15 DPC Beri Amanah Midi Iswanto Jabat Kembali Ketua Perpadi Lampung
Perpadi Lampung Gelar seminar Perberasan, di Hotel Emersia, Selasa 3 Desember 2024-FOTO IST-
Dimana, nantinya akan mempermudah jangkauan distribusi sampai ke tingkat masyarakat dengan kualitas yang baik.
"Tentu nanti di waber akan disediakan beras perpadi. Jadi bisa mempermudah akses masyarakat untuk membeli beras dan bisa membantu mengantisipasi atau paling tidak memininalisir kelangkaan beras," ujar Midi Iswanto.
BACA JUGA: Kejari Pringsewu Musnahkan BB 49 Perkara
Tidak hanya itu, kelangkaan beras juga tentu berefek ke berbagai hal, salahsatunya harga beras.
"Jadi, keberadaan waber ini juga bisa menjadi salahsatu faktor penguat penjaga stabilitas harga beras di Lampung," ujarnya.
Dalam giat itu juga, DPD Perpadi memberikan award kepada berbagai sosok yang perduli dengan swasembada beras di Provinsi Lampung.
Diantaranya Pj. Gubernur Lampung Samsudin, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Eks Pj. Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan, dan beberapa sosok lainnya.
Di hari yang sama, digelar seminar perberasan dengan tema “Bersama Stakeholder Perpadi akan Mewujudkan Swasembada Beras di Provinsi Lampung”.
Dalam seminar menghadirkan berbagai narasumber, diantaranya: Ketua Umum DPP Perpadi Sutarto Alimoeso, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman RI, Bulog, Dinas Pertanian, Biro Perekonomian, dan Bank BRI.
Kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Perpadi Lampung.
Dimana, Midi Iswanto kembali terpilih sebagai Ketua DPD Perpadi Lampung, periode 2024-2029.
Dalam kesempatan itu, Midi mengaku akan berupaya melakukan action menjaga swasembada beras yang juga merupakan salahsatu sub program dari Presiden Prabowo Subianto.
"Tentunya salahsatunya dengan program-program unggulan yang sudah kita buat," ujarnya.
Ke depannya, sambung Midi, action ini bisa optimal dilakukan dengan upaya kolaboratif dari berbagai stakeholder.
Mulai dari Pemda baik Provinsi dan 15 kabupaten/kota, Bulog, KPPU, perbankan, hingga stakeholder lainnya.