahnya jauh lebih kompleks,” tambah ray.
ray menilai argumen yang disampaikan tim rido, termasuk soal undangan pemilih (c6), sangat lemah dan tidak relevan.
“kalau pasangan pramono-rano kalah dari golput, pasangan rido sendiri lebih buruk. jadi, apakah mereka tidak malu mengusulkan putaran kedua?” tanyanya.
lebih lanjut, ray juga mengkritisi rencana tim rido untuk menggugat hasil pilkada ke mahkamah konstitusi (mk).
“dasar mereka untuk menggugat dengan tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) tidak cukup kuat,” tegas ray.
namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan hakim mk.
“di indonesia ini, kalau ada aturan yang menghambat tujuan, biasanya aturannya diubah. kita tunggu saja bagaimana mk menyikapi hal ini,” pungkasnya. 
sebelumnya, cagub dki jakarta nomor urut 3 pramono anung merespons rencana kubu ridwan kamil-suswono (rido) menggugat rekapitulasi hasil pilkada jakarta ke mahkamah konstitusi (mk). 
pramono menegaskan selama proses pilkada, dirinya tidak menemukan adanya indikasi kecurangan. ’’selama kami beraktivitas, rasanya tidak ada temuan atau persoalan yang mencurigakan dalam pemilihan gubernur di jakarta ini,” ujar pramono, minggu (8/12).
menurut pramono, pilkada jakarta telah berjalan secara transparan dan terbuka, sehingga semua pihak dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu tersebut.
 “jakarta ini kan sangat transparan, orang bisa mengawasi dan melihat satu sama lain,” tambahnya.
pramono yang juga mantan sekretaris kabinet di era presiden jokowi ini menegaskan bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (kpu) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.
 “datanya sejak awal relatif tidak ada perbedaan, hingga perhitungan suara saat ini,” ungkapnya.
sebelumnya, tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta, ridwan kamil-suswono (rido), mengumumkan akan mengajukan gugatan terhadap rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pilkada jakarta ke mahkamah konstitusi. 
ali hakim lubis, anggota tim pemenangan rido, menyebutkan bahwa salah satu materi gugatan adalah ketidakmerataan penyebaran formulir c6, yang dianggap berdampak pada pelaksanaan pilkada.
“temuan yang terjadi di pinang ranti sudah diproses. selain itu, penyebaran formulir c6 yang tidak merata, serta dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (tsm) juga menjadi bagian dari gugatan,” jelas ali hakim lubis.
gugatan tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan pihak ridwan kamil-suswono terhadap jalannya pilkada jakarta, meskipun pramono anung menegaskan bahwa proses pemilu di jakarta berlangsung dengan sangat transparan dan tanpa kecurangan yang terdeteksi. (ant/jpnn/c1/abd)