Kapolri Wanti-wanti Potensi Polarisasi di Pilkada 2024, Terutama di Daerah dengan Paslon Tunggal dan Dua Paslo

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 08 Nov 2024 - 22:18

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan ancaman polarisasi dalam Pilkada 2024, mengingat tantangan politik di beberapa daerah dengan jumlah pasangan calon terbatas. Warning Kapolri, Waspadai Polarisasi Jelang Pilkada -FOTO IST -

kapolri wanti-wanti potensi polarisasi di pilkada 2024, terutama di daerah dengan paslon tunggal dan dua paslo                            jakarta – kapolri jenderal listyo sigit prabowo mengingatkan potensi polarisasi yang dapat muncul dalam pilkada 2024, terutama di wilayah dengan hanya satu pasangan calon (paslon tunggal) dan dua pasangan calon. menurutnya, fenomena ini harus diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan ketegangan yang merugikan.
’’fenomena ini harus menjadi perhatian serius, terutama di 37 daerah yang hanya memiliki satu paslon dan 202 daerah dengan dua pasangan calon. kita harus siap menghadapi situasi yang mungkin menjadi semakin panas,” ujar sigit dalam siaran pers yang diterima, kamis (7/11).
kapolri juga menekankan pentingnya belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, di mana ketidakpuasan terhadap hasil pilkada sering kali berujung pada konflik, mulai dari sengketa hingga kerusuhan.
“kita harus menyadari bahwa ketidakpuasan terhadap hasil pilkada bisa memicu eskalasi, yang berpotensi memunculkan sengketa dan bahkan kerusuhan. fenomena ini cenderung terjadi di daerah-daerah tertentu,” lanjutnya.
sigit mengimbau agar forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di seluruh wilayah siap mengantisipasi dan mengelola potensi masalah yang dapat muncul selama proses pilkada. 
mengingat pelaksanaan pilkada kali ini dilakukan serentak, kesiapan menghadapi segala kemungkinan menjadi semakin penting.
“tantangan kali ini lebih besar karena pilkada digelar serentak. oleh karena itu, rekan-rekan di daerah harus mampu menganalisis potensi konflik dan memiliki kesiapan penuh untuk menangani segala permasalahan yang muncul,” tandasnya.
polarisasi politik, menurut kapolri, akan lebih tinggi dibandingkan dengan pilpres, karena di beberapa daerah hanya ada dua pilihan calon yang memicu dinamika politik yang lebih intens. 
sebelumnya, anggota bawaslu ri lolly suhenty menilai seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) rawan konflik karena adanya potensi gesekan.
’’misalnya dengan calon potensial yang akan maju, potensi konflik sangat tinggi, terutama dengan lingkungan terdekat. masyarakat akan memilih pemimpin terbaik di daerah yang dekat dengan kehidupan mereka. sehingga konflik bisa terjadi bukan hanya di kalangan elite, tetapi juga di tingkat lokal,” kata lolly dalam keterangannya di jakarta, kamis.
menurut lolly, terdapat perbedaan definisi antara pemilu dan pemilihan dalam undang-undang. sebagai contoh, undang-undang pemilu melarang penghinaan berdasarkan agama, suku, ras terhadap calon gubernur, bupati, dan wali kota. 
“namun, di undang-undang pemilihan, terdapat penekanan pada kampanye yang menghasut dan memfitnah, serta mengadu domba partai politik, perseorangan, atau kelompok masyarakat,” ujarnya.
lolly juga menjelaskan bahwa ada pertanyaan kunci mengenai definisi kampanye dalam undang-undang kepala daerah. 
“dalam undang-undang pemilu, definisi kampanye lebih detail dan mencakup unsur-unsur citra diri, tetapi dalam uu kepala daerah, definisi kampanye sangat umum dan tidak mendetailkan unsur-unsurnya, seperti siapa yang dapat dikenai objek kampanye dan bentuk kampanye yang dilarang,” jelasnya.
bawaslu berusaha mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi menjadi pasal karet dan sulit dieksekusi, serta pasal-pasal yang mungkin menimbulkan konflik antar penyelenggara.
“dimensi kerawanan ini mencakup potensi sosial politik, konteks penyelenggaraan, konteks kontestasi, dan partisipasi,” tambah lolly.
sebelumnya anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) ri, lolly suhenty, menegaskan bahwa pihaknya tidak pilih kasih dalam mengawasi calon kepala daerah yang akan berpartisipasi dalam pilkada serentak 2024.
“bawaslu saat melakukan pengawasan tidak boleh bersikap diskriminatif. pengawasan harus dilakukan secara setara,” ujar lolly dalam media gathering pengawasan tahapan pemilihan serentak 2024 di nusa penida, klungkung, bali, pada sabtu malam.
lolly menekankan bahwa bawaslu tidak melihat latar belakang calon yang akan maju. semua pengawasan dilakukan dengan standar yang sama.
“siapa pun mereka, baik yang mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, maupun wakil wali kota, pengawasan oleh bawaslu harus dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi,” tegasnya.
diketahui juga bawaslu ri menanti tindak lanjut dari komisi pemilihan umum (kpu) ri terkait putusan mahkamah agung (ma) yang mengabulkan gugatan tentang batas minimal usia calon kepala daerah.
hal tersebut disampaikan oleh anggota bawaslu ri, lolly suhenty, dalam media gathering pengawasan tahapan pemilihan serentak 2024 di nusa penida, klungkung, bali, sabtu malam.
“dalam konteks ini, kita sedang menunggu bagaimana tindak lanjut dari kpu ketika putusan tersebut sudah dinyatakan final dan mengikat,” kata lolly.
lolly juga menegaskan bahwa bawaslu akan menghormati semua putusan yang dikeluarkan oleh ma, mengingat bawaslu berperan sebagai pengawas pelaksanaan pilkada serentak 2024.
“tentu kita akan menghormati putusan tersebut sebagai hal yang harus dilaksanakan oleh bawaslu,” jelasnya.
selain itu, lolly menyebut bahwa belum ada komunikasi dari kpu ke bawaslu mengenai rencana perubahan peraturan kpu (pkpu) nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
“belum ada komunikasi soal ini, karena semuanya masih menjadi wacana publik,” ujar lolly.
sebelumnya, anggota kpu ri, idham holik, menyatakan bahwa kpu belum menerima file putusan mahkamah agung (ma) yang memerintahkan pencabutan aturan terkait batas minimal usia calon kepala daerah. (jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 9 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan