Dinsos Lampura Konsultasi Publik Tingkatkan Pelayanan

KOTABUMI – Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Utara (Lampura) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebagai lembaga pemerintah daerah, Dinsos mendapat perhatian khusus dari Ombudsman RI dan KPK, serta instansi terkait hingga kementerian.

Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah awal dalam meningkatkan pelayanan publik.

"Sebagai respons atas perhatian tersebut, kami melakukan berbagai perbaikan," ujar Kepala Dinsos Lampura, Gadriyanto Abung, Jumat 1 November 2024.

"Alhamdulillah, upaya kami mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas." Ungkapnya usai Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan bersama pemangku kepentingan dan masyarakat di Kantor Dinas Sosial, setempat.

Sekretaris Dinsos Setempat, Farouk Wilako menambahkan meski ada keterbatasan, Dinas Sosial telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

“Kami menyadari masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi, seperti infrastruktur kantor dan sarana prasarana pendukung. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat kami untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,”terangnya.

Dalam konteks pelayanan publik, Dinsos memiliki tanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan masyarakat, terutama di era kepemimpinan Jokowi dan berlanjut di bawah Prabowo-Gibran. 

Berbagai bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Disabilitas, bantuan bencana dan bantuan untuk anak sekolah (KIP), menjadi fokus utama Dinsos.

“Sesuai arahan Kepala Dinas, Bapak Gadriyanto Abung, kami berkomitmen untuk berupaya maksimal dalam melayani masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan,” Ungkap Farouk.

Selain fokus pada bantuan sosial, Dinsos juga mengelola berbagai layanan lainnya, termasuk pendampingan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan gelandangan, serta mendukung keluarga yang membutuhkan. Peran Dinsos semakin vital di tengah kondisi masyarakat yang beragam.

“Alhamdulillah, hari ini kami telah mengadakan diskusi publik yang melibatkan tidak hanya satuan kerja pemerintah, tetapi juga pendamping sosial TKSK, Pendamping PKH, LSM, Rekan-Rekan Jurnalis dan Mahasiswa  serta istansi terkait.,” tandasnya.(*)