Pengawas Pemilu Daerah Diminta Uji Coba Siwaslih

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 17 Nov 2024 - 19:53

Anggota Bawaslu RI - Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H-FOTO IST-

BANDUNG, RADAR LAMPUNG – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty meminta kepada jajarannya di kabupaten/kota untuk melakukan uji coba serentak aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih).

Uji coba ini bertujuan agar pengawas kelurahan/desa (PKD) dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) lebih memahami cara menginput data pengawasan ke dalam sistem, sehingga data yang tercatat menjadi lebih tepat dan akurat.

"Setelah 18 November, kami akan melaksanakan uji coba serentak Siwaslih di Kabupaten Bandung dan kabupaten/kota lainnya. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada PTPS atau PKD yang kesulitan dalam mengisi aplikasi Siwaslih," kata Lolly dalam Rapat Kerja Teknis Pengisian Hasil Pengawasan dalam Aplikasi Siwaslih dan Penghitungan Suara Bersama PKD se-Kabupaten Bandung di Jawa Barat, yang dikutip pada Minggu (17/11).

Lolly, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, menegaskan bahwa Siwaslih dirancang untuk mempermudah kerja pengawasan, namun tetap memastikan keakuratan data.

"Siwaslih ini mudah dan cepat, tetapi yang paling penting adalah akurasi data yang dihasilkan," tegasnya.

Lolly menambahkan bahwa salah satu manfaat besar dari Siwaslih adalah kecepatan informasi yang dapat diberikan oleh pengawas pemilu di lapangan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya bagi PKD untuk memastikan PTPS mengisi data dengan benar dan tepat.

"PKD harus memastikan validitas data yang diinput oleh PTPS. Misalnya, jika ada PTPS yang menemukan pemilih memilih lebih dari sekali, PKD harus memastikan apakah itu benar dan bagaimana penanganannya," jelas Lolly.

Lolly juga mengungkapkan bahwa aplikasi Siwaslih memiliki peran penting dalam pemantauan Pemilu 2024. Bahkan, dalam sengketa hasil Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah meminta pandangan terkait penggunaan Siwaslih.

"Apa yang tercatat di Siwaslih akan sangat berarti. Bahkan, MK kemarin meminta pandangan mengenai Siwaslih. Ini merupakan hasil kerja keras PTPS dan PKD yang terlibat dalam proses tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Totok Hariyono, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, menekankan pentingnya ketelitian dalam memantau persyaratan pencalonan kepala daerah, baik bagi calon independen maupun yang diusung partai politik.

Hal ini disampaikannya saat menutup Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang digelar di Makassar, terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2024.

Menurut Totok, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, mencegah, dan menangani setiap pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu dan pilkada.

pengawas pemilu daerah diminta uji coba siwaslih                            bandung, radar lampung  – anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) lolly suhenty meminta kepada jajarannya di kabupaten/kota untuk melakukan uji coba serentak aplikasi sistem pengawasan pemilihan (siwaslih). 
uji coba ini bertujuan agar pengawas kelurahan/desa (pkd) dan pengawas tempat pemungutan suara (ptps) lebih memahami cara menginput data pengawasan ke dalam sistem, sehingga data yang tercatat menjadi lebih tepat dan akurat.
"setelah 18 november, kami akan melaksanakan uji coba serentak siwaslih di kabupaten bandung dan kabupaten/kota lainnya. kami ingin memastikan bahwa tidak ada ptps atau pkd yang kesulitan dalam mengisi aplikasi siwaslih," kata lolly dalam rapat kerja teknis pengisian hasil pengawasan dalam aplikasi siwaslih dan penghitungan suara bersama pkd se-kabupaten bandung di jawa barat, yang dikutip pada minggu (17/11).
lolly, yang juga menjabat sebagai koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas bawaslu, menegaskan bahwa siwaslih dirancang untuk mempermudah kerja pengawasan, namun tetap memastikan keakuratan data.
baca juga:komisi ii dpr ri dorong audit dana hibah pemilu dan pilkada 2024
"siwaslih ini mudah dan cepat, tetapi yang paling penting adalah akurasi data yang dihasilkan," tegasnya.
lolly menambahkan bahwa salah satu manfaat besar dari siwaslih adalah kecepatan informasi yang dapat diberikan oleh pengawas pemilu di lapangan. oleh karena itu, ia menekankan pentingnya bagi pkd untuk memastikan ptps mengisi data dengan benar dan tepat.
"pkd harus memastikan validitas data yang diinput oleh ptps. misalnya, jika ada ptps yang menemukan pemilih memilih lebih dari sekali, pkd harus memastikan apakah itu benar dan bagaimana penanganannya," jelas lolly.
lolly juga mengungkapkan bahwa aplikasi siwaslih memiliki peran penting dalam pemantauan pemilu 2024. bahkan, dalam sengketa hasil pemilu 2024, mahkamah konstitusi (mk) telah meminta pandangan terkait penggunaan siwaslih.
"apa yang tercatat di siwaslih akan sangat berarti. bahkan, mk kemarin meminta pandangan mengenai siwaslih. ini merupakan hasil kerja keras ptps dan pkd yang terlibat dalam proses tersebut," pungkasnya. 
sebelumnya, totok hariyono, anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) ri, menekankan pentingnya ketelitian dalam memantau persyaratan pencalonan kepala daerah, baik bagi calon independen maupun yang diusung partai politik. 
baca juga:di apec ceo summit, presiden prabowo ajak investasi di indonesia 
hal ini disampaikannya saat menutup rapat kerja teknis penyelesaian sengketa pemilihan yang digelar di makassar, terkait pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. 
menurut totok, bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, mencegah, dan menangani setiap pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu dan pilkada. 
“pengawasan yang teliti pada setiap tahapan adalah kewajiban kita sebagai pengawas pemilu. khususnya dalam tahapan pencalonan untuk dukungan calon perseorangan, pengawasan harus benar-benar ketat,” ujarnya pada senin (12/8).
totok mengingatkan bawaslu di daerah untuk memastikan bahwa setiap calon yang akan maju dalam pilkada 2024 telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku, baik bagi calon independen maupun yang diusung oleh partai. 
“jika seorang calon tidak memenuhi syarat atau melanggar hukum, jangan biarkan dia melanjutkan. kita tidak boleh mengecewakan kepercayaan rakyat yang mengharapkan pemilihan yang jujur dan sesuai hukum,” tegasnya.
selain itu, totok menegaskan pentingnya pengawasan terhadap calon dari partai politik. dia meminta bawaslu daerah memastikan bahwa semua calon telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, mulai dari usia, pendidikan, hingga kelayakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. jika ada ketidaksesuaian, bawaslu harus memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
“jangan sampai ada kepentingan pribadi yang membuat kita meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat,” tambah totok. 
baca juga:polres metro tangkap wanita pelaku aborsi, malu karena hasil hubungan gelap 
ia juga mengingatkan bahwa tugas bawaslu sangat berat, namun sangat penting untuk memastikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemilihan kepala daerah yang sesuai aturan. “tugas ini berat, tetapi bersama-sama kita bisa melaksanakannya dengan baik,” tutupnya.
sebelumnya, anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) ri puadi mengingatkan jajarannya di provinsi serta kabupaten/kota di provinsi lampung untuk lebih cermat dalam menangani dugaan pelanggaran pilkada 2024.
pernyataan ini disampaikan puadi saat menutup rapat kerja evaluasi sistem tata laksana dan koordinasi penanganan pelanggaran pemilu 2024 yang berlangsung di kota bandarlampung.
puadi menekankan pentingnya bagi bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di lampung untuk memiliki bukti yang kuat ketika menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran.
“jika buktinya tidak kuat, kita sendiri yang akan menemukan dan menghentikan proses di tengah jalan. maka, bukti yang ada harus benar-benar kuat,” ujar puadi pada selasa (23/7). (mrk/jpnn/abd)