Nasib Qomaru Zaman, KPU Metro Lapor ke Provinsi dan Pusat

Reporter: Ruri Setiauntari |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 14 Nov 2024 - 22:18

Ketua KPU Metro Nurris Septa Pratama -FOTO IST -

nasib qomaru zaman, kpu metro lapor ke provinsi dan pusat                             metro – komisi pemilihan umum (kpu) kota metro belum bisa mengambil keputusan terkait calon wakil wali kota setempat, qomaru zaman yang tersandung tindak pidana pemilihan. 
persoalan ini masih akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke kpu provinsi lampung. 
demikian disampaikan olej ketua kpu kota metro nurris septa pratama. 
“ya kami sudah terima surat petikan pn dari bawaslu. tentu sedang kami kaji dan pelajari juga. kami sedang konsultasikan dengan kpu propinsi dan kpu ri,” kata dia saat dihubungi, kamis 14 november 2024. 
diketahui badan pengawas pemilu (bawaslu) kota metro telah menyerahkan petikan putusan pengadilan negeri (pn) metro terkait perkara qomaru zaman kepada komisi pemilihan umum (kpu) kota metro. 
penyerahan tersebut dilakukan pada senin, 11 november 2024, seperti yang disampaikan oleh ketua bawaslu kota metro, badawi idham, di ruang kerjanya.
badawi menjelaskan bahwa proses ini dimulai setelah petikan salinan putusan dari kejaksaan diserahkan ke gakkumdu pada jumat sebelumnya. 
kemudian, hasil rapat di gakkumdu memutuskan untuk menyerahkan petikan putusan kepada bawaslu, yang akhirnya disampaikan ke kpu pada senin tersebut.
“cerita soal hasil dari pengadilan yang menetapkan qomaru bersalah, itu dimulai dari jumat kemarin. petikan salinan putusan dari kejaksaan kami terima, lalu diserahkan ke gakkumdu. setelah itu, kami serahkan ke kpu metro pada senin, 11 november 2024,” jelas badawi.
dia menambahkan bahwa kini petikan putusan tersebut sudah berada di tangan kpu kota metro. selanjutnya, kpu yang akan menelaah dan mengambil keputusan terkait perkara ini.
“sekarang petikan putusan sudah ada di kpu. kpu yang akan membaca, menelaah, dan mengambil keputusan mengenai perkara qomaru zaman,” ujar badawi.
badawi juga menegaskan bahwa bawaslu kota metro hanya berperan dalam mengawasi jalannya proses setelah putusan inkrah diterbitkan. bawaslu tidak terlibat dalam keputusan yang akan diambil oleh kpu.
“tugas kami hanya mengawasi dan memastikan bahwa petikan putusan sampai kepada kpu. kami tidak ada intervensi dalam keputusan kpu. kami hanya menyampaikan dokumen yang diterima dan biarkan kpu yang mempelajari serta mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya. 
dengan demikian, keputusan akhir mengenai tindak lanjut atas perkara qomaru zaman kini sepenuhnya menjadi wewenang kpu kota metro.
sebelumnya tim kuasa hukum pasangan calon nomor 01 menyurati komisi pemilihan umum (kpu) dan bawaslu kota metro untuk segera menindaklanjuti terkait putusan inkrah pengadilan negeri kota metro atas perkara tindak pidana pemilu terhadap calon wakil wali kota qomaru zaman.
tim kuasa hukum paslon 01 m. suhendra mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke kpu maupun bawaslu metro untuk segera menindaklanjuti putusan dari pengadilan negeri kota metro.
’’kami melayangkan surat ke kpu dan bawaslu kota metro. intinya, kami mengingatkan kepada bawaslu kota metro sebagai lembaga pengawasan pemilu untuk menegakkan aturan. di mana, bawaslu metro mesti menindaklanjuti putusan pengadilan negeri, yang mana amar keputusannya berbunyi telah terbukti secara sah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan calon wakil wali kota paslon nomor 02,” ujarnya.
dijelaskannya, dari hal tersebut, pihaknya mengingatkan secara tegas agar bawaslu kota metro untuk mengambil langkah tegas dan nyata berupa rekomendasi pembatalan paslon 02.
“karena kewajiban bawaslu untuk menindaklanjuti hasil putusan tersebut. kami juga bergerak di sini setelah putusan kekuatan hukum tetap telah terbukti. maka kami sebagai paslon 01 merasa dirugikan akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut. jadi kami mengingatkan secara tegas agar bawaslu segera mungkin mengeluarkan rekomendasi pembatalan paslon agar pilkada bisa ditegakkan secara jujur dan adil,” ungkapnya.
kemudian, lanjutnya, pihaknya juga mengamati banyak pemberitaan di berbagai daerah telah dilakukan pembatalan oleh kpu setempat, akibat terjadinya tindak pidana pemilu.
“bahkan di beberapa daerah pembatalan itu tidak menunggu putusan pidana. di sini, sudah terjadi putusan pidana tetapi belum juga dilaksanakan pembatalan. besok kami tim hukum akan berangkat juga ke bawaslu provinsi lampung akan melakukan pengaduan ke dkpp di bandarlampung memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban dari penyelenggara pemilu di kota metro terlaksana sesuai dengan undang-undang yang ada,” jelasnya.
menurutnya, calon wakil wali kota metro qomaru zaman yang berpasangan dengan wahdi (waru) dari paslon nomor 02 telah terbukti bersalah sesuai dengan pasal 71 ayat 3 melalui putusan pidana.
“maka pembuktian pelanggaran administrasinya secara hukum telah terbukti. namun apakah bawaslu dan kpu akan menerapkan ayat 5 dan sebagainya, kami menyerahkan penilaian ke bawaslu dengan kpu di kota metro ini. kami menunggu apakah bawaslu dan kpu hanya menonton saja atau akan mengambil langkah sesuai uu. bilapun tidak, kami akan mengambil langkah pidana yang memungkinkan bahwa kpu dan bawaslu wajib melaksanakan dan menindaklanjuti putusan pidana itu, bahkan ada ancaman pidana bilamana tidak dilaksanakan,” tandasnya.
sementara itu, komisioner kpu kota metro nova hadiyanto mengatakan surat tersebut telah dikirim oleh kuasa hukum bambang-rafieq dari paslon 01 dan sudah diterima serta segera dipelajari.
“surat yang dikirimkan oleh tim kuasa hukum paslon 01 sudah kami terima. dan akan kami kaji terlebih dahulu,” katanya.
sedangkan ketua bawaslu kota metro badawi idham mengatakan pihaknya akan merapatkan terlebih dahulu bersama anggota bawaslu lainnya.
’’iya surat sudah kami terima dan akan kami rapatkan bersama anggota bawaslu lain. secepatnya,” kata dia.  (rur/abd)