Kemenkominfo Bantah Bermotif Politik

Dugaan Data DPT Pemilu 2024 Bocor

JAKARTA – Menindaklanjuti dugaan bocornya 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

  ’’Ya, ini sekali lagi aparat penegak hukum, BSSN, KPU, dan kami (Kemenkominfo) sedang berkoordinasi,” katanya. 

  Budi menyampaikan pihaknya akan merujuk UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk menindak tegas pelaku pembobolan data DPT di KPU RI tersebut. ’’Nah, pelaku pencurian atau pemanfaatan data secara tidak sah ini ya harus diproses secara hukum," tegas Budi yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini.

  Dia membantah ada motif politik di balik bocornya 204 juta data DPT Pemilu 2024. Budi menduga itu hanya untuk kebutuhan komersial. ’’Kalau motif, kita berani jamin itu kepentingan komersial. Mau diperjualbelikan data itu. Kesimpulan sementara," ujarnya.

  Karena itu, Budi meminta publik tidak resah akan adanya pembobolan 204 juta data DPT pada Pemilu 2024. Sebab, menurut dia, motif pembobolan itu bukanlah politik. ’’Cuma meyakinkan ini enggak ada motif politik. Ini motif bisnis. Karena supaya publik jangan resah dulu," ucapnya.

Terpisah, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid A. Bachtiar membenarkan Bareskrim Polri menemukan dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 pada situs kpu.go.id milik KPU melalui patroli siber yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Pihaknya pun kini tengah berkoordinasi dengan KPU  untuk menyelidiki dugaan kebocoran tersebut.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami. Saat ini, CSIRT (Computer Security Insident Response Team) sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk sekaligus melakukan penyelidikan," kata Adi Vivid, Rabu (29/11) seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, peretas anonim bernama "Jimbo" mengklaim telah meretas situs  dan mengakses data pemilih dari situs tersebut. Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut selama ini dikenal untuk menjual data-data hasil peretasan. 

Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id. Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya terdapat beberapa data yang terduplikasi.

Jimbo juga menemukan lebih dari 204 juta data unik dari situs tersebut. Angka itu hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)  KPU yang mencapai lebih dari 204 juta pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Jimbo diduga juga menjebol sejumlah informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS). \

Sementara itu, KPU terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu untuk memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2-24. "Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," ujar anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11).

  Betty juga mengkonfirmasi KPU telah menerima informasi dugaan pembobolan data pemilih yang dilakukan pihak peretas dengan nama "Jimbo" tersebut. KPU langsung menelusuri dan bekerja sama dengan kementerian serta lembaga pemerintah non-kementerian terkait, termasuk berkoordinasi dengan BSSN untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol tersebut. (jpc/c1/rim)