634 Napi Kasus Narkotika di Lampung Terdaftar Sudah Masuk DPT Pilkada Serentak 2024

Reporter: Leo Dampiari |

Editor: Agung Budiarto |

Sabtu , 09 Nov 2024 - 17:28

SIAPKAN TPS KHUSUS: Kemenkumham Lampung mempersiapkan 20 TPS khusus di lapas dan rutan untuk Pilkada 2024. Ini untuk memastikan warga binaan dapat menggunakan hak pilih mereka.-FOTO IST -

RADAR LAMPUNG – Sebanyak 634 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Way Hui, Lampung Selatan, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Data ini telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Kepala Lapas Narkotika Way Hui, Ade Kusmanto, mengatakan bahwa meskipun jumlah pemilih dalam DPT untuk Pilkada sudah ditetapkan, pihaknya tetap melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan yang berhak memilih dapat menggunakan hak suaranya.

"Kami terus bekerja untuk memastikan agar warga binaan, baik yang sudah bebas maupun yang baru masuk, tercatat dengan baik dalam DPT," ungkap Ade.

Pada Pilkada 2024, di Lapas Narkotika Way Hui akan disediakan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, panitia pemilihan kepala daerah juga telah ditunjuk untuk mengelola jalannya pemungutan suara di lingkungan lapas.

Ade Kusmanto juga berharap agar tidak ada warga binaan yang terdaftar dalam DPT namun memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menjadi golongan putih (golput). "Kami mengharapkan partisipasi aktif dari warga binaan pada Pilkada Serentak 2024," tutupnya.

Sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Lampung menyiapkan 20 tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang ada di Lampung untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna memastikan seluruh data warga binaan disampaikan secara akurat dan tepat waktu di TPS khusus tersebut.

“Kami berkomitmen mendukung kelancaran proses Pemilihan Umum di wilayah Lampung, termasuk mengakomodir pemilih dari warga binaan di Lapas dan Rutan,” ujar Kusnali.

Kusnali menjelaskan bahwa TPS khusus ini ditujukan untuk memfasilitasi warga binaan yang sedang menjalani masa pidana agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan data per tanggal 6 September 2024, jumlah warga binaan yang terdata sebagai pemilih di Lapas dan Rutan di Lampung mencapai 7.279 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.471 warga binaan terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 600 warga binaan di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

Lebih lanjut, Kusnali menekankan bahwa pihak Kanwil Kemenkumham Lampung terus berkoordinasi dengan pihak terkait, mengingat jumlah warga binaan di Lapas dan Rutan selalu berubah-ubah setiap harinya, baik karena adanya yang dibebaskan maupun yang baru masuk.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk pemilih yang tidak dapat mencoblos di TPS sesuai alamat KTP mereka pada Pilkada 2024.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

634 napi kasus narkotika di lampung terdaftar sudah masuk dpt pilkada serentak 2024                            radar lampung – sebanyak 634 warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) narkotika way hui, lampung selatan, terdaftar dalam daftar pemilih tetap (dpt) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. data ini telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (kpu) setempat.
kepala lapas narkotika way hui, ade kusmanto, mengatakan bahwa meskipun jumlah pemilih dalam dpt untuk pilkada sudah ditetapkan, pihaknya tetap melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan yang berhak memilih dapat menggunakan hak suaranya.
"kami terus bekerja untuk memastikan agar warga binaan, baik yang sudah bebas maupun yang baru masuk, tercatat dengan baik dalam dpt," ungkap ade.
pada pilkada 2024, di lapas narkotika way hui akan disediakan dua tempat pemungutan suara (tps). selain itu, panitia pemilihan kepala daerah juga telah ditunjuk untuk mengelola jalannya pemungutan suara di lingkungan lapas.
ade kusmanto juga berharap agar tidak ada warga binaan yang terdaftar dalam dpt namun memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menjadi golongan putih (golput). "kami mengharapkan partisipasi aktif dari warga binaan pada pilkada serentak 2024," tutupnya.
sebelumnya, kantor wilayah kementerian hukum dan ham (kanwil kemenkumham) lampung menyiapkan 20 tempat pemungutan suara (tps) khusus di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) yang ada di lampung untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
kepala divisi pemasyarakatan kanwil kemenkumham lampung kusnali menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan komisi pemilihan umum (kpu) provinsi lampung serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) guna memastikan seluruh data warga binaan disampaikan secara akurat dan tepat waktu di tps khusus tersebut.
“kami berkomitmen mendukung kelancaran proses pemilihan umum di wilayah lampung, termasuk mengakomodir pemilih dari warga binaan di lapas dan rutan,” ujar kusnali.
 kusnali menjelaskan bahwa tps khusus ini ditujukan untuk memfasilitasi warga binaan yang sedang menjalani masa pidana agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya. 
berdasarkan data per tanggal 6 september 2024, jumlah warga binaan yang terdata sebagai pemilih di lapas dan rutan di lampung mencapai 7.279 orang.
dari jumlah tersebut, sebanyak 2.471 warga binaan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 600 warga binaan di kota metro dan kota bandar lampung.
lebih lanjut, kusnali menekankan bahwa pihak kanwil kemenkumham lampung terus berkoordinasi dengan pihak terkait, mengingat jumlah warga binaan di lapas dan rutan selalu berubah-ubah setiap harinya, baik karena adanya yang dibebaskan maupun yang baru masuk.
komisi pemilihan umum (kpu) ri akan menyiapkan tempat pemungutan suara (tps) khusus untuk pemilih yang tidak dapat mencoblos di tps sesuai alamat ktp mereka pada pilkada 2024.
ketua kpu ri hasyim asy’ari menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan komisi ii dpr ri di gedung dpr, senayan, jakarta pusat, rabu (15/5).
“dalam pilkada nanti, kami akan mengadopsi tps lokasi khusus, di mana akan disiapkan daftar pemilih tetap (dpt) di tps tersebut, seperti yang kami lakukan pada pemilu 2024,” ujar hasyim asy’ari.
hasyim menjelaskan bahwa tps lokasi khusus diperlukan agar para pemilih tetap bisa menggunakan hak pilih mereka meski tidak berada di alamat domisili.
“untuk memastikan bahwa warga negara kita sesuai dengan wilayah pemilihan dalam pilkada tetap dapat menggunakan hak memilih,” jelas hasyim asy’ari.
“misalnya pekerja di perkebunan atau pertambangan yang tidak bisa pulang ke tps di alamat sesuai ktp, maka disiapkan tps lokasi khusus,” tambahnya.
kriteria lokasi khusus mencakup tempat-tempat seperti rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, area relokasi bencana, dan daerah konflik.
lokasi lainnya termasuk tempat di mana pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan domisili di ktp elektronik, tempat di mana pemilih terkonsentrasi di satu lokasi, dan lokasi dengan penanggung jawab tps khusus.
“ini adalah isu strategis terkait pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih,” kata hasyim.
sebelumnya, hasyim asy’ari juga menyinggung jumlah pemilih per tps untuk pilkada 2024. ia menyatakan bahwa pada pilkada 2024, jumlah pemilih per tps akan dibatasi maksimal 600 pemilih.
jumlah ini meningkat dibanding pilkada sebelumnya yang berlangsung dalam situasi covid-19 pada tahun 2020, di mana maksimal hanya 500 pemilih per tps.
“uu pilkada mengalokasikan maksimal 800 pemilih per tps. pengalaman kita di pilkada 2020, di tengah situasi covid, maksimal 500 pemilih per tps. untuk pilkada 2024, kami siapkan maksimal 600 pemilih per tps,” jelas hasyim.
hasyim menambahkan bahwa tps harus disesuaikan dengan aspek geografis dan mempermudah akses bagi pemilih.
“tps tidak boleh menggabungkan kelurahan atau desa, harus memudahkan pemilih menuju tps, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga ke tps yang berbeda, dan harus memperhatikan aspek geografis,” imbuhnya.
jumlah pemilih per tps ini juga bertujuan untuk memudahkan penyelenggara dalam menentukan jumlah tps pada pilkada serentak nanti.
“angka 600 ini memudahkan desain jumlah tps. berdasarkan pemilu 2024, maksimal per tps adalah 300 pemilih. jadi, dua tps yang masing-masing berkapasitas 300 pemilih bisa digabung menjadi satu tps dengan 600 pemilih,” tutup hasyim. (leo/abd)