Bawaslu Lampung Tekankan Pentingnya Evaluasi dan Transparansi dalam Pengawasan Pilkada 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 06 Dec 2024 - 22:43

TEKANKAN EVALUASI: Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar menekankan pentingnya evaluasi dan data yang lengkap guna memastikan kualitas demokrasi dalam Pilkada 2024.-FOTO BAWASLU -

’’Kalau benar ada dugaan proses money politics, kami akan teruskan ke kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan,” ungkap Tamri.

Menurutnya, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 3 hingga 6 tahun. Namun, hukuman ini hanya berlaku untuk pelaku politik uang dan tidak berpengaruh pada status pencalonan kandidat kepala daerah yang terafiliasi.

’’Pelaku politik saja yang dikenakan sanksi. Sementara calon tidak ada sanksi. Karena yang menyerahkan uang kepada warga itu yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Kemudian di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat satu dugaan politik uang yang melibatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Radityo Egi Pratama-M. Syaiful Anwar. Dugaan ini ditemukan di salah satu desa di Kecamatan Katibung. ’’Satu temuan itu sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan, belum masuk penyidikan,” katanya.

Selanjutnya di Kabupaten Pesawaran, Bawaslu mendapati dugaan politik uang yang melibatkan paslon nomor urut 1 Aries Sandi-Supriyanto berupa pecahan uang Rp50.000. ’’Satu temuan di Kabupaten Pesawaran ini juga sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan,” ucapnya.

Tamri menegaskan Bawaslu Lampung berkomitmen menindaklanjuti dugaan politik uang ini sesuai mekanisme yang berlaku untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan bersih dan adil.

Diketahui sebelumnya, Bawaslu Kota Bandarlampung mencatat adanya kejadian khusus di 133 tempat pemungutan suara (TPS) selama pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Bandarlampung Apriliwanda mengungkapkan kejadian khusus tersebut mayoritas berkaitan dengan kesalahan administratif yang dilakukan oleh petugas TPS.

’’Selain kesalahan administratif, Bawaslu juga menemukan masalah pada tata letak atau denah TPS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis)” paparnya.

Kejadian khusus tersebut tercatat di 133 TPS yang tersebar di 17 kecamatan. Sementara itu, tiga kecamatan, yaitu Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, dan Telukbetung Selatan, tidak memiliki laporan kejadian khusus.

“Namun, nihilnya laporan dari tiga kecamatan tersebut bukan berarti tidak ada masalah. Bisa jadi, kejadian khusus di sana tidak teradministrasi dengan baik oleh pengawas TPS. Segala bentuk ketidaksesuaian dengan regulasi sebenarnya harus tercatat sebagai kejadian khusus,” imbuhnya.

Apriliwanda juga menyampaikan, pihaknya telah berkomitmen untuk meminimalisir praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2024 melalui mitigasi dan pengawasan yang ketat.

“Sebelum masa kampanye, 25 September hingga 23 November 2024, Bawaslu Kota Bandarlampung telah menebar 524 alat peraga sosialisasi antipolitik uang,” ucapnya.

Termasuk banner imbauan dan 20 baliho yang menekankan netralitas ASN serta peringatan tentang hoaks dan SARA.

“Alhamdulilah sampai berakhirnya masa kampanye, dan tungsura (pungut hitung suara) kota Bandarlampung tidak ada Laporan/Temuan terkait dengan money politics,” tambahnya.

bawaslu lampung tekankan pentingnya evaluasi dan transparansi dalam pengawasan pilkada 2024                            bandarlampung – ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar menegaskan pentingnya evaluasi terhadap setiap tahapan pilkada 2024 yang telah dilalui.
menurutnya, beberapa catatan perlu diperhatikan untuk memperbaiki kualitas pemilihan di masa depan. ’’perspektif yang terjadi di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. namun, kami juga melihat output pilkada menunjukkan kohesi rakyat yang berjalan dengan baik,” ujar iskardo saat memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 di aula pepadun, kamis (5/12).
iskardo juga menekankan bahwa data yang lengkap sangat penting, khususnya untuk menghadapi potensi gugatan hukum di mahkamah konstitusi (mk). 
“narasi yang dibangun dari data ini akan menjadi modal besar dalam menghadapi kemungkinan gugatan selama tiga hari setelah penetapan pasangan calon terpilih,” tambahnya.
pada kesempatan yang sama, anggota bawaslu lampung, gistiawan, menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan berbasis data di setiap tahapan rekapitulasi suara. “forum ini harus terbuka, berdasarkan data yang sudah ada, sehingga pertanggungjawaban struktur kelembagaan dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya. 
ia juga menegaskan bahwa setiap tingkatan harus siap dengan fakta dan data jika ada upaya hukum oleh pasangan calon yang menggugat ke mk.
senada dengan itu, anggota bawaslu lampung, tamri, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi. 
“data dari tingkat kecamatan dan kabupaten harus sudah terkumpul maksimal pada sore hari ini dalam bentuk soft copy maupun hard copy untuk disiapkan,” ujarnya. 
tamri juga menekankan bahwa data lengkap, khususnya terkait pilgub lampung, menjadi prioritas utama dalam mendukung proses pengawasan dan pleno rekapitulasi.
sebagai penutup, tamri mengungkapkan bahwa setelah proses rekapitulasi selesai, bawaslu lampung akan menyusun buku hasil pengawasan pilkada 2024. 
buku ini akan menjadi dokumen penting yang merekam seluruh proses pengawasan sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kualitas demokrasi di provinsi lampung. 
sebelumnya, badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung menemukan lima dugaan praktik politik uang atau money politics dalam pilkada serentak 2024. kasus tersebut berasal dari tiga kabupaten berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pengawasan tim bawaslu.
’’di kabupaten tulangbawang, dua laporan yang saat ini berada pada tahap penyidikan. kemudian ada satu temuan yang sedang dalam proses klarifikasi dan penyelidikan,” ujar anggota bawaslu lampung tamri, kamis (5/12).
dia menyebut untuk yang di tulangbawang, proses penyidikannya memiliki batas waktu hingga 14 hari. jika hasil penyidikan menemukan bukti yang cukup adanya praktik politik uang, kasus tersebut akan diteruskan ke kejaksaan.
’’kalau benar ada dugaan proses money politics, kami akan teruskan ke kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan,” ungkap tamri. 
menurutnya, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 3 hingga 6 tahun. namun, hukuman ini hanya berlaku untuk pelaku politik uang dan tidak berpengaruh pada status pencalonan kandidat kepala daerah yang terafiliasi.
’’pelaku politik saja yang dikenakan sanksi. sementara calon tidak ada sanksi. karena yang menyerahkan uang kepada warga itu yang bertanggung jawab,” tegasnya.
kemudian di kabupaten lampung selatan, terdapat satu dugaan politik uang yang melibatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 radityo egi pratama-m. syaiful anwar. dugaan ini ditemukan di salah satu desa di kecamatan katibung. ’’satu temuan itu sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan, belum masuk penyidikan,” katanya.
selanjutnya di kabupaten pesawaran, bawaslu mendapati dugaan politik uang yang melibatkan paslon nomor urut 1 aries sandi-supriyanto berupa pecahan uang rp50.000. ’’satu temuan di kabupaten pesawaran ini juga sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan,” ucapnya.
tamri menegaskan bawaslu lampung berkomitmen menindaklanjuti dugaan politik uang ini sesuai mekanisme yang berlaku untuk memastikan pilkada 2024 berjalan bersih dan adil. 
diketahui sebelumnya, bawaslu kota bandarlampung mencatat adanya kejadian khusus di 133 tempat pemungutan suara (tps) selama pelaksanaan pemungutan suara pilkada 2024.
ketua bawaslu bandarlampung apriliwanda mengungkapkan kejadian khusus tersebut mayoritas berkaitan dengan kesalahan administratif yang dilakukan oleh petugas tps.
’’selain kesalahan administratif, bawaslu juga menemukan masalah pada tata letak atau denah tps yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis)” paparnya. 
kejadian khusus tersebut tercatat di 133 tps yang tersebar di 17 kecamatan. sementara itu, tiga kecamatan, yaitu telukbetung barat, telukbetung utara, dan telukbetung selatan, tidak memiliki laporan kejadian khusus.
 “namun, nihilnya laporan dari tiga kecamatan tersebut bukan berarti tidak ada masalah. bisa jadi, kejadian khusus di sana tidak teradministrasi dengan baik oleh pengawas tps. segala bentuk ketidaksesuaian dengan regulasi sebenarnya harus tercatat sebagai kejadian khusus,” imbuhnya.
apriliwanda juga menyampaikan, pihaknya telah berkomitmen untuk meminimalisir praktik politik uang dalam pilkada serentak 2024 melalui mitigasi dan pengawasan yang ketat.
“sebelum masa kampanye, 25 september hingga 23 november 2024, bawaslu kota bandarlampung telah menebar 524 alat peraga sosialisasi antipolitik uang,” ucapnya.
termasuk banner imbauan dan 20 baliho yang menekankan netralitas asn serta peringatan tentang hoaks dan sara.
“alhamdulilah sampai berakhirnya masa kampanye, dan tungsura (pungut hitung suara) kota bandarlampung tidak ada laporan/temuan terkait dengan money politics,” tambahnya. 
ia menegaskan bahwa temuan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu berikutnya. (bwl/c1/abd)