PT KAI Paksa Warga Kosongkan Rumah

Reporter: Anggi Rhaisa |

Editor: Abdul Karim |

Selasa , 28 Nov 2023 - 22:27

DIGUSUR: Rumah yang sudah ditempati selama puluhan tahun di atas lahan milik PT KAI Divre IV Tanjungkarang di Jalan Rambutan Ujung, Pasirgintung, Bandarlampung, Selasa (28/11).-FOTO ANGGI RHAISA/RADAR LAMPUNG-

’’Atas pengajuan gugatan tersebut, PTUN Provinsi Lampung membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Sd tahun 1968 sesuai hasil putusan atas Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.BL tanggal 30 November 2020 yang dimenangkan KAI,” ungkap Zaki.

PT KAI, imbuhnya, telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan prosedural sebelum melakukan penertiban. Pada 2019, PT KAI telah melakukan sosialisasi kepada penghuni aset perusahaan yang berada di Jalan Rambutan tersebut. Lalu memberikan surat peringatan (SP) hingga tiga kali pada Maret 2020 sampai Februari 2022.

Karena kondisi saat itu masih dalam masa Covid-19, menurutnya keamanan wilayah belum mengizinkan untuk dilakukan penertiban. ’’Pada Juli, September, dan November 2023, kami (PT KAI) kembali mengirimkan surat peringatan. Tetapi sampai saat ini tidak ada iktikad baik dari penghuni rumah untuk mengosongkan lahan tersebut meskipun keputusan PTUN membatalkan sertifikat yang dimiliki penghuni aset PT KAI tersebut, yang artinya jelas aset merupakan milik KAI,” ujar Zaki.

Namun demikian, tandasnya, PT KAI melakukan penertiban sesuai prosedur yang berlaku mengedepankan pendekatan humanis serta didampingi aparat kewilayahan, TNI, dan Polri. Divre IV Tanjungkarang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat kewilayahan yang mendukung upaya penertiban tersebut.

’’PT KAI Divre IV Tanjungkarang sampai saat ini terus melakukan berbagai upaya pengamanan aset perusahaan dari pihak-pihak yang ingin melakukan perampasan. Hal ini merupakan wujud komitmen KAI menjaga aset negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bangsa serta memberikan kontribusi untuk Indonesia,” tutup Zaki.

Selasa (28/11) itu juga, pihak keluarga yang digusur didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung melaporkan PT KAI Divre IV Tanjungkarang ke Polresta Bandarlampung. Direktur LBH Bandarlampung Sumaindra Jawardi menyampaikan objek bangun adalah lahan milik keluarga sejak tahun 1968.

Bahkan secara fakta, pihak PLN juga pernah membeli lahan dengan pihak keluarga sejak 1973. ’’Nah, ke mana pihak PT KAI terhadap objek ini yang diklaim milik mereka," ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya mendampingi keluarga mengajukan laporan ke Polresta Bandarlampung dan mengadukan ini ke DPRD Lampung. ’’Kita sudah melihat beberapa dokumen, termasuk pelepasan hal pemberian hak dan ada sertifikat yang diterbitkan oleh negara tahun 1968. Kemudian dari proses itu sama dengan hari ini (kemarin), keluarga secara patut menguasai objek dan membayar pajak," pungkasnya. (gie/c1/rim)

pt kai paksa warga kosongkan rumah                            tak peduli ibu hamil menangis histeris
bandarlampung  - tak peduli dengan emak-emak hingga ibu hamil enam bulan menangis histeris, pt kereta api indonesia (kai) divre iv tanjungkarang memaksa penghuni beberapa rumah di jalan rambutan ujung, pasirgintung, bandarlampung, selasa (28/11) pagi, untuk pergi.
tampak ibu hamil enam bulan bernama wiwik pun bertahan duduk di depan pintu rumah yang sudah ditinggali puluhan tahun bersama keluarganya, namun baru kali ini dilakukan penggusuran. tangisnya pecah saat petugas pt kai divre iv tanjungkarang didampingi petugas kepolisian membujuknya untuk dievakuasi dari kediamannya.
namun, ia bersikukuh menolak dan menghalangi petugas dengan terus memegang pintu rumahnya. ’’jangan masuk, menjauh-menjauh," jerit wiwik mencoba menghalangi petugas.
sementara di lokasi, petugas terus merangsek dan berhasil mengeluarkan semua barang yang ada di rumah tersebut. mulai lemari, kursi, kasur, hingga perintilan kecil seperti vas bunga.
barang-barang tersebut semuanya dinaikkan truk untuk diangkut. sementara, wiwik dengan penuh keringat bersikukuh di depan pintu menghalau petugas. ’’ini rumah kakek dan nenek saya," teriaknya. 
akhirnya, wiwik pun sempat izin masuk ke dalam rumah beberapa saat. tak lama kemudian, dia dievakuasi petugas dengan ambulans ke rumah sakit di bandarlampung.
setelah itu, petugas melanjutkan membawa barang-barang ke dalam truk. ’’kami tidak tahu barang kami akan dibawa ke mana," ucap eti septiana,  warga lain yang rumahnya juga digusur pt kai.
eti mengatakan pihaknya tetap akan berada di rumah yang telah lama dihuninya tersebut meski barang-barangnya sudah diangkut pt kai divre iv tanjungkarang. ’’saya tetap tinggal di sini," kukuhnya.
ida, warga lain yang rumahnya juga digusur, menyampaikan kekesalan terhadap pt kai divre iv tanjungkarang. ’’ngakunya punya aset pjka (pt kai divre iv tanjungkarang, red). saya tinggal sudah sejak 1968, sudah dari kecil. ini saja ditanya surat eksekusinya tidak ada," jelasnya.
sementara, manajer humas divre iv tanjungkarang azhar zaki assjari menyampaikan penertiban dilakukan sebagai wujud keseriusan pt kai dalam menjaga dan mengoptimalkan aset negara yang diamanahkan kepada perusahaan. zaki juga menyampaikan kai telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 187 yang terbit pada tahun 2016 berdasarkan grondkaart yang dimiliki pt kai.
’’dari grondkaart ini, pt. kai mengajukan diterbitkannya sertifikat pada lahan seluas 1.460 m2. di atas tanah tersebut berdiri satu rumah dan belasan kios yang tidak memiliki sama sekali keterikatan hukum atau berkontak dengan kai," jelas zaki.
lebih rinci, dia menyampaikan sebelumya lahan ini telah disertifikat oleh pihak lain. namun, pt kai mengajukan gugatan pembatalan atas sertifikat tersebut. dengan dasar dari sertifikat yang telah dimiliki pt kai juga dari grondkaart.
adapun pengajuan gugatan tersebut tercatat di pengadilan tata usaha negara (ptun) provinsi lampung dengan nomor perkara 19/g/2020/ptun.bl dengan status perkara berkekuatan hukum tetap.
’’atas pengajuan gugatan tersebut, ptun provinsi lampung membatalkan sertifikat hak milik nomor 3/sd tahun 1968 sesuai hasil putusan atas perkara nomor 19/g/2020/ptun.bl tanggal 30 november 2020 yang dimenangkan kai,” ungkap zaki. 
pt kai, imbuhnya, telah melakukan berbagai upaya pendekatan dan prosedural sebelum melakukan penertiban. pada 2019, pt kai telah melakukan sosialisasi kepada penghuni aset perusahaan yang berada di jalan rambutan tersebut. lalu memberikan surat peringatan (sp) hingga tiga kali pada maret 2020 sampai februari 2022. 
karena kondisi saat itu masih dalam masa covid-19, menurutnya keamanan wilayah belum mengizinkan untuk dilakukan penertiban. ’’pada juli, september, dan november 2023, kami (pt kai) kembali mengirimkan surat peringatan. tetapi sampai saat ini tidak ada iktikad baik dari penghuni rumah untuk mengosongkan lahan tersebut meskipun keputusan ptun membatalkan sertifikat yang dimiliki penghuni aset pt kai tersebut, yang artinya jelas aset merupakan milik kai,” ujar zaki. 
namun demikian, tandasnya, pt kai melakukan penertiban sesuai prosedur yang berlaku mengedepankan pendekatan humanis serta didampingi aparat kewilayahan, tni, dan polri. divre iv tanjungkarang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat kewilayahan yang mendukung upaya penertiban tersebut. 
’’pt kai divre iv tanjungkarang sampai saat ini terus melakukan berbagai upaya pengamanan aset perusahaan dari pihak-pihak yang ingin melakukan perampasan. hal ini merupakan wujud komitmen kai menjaga aset negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan bangsa serta memberikan kontribusi untuk indonesia,” tutup zaki. 
selasa (28/11) itu juga, pihak keluarga yang digusur didampingi lembaga bantuan hukum (lbh) bandarlampung melaporkan pt kai divre iv tanjungkarang ke polresta bandarlampung. direktur lbh bandarlampung sumaindra jawardi menyampaikan objek bangun adalah lahan milik keluarga sejak tahun 1968.
bahkan secara fakta, pihak pln juga pernah membeli lahan dengan pihak keluarga sejak 1973. ’’nah, ke mana pihak pt kai terhadap objek ini yang diklaim milik mereka," ucapnya.
maka dari itu, pihaknya mendampingi keluarga mengajukan laporan ke polresta bandarlampung dan mengadukan ini ke dprd lampung. ’’kita sudah melihat beberapa dokumen, termasuk pelepasan hal pemberian hak dan ada sertifikat yang diterbitkan oleh negara tahun 1968. kemudian dari proses itu sama dengan hari ini (kemarin), keluarga secara patut menguasai objek dan membayar pajak," pungkasnya. (gie/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi 29 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan