PDI Perjuangan Hargai Putusan PTUN Terkait Gugatan ke KPU

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 25 Oct 2024 - 22:33

KONFERENSI PERS: Kuasa hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun menggelar konferensi pers usai putusan PTUN.-FOTO IST -

Namun, Ronny belum bisa mengungkap langkah lanjutan PDIP setelah gugatan terhadap KPU ditolak PTUN Jakarta.

“Saya belum bisa memberikan komentar apa pun karena belum menerima dan membaca secara lengkap putusan tersebut. Terutama soal pertimbangan majelis terkait gugatan kami. Itu saja dari saya,” kata Ronny.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda sidang putusan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas keabsahan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Padahal, jadwalnya, sidang sedianya dibacakan secara elektronik pada Kamis siang, 10 Oktober 2024.

Namun agenda ditunda karena Hakim Ketua Majelis sedang sakit. “Berikut saya sampaikan untuk putusan di e-court informasinya ditunda 2 minggu karena Hakim Ketua Majelis sedang sakit,” tulis laman resmi ecourt Mahkamah Agung.

“Untuk jadwal persidangan putusan selanjutnya menjadi Kamis, 24 Oktober 2024 jam 13.00 WIB,” tulis pengumuman tersebut.

Gugatan PDIP telah teregister dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, PDIP menganggap KPU RI telah melakukan pelanggaran prosedur dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Kuasa Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun membenarkan hal itu.

“Ya betul sampai dengan tanggal 24 Oktober.dikarenakan ketua majelisnya sakit,” jawab Gayus kepada wartawan.

Tindakan KPU yang dipersoalkan oleh PDI Perjuangan, pada intinya tidak menolak pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden peserta Pemilu 2024.

KPU dinilai melanggar perundang-undangan ketika menjalankan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Dalam petitumnya, PDI Perjuangan juga meminta agar PTUN mewajibkan KPU untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan sepanjang berkaitan dengan kepentingan pelantikan calon wakil presiden terpilih periode 2024-2029 atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, KPU RI melalui kuasa hukumnya, Saleh, optimistis menang melawan gugatan PDI Perjuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam Pilpres 2024.

Menurut Saleh, materi gugatan PDI Perjuangan telah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (ant/c1/abd)

pdi perjuangan hargai putusan ptun terkait gugatan ke kpu                            jakarta - pdi perjuangan menghormati keputusan pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta yang menolak gugatan terhadap komisi pemilihan umum (kpu) terkait penetapan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka sebagai pemenang pilpres 2024. 
dalam jumpa pers di dpp pdip, kuasa hukum gayus lumbuun menyatakan meskipun pihaknya menerima putusan tersebut, ada beberapa kejanggalan yang dipertanyakan, termasuk penanganan awal kasus oleh hakim.
gayus menyoroti bahwa keputusan hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat ditangani oleh ptun jakarta bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, di mana ketua ptun menganggap gugatan layak untuk diteruskan. 
ia juga mengkritik penundaan sidang putusan yang seharusnya dapat diambil sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 oktober 2024.
ptun jakarta dalam putusannya menyatakan gugatan pdi perjuangan tidak diterima dan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara. 
pdi perjuangan mengajukan gugatan dengan alasan kpu melanggar hukum dalam proses pemilihan, terutama terkait pendaftaran gibran sebagai calon wakil presiden.
meskipun demikian, gayus mengungkapkan bahwa pdi perjuangan belum memutuskan langkah selanjutnya menanggapi putusan ptun tersebut. 
sebel umnya, upaya pdi perjuangan mengandaskan gibran rakabuming raka menjadi wakil presiden ri kandas. 
sebab, pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta menolak aduan yang dilayangkan pdi perjuangan dengan tergugat komisi pemilihan hukum atas perbuatan melawan hukum ketika menerima pencalonan gibran rakabuming raka.
amar putusan perkara diketahui dibacakan secara elektronik (e-court) oleh majelis hakim ptun jakarta pada kamis (24/10) dengan nomor:133/g/tf/2024/ptun.jkt.
“menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,” demikian tertulis dalam amar putusan seperti dilihat kamis.
hakim ptun kemudian memerintahkan penggugat, yakni pdip untuk membayar biaya perkara rp 342.000.
ketua dpp pdi perjuangan bidang reformasi sistem hukum nasional ronny talapessy menyebut parpolnya menghormati putusan ptun jakarta tersebut.
“kami menghormati putusan pengadilan atas gugatan di ptun jakarta,” kata dia melalui layanan pesan, kamis ini.
namun, ronny belum bisa mengungkap langkah lanjutan pdip setelah gugatan terhadap kpu ditolak ptun jakarta.
“saya belum bisa memberikan komentar apa pun karena belum menerima dan membaca secara lengkap putusan tersebut. terutama soal pertimbangan majelis terkait gugatan kami. itu saja dari saya,” kata ronny.
sebelumnya, pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta menunda sidang putusan gugatan partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) terhadap komisi pemilihan umum (kpu) ri atas keabsahan gibran rakabuming raka menjadi cawapres. 
padahal, jadwalnya, sidang sedianya dibacakan secara elektronik pada kamis siang, 10 oktober 2024.
namun agenda ditunda karena hakim ketua majelis sedang sakit.  “berikut saya sampaikan untuk putusan di e-court informasinya ditunda 2 minggu karena hakim ketua majelis sedang sakit,” tulis laman resmi ecourt mahkamah agung. 
“untuk jadwal persidangan putusan selanjutnya menjadi kamis, 24 oktober 2024 jam 13.00 wib,” tulis pengumuman tersebut. 
gugatan pdip telah teregister dengan nomor perkara 133/g/tf/2024/ptun.jkt.
dalam gugatannya, pdip menganggap kpu ri telah melakukan pelanggaran prosedur dengan meloloskan gibran rakabuming raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
kuasa hukum pdi perjuangan gayus lumbuun membenarkan hal itu. 
 “ya betul sampai dengan tanggal 24 oktober.dikarenakan ketua majelisnya sakit,” jawab gayus kepada wartawan. 
tindakan kpu yang dipersoalkan oleh pdi perjuangan, pada intinya tidak menolak pendaftaran gibran rakabuming raka sebagai calon wakil presiden peserta pemilu 2024. 
kpu dinilai melanggar perundang-undangan ketika menjalankan putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023, perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
dalam petitumnya, pdi perjuangan juga meminta agar ptun mewajibkan kpu untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan sepanjang berkaitan dengan kepentingan pelantikan calon wakil presiden terpilih periode 2024-2029 atas nama gibran rakabuming raka.
di sisi lain, kpu ri melalui kuasa hukumnya, saleh, optimistis menang melawan gugatan pdi perjuangan di pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pilpres 2024.
menurut saleh, materi gugatan pdi perjuangan telah selesai di mahkamah konstitusi (mk) melalui putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) yang diajukan pasangan anies baswedan-muhaimin iskandar dan pasangan ganjar pranowo-mahfud md. (ant/c1/abd)