Ekonom Ingatkan Pemerintah Hati-hati Bila Ingin Ubah Subsidi BBM Jadi BLT

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 06 Nov 2024 - 09:58

MASIH DIKAJI: Pemerintah masih mengkaji pemberian subsidi BBM menjadi BLT. -FOTO DISWAY-

Di antaranya, skema pemberian subsidi LPG 3 kg diusulkan untuk tetap dilanjutkan. Sementara itu, untuk subsidi BBM dan listrik, akan dilakukan kajian lebih mendalam mengenai metode pemberian subsidi yang diusulkan.

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang solid untuk disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto guna pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam penyaluran subsidi.

"Perkembangan dari rapat kami tadi menghasilkan beberapa kesimpulan sementara. Yang pertama adalah kita akan melakukan exercise secara mendalam terhadap metode subsidi ini. Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG 3 kg kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini. Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil pada konferensi pers usai rapat tersebut di Jakarta, Senin (4/11).

Sementara, untuk subsidi BBM dan listrik akan dilakukan exercise mendalam, sembari menunggu laporan dari berbagai stakeholder terkait.

"Untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise mendalam, karena kita harus hati-hati. Kita menunggu laporan dari BPH Migas, Pertamina, dan PLN secara mendalam. Kalau sudah selesai dalam waktu dekat, akan ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," sebut Bahlil

Adapun salah satu opsi dari metode pemberian subsidi adalah dalam bentuk BLT.

"Saya pikir BLT salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," jelas Bahlil. Bahlil menekankan pemberian subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran. Bagi subsidi yang kurang tepat sasaran akan diberikan dengan bentuk yang lain.(*)

ekonom ingatkan pemerintah hati-hati bila ingin ubah subsidi bbm jadi blt                            jakarta- seiring dengan rencana pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (bbm) dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (blt) muncul kekhawatiran akan kemungkinan naiknya harga pertalite dan solar untuk mengikuti harga di pasaran.
menurut keterangan ekonom energi sekaligus pendiri reforminer institute, pri agung rakhmanto, menjelaskan bila rencana pemerintah ini benar-benar diterapkan, maka harga bbm pertalite nantinya tidak jauh beda dengan harga pertamax, yang saat ini berada di angka rp 12.100 per liter.
"tanpa subsidi, harga pertalite tidak jauh berbeda dari harga pertamax," kata pri agung dalam keterangan resminya yang diterima disway (grup radar lampung).  
sedangkan menurut ekonom sekaligus dosen universitas pembangunan nasional 'veteran' jakarta, achmad nur hidayat, kenaikan harga bbm seperti pertalite dan solar tidak hanya berdampak pada mereka yang mampu.
namun juga pada masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh blt atau mengalami kesulitan mengaksesnya.
"meskipun kelompok miskin mungkin mendapatkan blt bantuan tunai untuk mengompensasi kenaikan harga, tetap saja mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk barang dan jasa lain yang dipengaruhi oleh harga bbm, karena kenaikan bbm biasanya memicu kenaikan harga barang-barang lainnya akibat meningkatnya biaya distribusi," ujar achmad ketika dihubungi oleh disway.
ia melanjutkan, ada beberapa risiko yang harus dihadapi oleh pemerintah bila subsidi bbm untuk pertalite dan solar dicabut.
menurutnya harga bbm benar-benar naik. salah satunya yakni dampak inflasi yang akan meluas terhadap biaya produksi dan transportasi, yang akhirnya membuat harga barang-barang kebutuhan pokok naik.
"inflasi yang terjadi bisa mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok miskin yang diberikan blt. pada akhirnya, blt yang diberikan tidak akan mencukupi kebutuhan mereka karena daya beli semakin menurun," jelas achmad.
menurut achmad, perubahan skema subsidi dari harga murah langsung ke blt mungkin memiliki niat baik yakni agar tepat sasaran.
tetapi pelaksanaannya membutuhkan kehati-hatian agar tidak merugikan kelompok masyarakat yang bergantung pada subsidi tersebut.
selain itu, dirinya juga menambahkan apabila pemerintah ingin mengubah skema subsidi bbm menjadi blt, perlu ada komitmen kuat untuk menjaga stabilitas harga supaya kenaikan harga bbm tidak memicu inflasi yang luas dan menambah beban ekonomi bagi masyarakat miskin.
diketahui, menteri energi dan sumber daya alam (esdm) bahlil lahadalia memberikan sinyal bila pemerintah akan menerapkan mengubah pemberian subsidi bbm menjadi blt.
bahlil selaku ketua tim penggodok kebijakan subsidi energi dalam rapat koordinasi perdana antar kementerian/lembaga terkait subsidi tepat sasaran menyampaikan beberapa kesimpulan sementara telah dicapai.
di antaranya, skema pemberian subsidi lpg 3 kg diusulkan untuk tetap dilanjutkan. sementara itu, untuk subsidi bbm dan listrik, akan dilakukan kajian lebih mendalam mengenai metode pemberian subsidi yang diusulkan.
hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang solid untuk disampaikan kepada presiden ri prabowo subianto guna pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam penyaluran subsidi.
"perkembangan dari rapat kami tadi menghasilkan beberapa kesimpulan sementara. yang pertama adalah kita akan melakukan exercise secara mendalam terhadap metode subsidi ini. yang jelas kami sudah memutuskan untuk lpg 3 kg kami akan mengusulkan kepada bapak presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. artinya untuk lpg masih berlaku seperti sekarang ini. itu yang kami akan usulkan kepada bapak presiden. karena ini terkait dengan umkm, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar bahlil pada konferensi pers usai rapat tersebut di jakarta, senin (4/11).
sementara, untuk subsidi bbm dan listrik akan dilakukan exercise mendalam, sembari menunggu laporan dari berbagai stakeholder terkait.
"untuk subsidi listrik dan bbm, kami masih melakukan exercise mendalam, karena kita harus hati-hati. kita menunggu laporan dari bph migas, pertamina, dan pln secara mendalam. kalau sudah selesai dalam waktu dekat, akan ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada bapak presiden," sebut bahlil
adapun salah satu opsi dari metode pemberian subsidi adalah dalam bentuk blt.
"saya pikir blt salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," jelas bahlil. bahlil menekankan pemberian subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran. bagi subsidi yang kurang tepat sasaran akan diberikan dengan bentuk yang lain.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 7 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan