Puluhan Warga Delapan Desa di Mesuji Tuntut Pembebasan Lahan yang Dikuasai PT PAL

Reporter: Ardian Mukti |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 03 Dec 2024 - 22:08

AJUKAN TUNTUTAN: Puluhan warga dari delapan desa di Kabupaten Mesuji mengajukan tuntutan pembebasan lahan yang dikuasai PT PAL di kantor BPN Mesuji.-FOTO ARDIAN MUKTI/RADAR LAMPUNG -

"Semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan ketegangan. Kami harap masyarakat tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif," pungkas Endi.

Upaya penyelesaian masalah ini akan terus berlanjut, dan pihak BPN Mesuji berkomitmen untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan prosedur yang berlaku.

Sebelumnya, Ratusan warga dari Kampung Tanjungraja Giham dan Tanjungraja Sakti, Kecamatan Blambanganumpu, serta Kampung Bumidana, Kecamatan Waytuba, menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Waykanan, Kamis (3/10).

Mereka menuntut agar lahan hak guna usaha (HGU) PT Karisma yang izinnya telah habis segera dikembalikan kepada masyarakat.

Kedatangan mereka didampingi anggota DPRD Lampung asal Waykanan Hi. Yozi Rizal, S.H. dan diterima oleh Kepala BPN Waykanan Saidah.

Setelah melakukan orasi, sejumlah perwakilan warga menggelar dialog dengan Kepala BPN Way Kanan di ruang pertemuan, didampingi oleh anggota DPRD Provinsi Lampung, Hi. Yozi Rizal, SH.

Kepala BPN Way Kanan, Saidah, membenarkan bahwa HGU PT Karisma memang telah habis, dan pihak perusahaan sedang mengupayakan perpanjangan izin HGU seluas 1.700 hektare ke BPN pusat.

Kewenangan pengukuran lahan juga berada pada BPN pusat, sementara BPN Way Kanan hanya mendampingi proses tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada BPN pusat bahwa memang ada permasalahan terkait lahan HGU tersebut, terutama adanya klaim dari masyarakat,” ujar Saidah. Atas dasar itulah, BPN pusat turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi lahan yang akan diperpanjang izinnya.

Saidah menjelaskan bahwa BPN pusat meminta BPN Way Kanan mendata masyarakat yang memiliki lahan di atas HGU PT Karisma secara by name by address.

Namun, karena keterbatasan jumlah pegawai, BPN Way Kanan kesulitan melakukan pendataan tersebut.

“Oleh karena itu, kami meminta masyarakat melalui kelompok mereka untuk melakukan pendataan secara valid, mencakup nama, alamat, dan luas lahan masing-masing. Setelah itu, BPN dapat melakukan pengukuran ulang batas lahan warga,” tambah Saidah.

Sementara itu, anggota DPRD Lampung Hi. Yozi Rizal menambahkan bahwa warga perlu melakukan pendataan dengan benar dan akurat, serta menghindari konflik internal antarwarga.

’’Silakan data secara akurat dan jangan sampai ada keributan terkait klaim kepemilikan lahan. Kita harus kompak karena sama-sama sedang berjuang melawan PT Karisma. Jika memungkinkan, kita juga meminta agar BPN Way Kanan membantu dalam melakukan pengukuran lahan warga,” ujar Yozi Rizal. (muk/c1/abd)

puluhan warga delapan desa di mesuji tuntut pembebasan lahan yang dikuasai pt pal                            mesuji - puluhan warga dari delapan desa di kabupaten mesuji mendatangi kantor badan pertanahan nasional (bpn) setempat, selasa (3/12). tujuannya menyampaikan tuntutan pembebasan lahan yang dikuasai oleh pt pematang agri lestari (pal). 
warga menuntut agar lahan yang dikuasai perusahaan tersebut, yang diperkirakan lebih dari 3.000 hektare, dikembalikan kepada masyarakat.
warga yang hadir mewakili desa-desa seperti sukaagung, sumberejo, rejomulyo, agungbatin, labuhanbatin, hadimulyo, mulyaagung, dan gedung srimulya, menginginkan pembebasan lahan yang menurut mereka merupakan tanah transmigrasi.
baca juga:15 dpc beri amanah midi iswanto jabat kembali ketua perpadi lampung
"tujuan kedatangan kami ke kantor bpn adalah untuk menuntut pembebasan lahan yang dikuasai pt pal yang seharusnya menjadi hak masyarakat. kami meminta lahan ini dikembalikan kepada kami," ujar riyanto, salah satu perwakilan masyarakat, saat diwawancarai awak media.
riyanto juga menegaskan bahwa pt pal tidak berhak memperpanjang hak guna usaha (hgu) atas lahan tersebut, karena lahan itu merupakan tanah transmigrasi yang sudah dikuasai oleh masyarakat. 
masyarakat sudah melakukan berbagai upaya, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian bpn, dpr ri komisi ii, hingga wakil presiden gibran, untuk memperjuangkan hak mereka.
"jika hak kami tetap diabaikan, kami siap melakukan aksi lebih besar. kami akan terus berjuang hingga lahan tersebut kembali kepada masyarakat," tegas riyanto.
senada dengan riyanto, tokoh masyarakat lain, haryono, juga menuntut agar pt pal tidak memperpanjang hgu dan menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat. 
haryono menambahkan, pihaknya juga menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita masyarakat selama 20 tahun lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan.
"kami punya tiga tuntutan: pertama, kembalikan sertifikat tanah kepada masyarakat; kedua, serahkan kembali lahan yang dikuasai pt pal kepada masyarakat; dan ketiga, kami menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami selama 20 tahun," kata haryono.
kepala bpn mesuji, endi purnomo, mengonfirmasi bahwa perwakilan masyarakat dari delapan desa telah mengajukan pengaduan terkait perpanjangan hgu pt pal. endi menjelaskan, masyarakat mengklaim bahwa sekitar 3.000 hektare lahan yang dikuasai perusahaan itu merupakan tanah transmigrasi yang harus dikembalikan kepada masyarakat.
"pengaduan mereka terkait perpanjangan hgu pt pal dan penguasaan lahan transmigrasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat. kami akan melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk menindaklanjuti hal ini," ungkap endi.
endi juga berharap agar penyelesaian masalah ini dilakukan dengan cara yang damai dan kekeluargaan. ia mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi yang kondusif dan tidak melakukan aksi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru.
"semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan ketegangan. kami harap masyarakat tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif," pungkas endi.
upaya penyelesaian masalah ini akan terus berlanjut, dan pihak bpn mesuji berkomitmen untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan prosedur yang berlaku. 
sebelumnya,  ratusan warga dari kampung tanjungraja giham dan tanjungraja sakti, kecamatan blambanganumpu, serta kampung bumidana, kecamatan waytuba, menggeruduk kantor badan pertanahan nasional (bpn) waykanan, kamis (3/10). 
mereka menuntut agar lahan hak guna usaha (hgu) pt karisma yang izinnya telah habis segera dikembalikan kepada masyarakat.
kedatangan mereka didampingi anggota dprd lampung asal waykanan hi. yozi rizal, s.h. dan diterima oleh kepala bpn waykanan saidah.
setelah melakukan orasi, sejumlah perwakilan warga menggelar dialog dengan kepala bpn way kanan di ruang pertemuan, didampingi oleh anggota dprd provinsi lampung, hi. yozi rizal, sh. 
kepala bpn way kanan, saidah, membenarkan bahwa hgu pt karisma memang telah habis, dan pihak perusahaan sedang mengupayakan perpanjangan izin hgu seluas 1.700 hektare ke bpn pusat. 
 kewenangan pengukuran lahan juga berada pada bpn pusat, sementara bpn way kanan hanya mendampingi proses tersebut.
“saya sudah sampaikan kepada bpn pusat bahwa memang ada permasalahan terkait lahan hgu tersebut, terutama adanya klaim dari masyarakat,” ujar saidah. atas dasar itulah, bpn pusat turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi lahan yang akan diperpanjang izinnya.
saidah menjelaskan bahwa bpn pusat meminta bpn way kanan mendata masyarakat yang memiliki lahan di atas hgu pt karisma secara by name by address. 
namun, karena keterbatasan jumlah pegawai, bpn way kanan kesulitan melakukan pendataan tersebut.
“oleh karena itu, kami meminta masyarakat melalui kelompok mereka untuk melakukan pendataan secara valid, mencakup nama, alamat, dan luas lahan masing-masing. setelah itu, bpn dapat melakukan pengukuran ulang batas lahan warga,” tambah saidah.
sementara itu, anggota dprd lampung hi. yozi rizal menambahkan bahwa warga perlu melakukan pendataan dengan benar dan akurat, serta menghindari konflik internal antarwarga. 
’’silakan data secara akurat dan jangan sampai ada keributan terkait klaim kepemilikan lahan. kita harus kompak karena sama-sama sedang berjuang melawan pt karisma. jika memungkinkan, kita juga meminta agar bpn way kanan membantu dalam melakukan pengukuran lahan warga,” ujar yozi rizal. (muk/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 4 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan