MK Perketat Aturan PHK

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Selasa , 05 Nov 2024 - 10:15

DIPERKETAT: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan UU Cipta Kerja yang dilakukan buruh. Salah satunya terkait dengan aturan PHK. -Ilustrasi Foto Mohammad Defrizal/BeritaSatu -

Oleh karena inilah, dirinya menilai perlunya ada perhitungan yang detail lewat data inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menetapkan UMP ini.

Kemenaker akan mengajak serikat pekerja/serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog menindaklanjuti putusan MK.

"Kemenaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui lembaga kerja sama tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya," ucap Menaker.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (31/10) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja. MK pun mengabulkan gugatan terhadap 21 pasal.

Sejumlah hal yang berubah berdasarkan putusan MK adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maksimal selama 5 tahun dari sebelumnya tidak adanya syarat jangka waktu PKWT.

Selain itu, MK menyatakan tenaga kerja berhak mendapat penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

MK juga memasukkan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua sebagai unsur upah.

MK menyatakan tenaga kerja asing masih bisa bekerja di Indonesia, namun pemberi kerja harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

MK juga memperketat proses pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama bila terdapat proses perundingan bipartit.

Jika tak mencapai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, MK menyatakan PHK hanya bisa dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga berwenang.(*)

mk perketat aturan phk                            jakarta - mahkamah konstitusi (mk) secara resmi mengabulkan sebagian gugatan yang dilakukan oleh kelompok buruh terkait undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, salah satunya adalah mengenai aturan pemutusan hubungan kerja (phk).
dalam keterangannya, mk menyebutkan skema phk yang diatur dalam pasal 151 ayat (4) dan pasal pasal 81 angka 40 lampiran uu cipta kerja tersebut sudah bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalam uud 1945.
"frasa 'pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan uud 1945," tulis mk dalam keterangan resminya.
sedangkan menteri koordinator bidang perekonomian, airlangga hartarto, pemerintah dipastikan juga akan segera menindaklanjuti putusan mk tersebut.
dalam keterangannya, airlangga hartarto menyatakan menteri ketenagakerjaan juga akan segera menyiapkan aturan regulasi untuk putusan mk yang terkait ketenagakerjaan tersebut.
“pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan mk. oleh karena itu, dalam jangka pendek terkait pengupahan, yaitu kemenaker berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, buruh, maupun dengan pengusaha,” kata airlangga di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian, jakarta.
beberapa hal yang  disoroti dalam putusan mk yakni meminta pemerintah memperbaiki aturan yang menyangkut pengupahan, perjanjian kerja, outsourcing, dan hak-hak pekerja lainnya. 
adapun aturan turunan tentang pengupahan dari uu cipta kerja adalah peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
“artinya dalam pp 51 juga  ada indeks tertentunya itu dikaitkan dengan kehidupan layak. hanya di sini menjadi lebih tegas lagi saja,” terang airlangga.
dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkaitt untuk mempelajari putusan mk.
salah satu isu yang sedang dibahas terkait ketenagakerjaan adalah penyusunan upah minimum provinsi (ump).
“kalau dari pemerintah kan yang paling penting sekarang penentuan ump. jadi itu dalam waktu, karena siklusnya masuk di november,” kata airlangga.
kendati begitu, mantan ketum partai golkar itu juga menambahkan skema upm nantinya harus dilakukan dengan melaporkannya terlebih dahulu kepada presiden ri prabowo subianto.  
sedangkan menurut menteri ketenagakerjaan (menaker) yassierli, penetapan ump nantinya harus mengacu pada pasal-pasal dan peraturan yang sudah ditetapkan. 
oleh karena inilah, dirinya menilai perlunya ada perhitungan yang detail lewat data inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menetapkan ump ini.
kemenaker akan mengajak serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha indonesia (apindo), kamar dagang dan industri (kadin) indonesia, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog menindaklanjuti putusan mk.
"kemenaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui lembaga kerja sama tripartit, dewan pengupahan nasional, maupun forum dialog lainnya," ucap menaker.
diketahui, mahkamah konstitusi (mk) pada kamis (31/10) mengabulkan sebagian permohonan partai buruh dan sejumlah pemohon lain terkait undang-undang cipta kerja. mk pun mengabulkan gugatan terhadap 21 pasal.
sejumlah hal yang berubah berdasarkan putusan mk adalah  perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) maksimal selama 5 tahun dari sebelumnya tidak adanya syarat jangka waktu pkwt.
selain itu, mk menyatakan tenaga kerja berhak mendapat penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.
mk juga memasukkan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua sebagai unsur upah.
mk menyatakan tenaga kerja asing masih bisa bekerja di indonesia, namun pemberi kerja harus mengutamakan tenaga kerja indonesia.mk juga memperketat proses pemutusan hubungan kerja (phk) terutama bila terdapat proses perundingan bipartit.
jika tak mencapai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, mk menyatakan phk hanya bisa dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga berwenang.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan