Pro-Kontra Konversi Subsidi Energi ke BLT

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Tim Redaksi |

Jumat , 15 Nov 2024 - 21:58

-FOTO IST-

Oleh: Sukarijanto*

WACANA BARU telah dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pemerintah hendak mengubah skema subsidi energi yang selama ini telah berjalan.

Gagasan pengalihan subsidi energi menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT) menjadi opsi yang dipertimbangkan tim Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran negara.

Dengan opsi tersebut, diharapkan penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran.

Pasalnya, subsidi energi berbasis komoditas yang diterapkan selama ini dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati golongan masyarakat mampu ketimbang kelompok menengah ke bawah yang lebih membutuhkan.

Berdasar hitung-hitungan tim penasihat ekonomi Prabowo, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran akan dapat menghemat anggaran Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun.

Ditambahkan pula bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp 3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun dalam APBN 2025, Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) telah mencapai kata sepakat untuk menurunkan anggaran subsidi energi sebesar Rp 1,1 triliun menjadi Rp 203,4 triliun dari RAPBN awal sebesar Rp 204,5 triliun.

Penyesuaian tersebut seiring perubahan asumsi nilai tukar rupiah yang disepakati dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 per dolar AS. Secara terperinci, total anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp 113,7 triliun.

Anggaran subsidi BBM 2025 dipatok Rp 26,7 triliun, sedangkan anggaran subsidi LPG 2025 dipatok Rp 87,0 triliun dan anggaran subsidi listrik 2025 dipatok senilai Rp 89,7 triliun.

Berdasar catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi subsidi energi telah mencapai Rp 102,8 triliun hingga akhir Agustus 2024. Pemanfaatan alokasi subsidi energi, antara lain, untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dari periode sama tahun lalu.

Kemudian, untuk LPG 3 kg, realisasinya mencapai 4.744,7 juta kg dan tumbuh 1,6% dari periode sama tahun lalu. Hal itu menunjukkan pertumbuhan signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Itu berarti, kelompok masyarakat yang menggunakan LPG tabung 3 kg meningkat.

pro-kontra konversi subsidi energi ke blt                            oleh: sukarijanto*
wacana baru telah dilontarkan menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) bahlil lahadalia. pemerintah hendak mengubah skema subsidi energi yang selama ini telah berjalan. 
gagasan pengalihan subsidi energi menjadi bentuk bantuan langsung tunai (blt) menjadi opsi yang dipertimbangkan tim presiden prabowo subianto untuk menghemat anggaran negara. 
dengan opsi tersebut, diharapkan penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. 
baca juga:promosi judi online terancam 2 tahun penjara
pasalnya, subsidi energi berbasis komoditas yang diterapkan selama ini dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati golongan masyarakat mampu ketimbang kelompok menengah ke bawah yang lebih membutuhkan. 
berdasar hitung-hitungan tim penasihat ekonomi prabowo, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran akan dapat menghemat anggaran rp 150 triliun hingga rp 200 triliun. 
ditambahkan pula bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai rp 3.621 triliun. namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya. 
oleh karena itu, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan prabowo-gibran.
adapun dalam apbn 2025, kementerian keuangan dan badan anggaran dewan perwakilan rakyat (banggar dpr) telah mencapai kata sepakat untuk menurunkan anggaran subsidi energi sebesar rp 1,1 triliun menjadi rp 203,4 triliun dari rapbn awal sebesar rp 204,5 triliun. 
penyesuaian tersebut seiring perubahan asumsi nilai tukar rupiah yang disepakati dari rp 16.100 menjadi rp 16.000 per dolar as. secara terperinci, total anggaran subsidi bbm dan liquefied petroleum gas (lpg) 3 kilogram mencapai rp 113,7 triliun.
anggaran subsidi bbm 2025 dipatok rp 26,7 triliun, sedangkan anggaran subsidi lpg 2025 dipatok rp 87,0 triliun dan anggaran subsidi listrik 2025 dipatok senilai rp 89,7 triliun.
berdasar catatan kementerian keuangan (kemenkeu), realisasi subsidi energi telah mencapai rp 102,8 triliun hingga akhir agustus 2024. pemanfaatan alokasi subsidi energi, antara lain, untuk bahan bakar minyak (bbm) sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dari periode sama tahun lalu. 
kemudian, untuk lpg 3 kg, realisasinya mencapai 4.744,7 juta kg dan tumbuh 1,6% dari periode sama tahun lalu. hal itu menunjukkan pertumbuhan signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. itu berarti, kelompok masyarakat yang menggunakan lpg tabung 3 kg meningkat. 
penguatan daya beli
di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global yang diwarnai oleh beberapa konflik regional, seperti perang rusia-ukraina, meningkatnya eskalasi konflik israel-iran, dan masih tegangnya hubungan dagang as-tiongkok, memicu ekonomi dalam negeri mengalami stagnasi. 
meruncingnya ketegangan politik yang berujung pada konflik senjata telah memicu terganggunya rantai pasok global. 
beberapa negara yang menjadi negara tujuan ekspor terhambat zona peperangan sehingga pasokan logistik ekspor maupun impor mencari jalur alternatif yang dengan sendirinya mendongkrak ongkos pengapalan menjadi mahal. pada gilirannya, harga komoditas menjadi kurang kompetitif.
di sisi ekonomi domestik, terdapat pelemahan parameter ekonomi yang tecermin pada menurunnya daya beli masyarakat dan kontraksinya kelas menengah indonesia. 
bank dunia dalam laporannya yang bertajuk aspiring indonesian-expanding the middle class menyimpulkan, satu di antara lima masyarakat indonesia adalah kelompok kelas menengah. 
bank dunia juga mengidentifikasi lima kelas masyarakat yang didasari pada perilaku konsumsi yang berbeda di indonesia. terdiri atas kelompok miskin, rentan, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas. konsumsi kelompok itu tumbuh 12% setiap tahun sejak 2002. 
hampir setengah atau 47% dari seluruh konsumsi rumah tangga indonesia berasal dari kelompok kelas menengah itu. secara populasi, jumlah mereka mencapai 52 juta jiwa atau 20% dari total penduduk.
terdapat sekitar 56% alokasi pengeluaran kelompok kelas menengah dipakai untuk pendidikan dan kesehatan serta memiliki aset yang cukup untuk berwirausaha. 
dalam laporan indonesia economic outlook triwulan iii/2024, lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat feb universitas indonesia (lpem feb ui) mengelompokkan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasar tingkat konsumsinya saat ini. 
kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara lantaran menyumbang 50,7% dari penerimaan pajak, sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5%. 
sebagaimana menurut hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas), pajak yang dimaksud merupakan pajak penghasilan, pajak properti, dan pajak kendaraan bermotor. 
rasio itu terus mengalami tren penurunan menjadi 10,21% di tahun 2023. hasil survei juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di indonesia. 
terjadi tren penurunan sejak itu. pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di indonesia. 
kontribusi pajak mereka sangat mungkin berkurang jika daya beli kelompok itu kian tergerus, dan pada gilirannya berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap pdb yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan dan program keberlanjutan ekonomi. 
di sisi lain, terdapat parameter ekonomi yang cukup menggembirakan, yakni hasil survei kepercayaan konsumen bank indonesia pada agustus 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian dalam tren positif, yakni mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 
hal itu tecermin dari indeks keyakinan konsumen (ikk) agustus 2024 sebesar 124,4, lebih tinggi daripada 123,4 pada bulan sebelumnya. 
meningkatnya keyakinan konsumen pada agustus 2024 didukung indeks kondisi ekonomi saat ini (ike) yang tetap optimistis dan indeks ekspektasi konsumen (iek) yang menguat. 
iek yang tetap optimistis terutama didorong oleh indeks penghasilan saat ini. sementara itu, iek tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama pada indeks ekspektasi penghasilan. ike yang tetap optimistis dan iek yang menguat. 
iek yang tetap optimistis terutama didorong oleh indeks penghasilan saat ini. sementara itu, iek tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama pada indeks ekspektasi penghasilan. 
oleh karena itu, wacana konversi subsidi energi yang akan dirupakan dalam bentuk blt dinilai banyak membantu memulihkan ”stamina ekonomi” masyarakat kalangan menengah ke bawah dan kelas menengah yang tertatih-tatih pasca hantaman pandemi covid-19. 
menurut catatan, sepanjang 2022–2023, setidaknya terdapat empat jenis blt seperti blt minyak goreng, blt bbm, blt dana desa, hingga blt el nino disalurkan kepada jutaan keluarga miskin untuk menjaga daya beli mereka, termasuk untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di desa.
untuk diketahui, dalam lima tahun terakhir, anggaran subsidi energi yang mencakup subsidi bbm, lpg 3 kg, dan listrik dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) terus meningkat. pada apbn 2024, subsidi mencapai rp 189,1 triliun dengan terbesar pada subsidi listrik rp 75,8 triliun. 
aspek penting yang ingin dicapai dengan adanya konversi subsidi energi dalam bentuk blt adalah pertama, mendongkrak kembali daya beli masyarakat yang terdampak pelemahan ekonomi. 
terutama, masyarakat golongan menengah ke bawah dan kelas menengah yang dalam ancaman kelompok rentan miskin. 
kedua, adanya asupan blt bagi warga terdampak setidaknya bisa mengompensasi alokasi anggaran kebutuhan rumah tangga yang tergerus oleh dampak inflasi. 
akan tetapi, pemerintah juga perlu berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang terhadap wacana pelaksanaan konversi subsidi bbm. 
bila tidak cermat, konversi energi yang dirupakan dalam bentuk blt itu akan menjadi bumerang. 
pertama, adanya alokasi apbn untuk konversi energi tentu akan mengurangi anggaran subsidi bbm yang berarti akan ada potensi kenaikan harga bbm itu sendiri. itu dikhawatirkan memicu inflasi yang disebabkan naiknya harga barang. 
kedua, sasaran blt kepada masyarakat yang membutuhkan sangat memerlukan kesinambungan pembaruan data yang cermat. dengan demikian, potensi munculnya blt yang salah sasaran dapat diminimalkan. 
ketiga, secara langsung ataupun tidak langsung, alokasi anggaran biaya pengawasan distribusi blt kepada warga terdaftar penerima juga ikut terkerek. 
terlepas dari aspek pro-kontra, wacana konversi subsidi energi dalam bentuk blt sebenarnya bukan merupakan hal baru yang hendak diimplementasikan pemerintah demi mencapai penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak pelemahan ekonomi. (*)
*)sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di institute of global research for economics, entrepreneurship & leadership dan kandidat doktor di program s-3 psdm universitas airlangga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 17 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan