Wamendagri Bima Arya Minta Pemda Jaga Stabilitas Politik untuk Pilkada 2024

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan selama pelaksanaan pilkada serentak 2024. Menurut Bima, menjaga kondusivitas sangat penting untuk memastikan pilkada berjalan lancar dan sukses.

’’Penting bagi kita semua untuk memastikan pilkada serentak 2024 tidak hanya berjalan damai, tetapi juga mampu mencerahkan dan mempersatukan masyarakat. Konflik yang timbul selama pilkada bisa sangat sulit diatasi jika tidak ada upaya mitigasi dari awal,” ujar Bima dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (9/11).

Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan semua tahapan pilkada berjalan dengan baik dan tanpa hambatan.

Bima juga mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah menugaskannya secara khusus untuk mengawal desk pilkada. Dalam rangka itu, Kemendagri telah menyiapkan sebuah situation room yang berfungsi untuk memonitor dan mengantisipasi potensi masalah selama masa Pilkada 2024.

“Melalui situation room, kita dapat memantau setiap potensi masalah yang muncul di daerah. Misalnya, jika ada calon yang didiskualifikasi, atau laporan mengenai netralitas ASN, semua akan kami amati secara detail dan lakukan mitigasi agar tidak berkembang menjadi masalah besar,” tambahnya.

Bima juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus tetap menjaga netralitas selama Pilkada. Ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran netralitas ASN akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain ASN, penjabat kepala daerah dan kepala desa juga diminta untuk tetap netral dan mendukung kelancaran pilkada.

“Peran kepala desa juga sangat strategis, bukan hanya untuk menghindari politik praktis dan pengerahan massa yang bisa melanggar prinsip netralitas, tetapi mereka juga dapat membantu meningkatkan kualitas pilkada dengan memastikan perekaman KTP elektronik untuk pemilih pemula,” ujar Bima.

Dengan membantu Kemendagri dalam proses perekaman KTP elektronik, kepala desa turut berperan dalam memastikan semua pemilih, termasuk pemilih pemula, dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar.

“Ini adalah bagian dari peran penting kepala desa dalam mendukung pilkada yang berkualitas. Kami berharap mereka dapat berperan secara aktif untuk memfasilitasi proses pemilu, sehingga pilkada berjalan sukses dan demokratis,” pungkas Bima.

Bima Arya juga menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang aman, damai, dan transparan. (ant/c1/abd)