Lima Daerah Masukkan Gugatan ke MK

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 06 Dec 2024 - 20:55

-grafis edwin/rlmg-

"Alhamdulilah sampai berakhirnya masa kampanye, dan tungsura (pungut hitung suara) kota Bandarlampung tidak ada Laporan/Temuan terkait dengan money politics," tambahnya.

Ia menegaskan, bahwa temuan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu berikutnya.

Sementara, Bawaslu RI mengungkapkan hasil pengawasan pilkada serentak 2024, bahwa ditemukan 22 masalah utama dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 November.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyebut masalah tersebut terdiri dari 14 masalah pada pemungutan suara, 5 masalah pada pelaksanaan perhitungan suara, serta 3 masalah terkait pergeseran kotak suara dan pengumuman hasil perhitungan suara.

"Juga terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang, 8 peristiwa temuan, 51 laporan dari masyarakat, serta 50 peristiwa dugaan potensi pembagian uang lainnya, dengan 12 hasil temuan dan 38 laporan dari masyarakat," tambahnya.

Selain itu, Bawaslu juga melaporkan adanya 433 temuan dan laporan terkait pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari jumlah tersebut, 314 temuan dianggap sebagai pelanggaran, sementara 99 lainnya bukan pelanggaran. Bawaslu telah merekomendasikan penanganan pelanggaran ASN kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). (jen/c1/yud)

lima daerah masukkan gugatan ke mk                            // terkait hasil pilkada di lampung
bandarlampung - lima daerah di lampung sudah melaporkan potensi adanya gugatan atau sengketa pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 hasil rekapitulasi komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten/kota ke mahkamah konstitusi (mk).
adapun lima kabupaten yang telah mengajukan permohonan gugatan ke mk adalah pesawaran, pesisir barat, mesuji, waykanan, dan tulangbawang.
ketua divisi hukum dan pengawasan kpu lampung hermansyah mengatakan permohonan gugatan kelima daerah itu sudah dimasukkan melalui online ke mk.
’’kalau untuk poin gugatannya belum ada. karena saat ini mereka baru mendaftarkan permohonan,” ungkap hermansyah, jumat (6/12).
dia menjelaskan gugatan ini diajukan oleh pemohon dalam rentang tiga hari setelah rekapitulasi ditetapkan. hal ini sesuai mekanisme yang berlaku.
baca juga:tuai penolakan, pemerintah cari jalan tengah ppn 12 persen
’’untuk pemohon yang mengajukan gugatan, yang sudah ada nama baru di pesawaran, yakni atas nama nanda indira dan antonius muhammad ali. kalau untuk di mesuji, pesisir barat, waykanan, dan tulangbawang belum jelas siapa pemohonnya, karena belum tercantum nama penggugat,” bebernya.
terkait gugatan tersebut, sambung hermansyah, untuk saat ini prosesnya baru pengajuan permohonan. tetapi, apakah permohonan itu diregistrasi atau tidak, kpu belum mengetahuinya. sebab, hal itu sudah masuk ranah mk. 
’’kalau sudah diregistrasi, biasanya mk akan meneruskan ke kpu ri dan kpu ri meneruskan lagi ke kpu lampung, lalu diteruskan ke kabupate/kota,” ujarnya.
setelah pendaftaran gugatan tersebut, lanjut mantan komisioner bawaslu lampung ini, ada waktu sekitar lima hari untuk diregistrasi. sebab berdasarkan undang-undang, persentase angkanya tidak lebih 2,5 persen.
baca juga:driver ojol tetap bisa beli pertalite 
’’tetapi kadang perkembangan mk lebih ke materi, sehingga menerima atau tidak, ini bergantung majelis,” katanya.
terkait pemilihan gubernur (pilgub) lampung, hermansyah menambahkan bahwa proses rekapitulasi tingkat provinsi baru digelar sabtu (7/12) ini.
’’rekapitulasi provinsi kan besok (sabtu, red) mulainya. sampai saat ini belum ada gugatan yang masuk karena jadwal rekapitulasi masih berlangsung,” katanya.
menghadapi gugatan yang diajukan ke mk, kpu lampung telah melakukan persiapan matang dengan berkoordinasi dan komunikasi intensif dengan kpu ri.
”komunikasi terus dilakukan dengan divisi hukum dan pengawasan kpu ri. ini supaya menyelaraskan langkah-langkah strategis dalam menjawab gugatan,” ujarnya.
pihaknya juga menunggu petunjuk teknis dari kpu ri yang akan segera dirilis. petunjuk ini, mengacu pada aturan main yang ditetapkan oleh mk.
selain itu, kpu lampung juga telah menyiapkan dokumen pendukung. baik bukti dan saksi yang diperlukan. sehingga, dirinya selalu koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
”segala upaya sudah kami lakukan secara hierarkis untuk menjaga integritas proses sengketa di mk. kami akan mempertahankan hasil kerja yang telah dilakukan sejak awal, termasuk pendataan pemilih, proses pencalonan, kampanye hingga rekapitulasi. semua tahapan sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku,” katanya.
hermansyah juga mengaku bahwa setiap gugatan akan di jawab dengan bukti dan argumentasi yang kuat. sehinggaa, kpu provinsi lampung siap membuktikan bahwa penyelenggaraan pilkada berjalan transparan, adil dan sesuai regulasi. 
”ini tentang menjaga kepercayaan publik dan integritas demokrasi. dengan segala persiapan yang telah dilakukan, kami optimis dapat menghadapi setiap gugatan yang diajukan ke mk,” tegasnya.
baca juga:telkomsel catat kenaikan trafik 11 36 persen saat pilkada serentak 
sebagai informasi, mahkamah konstitusi (mk) telah membuka proses pendaftaran gugatan hasil pilkada 2024. sejauh ini, ada 58 gugatan yang sudah didaftarkan ke mk. dilihat dari situs mk pada jumat 6 desember, gugatan hasil pilkada itu terdiri dari gugatan hasil pilkada tingkat kabupaten dan kota. namun, belum ada gugatan hasil pilkada di tingkat provinsi.
sebab, kpu di berbagai daerah masih melakukan rekapitulasi hasil pilkada. rekapitulasi harus tuntas paling lambat 16 desember 2024.
diberitakan sebelumnyaa, - badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung menemukan lima dugaan praktik politik uang atau money politics dalam pilkada serentak 2024. kasus tersebut berasal dari tiga kabupaten berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pengawasan tim bawaslu.
’’di kabupaten tulangbawang, dua laporan yang saat ini berada pada tahap penyidikan. kemudian ada satu temuan yang sedang dalam proses klarifikasi dan penyelidikan," ujar anggota bawaslu lampung tamri, kamis (5/12).
baca juga:prediksi tottenham hotspur vs chelsea minggu 8 desember 2024: the lilywhites sedang rapuh
dia menyebut untuk yang di tulangbawang, proses penyidikannya memiliki batas waktu hingga 14 hari. jika hasil penyidikan menemukan bukti yang cukup adanya praktik politik uang, kasus tersebut akan diteruskan ke kejaksaan.
’’kalau benar ada dugaan proses money politics, kami akan teruskan ke kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan,” ungkap tamri. 
menurutnya, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 3 hingga 6 tahun. namun, hukuman ini hanya berlaku untuk pelaku politik uang dan tidak berpengaruh pada status pencalonan kandidat kepala daerah yang terafiliasi.
’’pelaku politik saja yang dikenakan sanksi. sementara calon tidak ada sanksi. karena yang menyerahkan uang kepada warga itu yang bertanggung jawab," tegasnya.
baca juga: harga kebutuhan pokok masih stabil 
kemudian di kabupaten lampung selatan, terdapat satu dugaan politik uang yang melibatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 radityo egi pratama-m. syaiful anwar. dugaan ini ditemukan di salah satu desa di kecamatan katibung. ’’satu temuan itu sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan, belum masuk penyidikan," katanya.
selanjutnya di kabupaten pesawaran, bawaslu mendapati dugaan politik uang yang melibatkan paslon nomor urut 1 aries sandi-supriyanto berupa pecahan uang rp50.000. ’’satu temuan di kabupaten pesawaran ini juga sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan," ucapnya.
tamri menegaskan bawaslu lampung berkomitmen menindaklanjuti dugaan politik uang ini sesuai mekanisme yang berlaku untuk memastikan pilkada 2024 berjalan bersih dan adil. 
diketahui sebelumnya, bawaslu kota bandarlampung mencatat adanya kejadian khusus di 133 tempat pemungutan suara (tps) selama pelaksanaan pemungutan suara pilkada 2024.
ketua bawaslu bandarlampung apriliwanda mengungkapkan kejadian khusus tersebut mayoritas berkaitan dengan kesalahan administratif yang dilakukan oleh petugas tps.
’’selain kesalahan administratif, bawaslu juga menemukan masalah pada tata letak atau denah tps yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis)" paparnya. 
kejadian khusus tersebut tercatat di 133 tps yang tersebar di 17 kecamatan. sementara itu, tiga kecamatan, yaitu telukbetung barat, telukbetung utara, dan telukbetung selatan, tidak memiliki laporan kejadian khusus.
"namun, nihilnya laporan dari tiga kecamatan tersebut bukan berarti tidak ada masalah. bisa jadi, kejadian khusus di sana tidak teradministrasi dengan baik oleh pengawas tps. segala bentuk ketidaksesuaian dengan regulasi sebenarnya harus tercatat sebagai kejadian khusus," imbuhnya.
apriliwanda juga menyampaikan, pihaknya telah berkomitmen untuk meminimalisir praktik politik uang dalam pilkada serentak 2024 melalui mitigasi dan pengawasan yang ketat.
"sebelum masa kampanye, 25 september hingga 23 november 2024, bawaslu kota bandarlampung telah menebar 524 alat peraga sosialisasi antipolitik uang," ucapnya.
termasuk banner imbauan dan 20 baliho yang menekankan netralitas asn serta peringatan tentang hoaks dan sara.
"alhamdulilah sampai berakhirnya masa kampanye, dan tungsura (pungut hitung suara) kota bandarlampung tidak ada laporan/temuan terkait dengan money politics," tambahnya. 
ia menegaskan, bahwa temuan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu berikutnya.
sementara, bawaslu ri mengungkapkan hasil pengawasan pilkada serentak 2024, bahwa ditemukan 22 masalah utama dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 november.
ketua bawaslu rahmat bagja, menyebut masalah tersebut terdiri dari 14 masalah pada pemungutan suara, 5 masalah pada pelaksanaan perhitungan suara, serta 3 masalah terkait pergeseran kotak suara dan pengumuman hasil perhitungan suara.
"juga terdapat 59 peristiwa dugaan pembagian uang, 8 peristiwa temuan, 51 laporan dari masyarakat, serta 50 peristiwa dugaan potensi pembagian uang lainnya, dengan 12 hasil temuan dan 38 laporan dari masyarakat," tambahnya.
selain itu, bawaslu juga melaporkan adanya 433 temuan dan laporan terkait pelanggaran oleh aparatur sipil negara (asn). dari jumlah tersebut, 314 temuan dianggap sebagai pelanggaran, sementara 99 lainnya bukan pelanggaran. bawaslu telah merekomendasikan penanganan pelanggaran asn kepada badan kepegawaian negara (bkn). (jen/c1/yud)