Hasil Pemetaan Bawaslu Bandar Lampung, Empat TPS Rawan PSU

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 22 Nov 2024 - 08:18

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Apriliwanda.-FOTO DOK. RLMG -

447 TPS memiliki pemilih DPT yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia atau alih status menjadi TNI/Polri), paling banyak di Kecamatan Sukarame, Panjang, dan Bumi Waras.

41 TPS memiliki pemilih pindahan (DPTb), paling banyak di Kecamatan Labuhan Ratu dan Kemiling.

26 TPS memiliki potensi pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di DPT (potensi DPK), paling banyak di Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Langkapura.

2 TPS memiliki riwayat kekerasan, terutama di Kecamatan Bumi Waras.

9 TPS memiliki riwayat intimidasi terhadap penyelenggara, terutama di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bumi Waras, dan Rajabasa.

7 TPS memiliki masalah logistik yang mengganggu pemungutan suara, paling banyak di Kecamatan Rajabasa dan Kedamaian.

6 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca), terutama di Kecamatan Rajabasa.

16 TPS berada di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa), terutama di Kecamatan Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, dan Rajabasa.

15 TPS berada dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih, terutama di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

4 TPS berada dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik), paling banyak di Kecamatan Kedamaian dan Tanjung Karang Timur.

22 TPS berada dekat rumah pasangan calon atau posko tim kampanye, paling banyak di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Utara, Enggal, dan Kedamaian.

3 TPS berada di lokasi khusus, terutama di Kecamatan Rajabasa dan Tanjung Karang Barat.

8 TPS memiliki kendala aliran listrik, terutama di Kecamatan Kemiling.

196 TPS memiliki pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT, paling banyak di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, dan Labuhan Ratu.

hasil pemetaan bawaslu bandar lampung,  empat tps rawan psu                             bandar lampung, radarlampung – tahapan pemilihan 2024 terus berjalan dan semakin mendekati hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 november 2024. 
bawaslu kota bandar lampu melakukan pemetaan potensi kerawanan dalam tempat pemungutan suara (tps). ada berbagai jenis  potensi kerawanan, salahsatunya adalah kerawanan pemungutan suara ulang (psu) di empat kecamatan.
ketua bawaslu kota bandar lampung apriliwanda mengatakan, pemetaan ini penting dilakukan sejak dini, terutama di wilayah kota bandar lampung.
tps rawan adalah tps yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. 
"tujuan bawaslu melakukan pemetaan tps rawan adalah sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara pemilihan 2024.," ujarnya dari keterangan pers yang diterima radar lampung, jumat 22 november 2024.  
baca juga:hamartoni vs ardian ketat di pilkada lampura
dilanjutkan, pemetaan ini juga digunakan sebagai fokus pengawasan oleh bawaslu dalam mengawal proses pemilihan.
dalam melakukan pemetaan kerawanan tps, bawaslu kota bandar lampung mengidentifikasi beberapa variabel penting. variabel pertama adalah pengguna hak pilih, seperti daftar pemilih tambahan (dptb) dan daftar pemilih khusus (dpk). 
"fokus pengawasan juga diarahkan pada tps yang dekat dengan rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya," jelasnya.
variabel kedua mencakup model kampanye di tps, seperti kampanye yang melibatkan politik uang atau isu sara. selain itu, netralitas penyelenggara pemilu juga menjadi perhatian utama.
baca juga: tarif pungutan ekspor sawit turun jadi 7,5 persen
penyelenggara pemilu harus netral dan tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon. identifikasi juga mempertimbangkan tps yang dekat dengan posko pemenangan pasangan calon.
"kerawanan juga bisa terjadi terkait masalah logistik, keamanan, serta lokasi tps yang sulit dijangkau atau berada di area rawan konflik atau bencana," kaa apriliwanda.
hasil identifikasi tps rawan yang dilakukan bawaslu kota bandar lampung bersama panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan se-kota bandar lampung adalah sebagai berikut:
447 tps memiliki pemilih dpt yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia atau alih status menjadi tni/polri), paling banyak di kecamatan sukarame, panjang, dan bumi waras.
baca juga: tp pkk lampung ajak kolaborasi kembangkan budi daya anggur
41 tps memiliki pemilih pindahan (dptb), paling banyak di kecamatan labuhan ratu dan kemiling.
26 tps memiliki potensi pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di dpt (potensi dpk), paling banyak di kecamatan teluk betung selatan dan langkapura.
2 tps memiliki riwayat kekerasan, terutama di kecamatan bumi waras.
9 tps memiliki riwayat intimidasi terhadap penyelenggara, terutama di kecamatan tanjung karang pusat, bumi waras, dan rajabasa.
7 tps memiliki masalah logistik yang mengganggu pemungutan suara, paling banyak di kecamatan rajabasa dan kedamaian.
6 tps sulit dijangkau (geografis dan cuaca), terutama di kecamatan rajabasa.
16 tps berada di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, gempa), terutama di kecamatan bumi waras, teluk betung selatan, dan rajabasa.
15 tps berada dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih, terutama di kecamatan tanjung karang pusat.
4 tps berada dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik), paling banyak di kecamatan kedamaian dan tanjung karang timur.
22 tps berada dekat rumah pasangan calon atau posko tim kampanye, paling banyak di kecamatan panjang, teluk betung utara, enggal, dan kedamaian.
3 tps berada di lokasi khusus, terutama di kecamatan rajabasa dan tanjung karang barat.
8 tps memiliki kendala aliran listrik, terutama di kecamatan kemiling.
196 tps memiliki pemilih disabilitas yang terdaftar di dpt, paling banyak di kecamatan tanjung karang pusat, tanjung karang barat, dan labuhan ratu.
4 tps memiliki riwayat pemungutan suara ulang (psu) atau penghitungan suara ulang (pssu), paling banyak di kecamatan kedaton, kemiling, dan rajabasa.
2 tps berada di wilayah rawan konflik, terutama di kecamatan enggal dan tanjung karang timur.
apriliwanda bilang, pemetaan tps rawan ini merupakan bagian dari upaya bawaslu untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
"selain itu, pemetaan ini juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada pemilihan 2024.
pencegahan pelanggaran ini menjadi bagian dari tugas dan wewenang bawaslu, bawaslu provinsi, serta bawaslu kabupaten/kota untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu," pungkasnya. (rls/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan