KPU Siapkan Template Braille untuk Pemilih Tunanetra di Pilkada 2024

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memastikan bahwa KPU di seluruh provinsi dan kabupaten/kota akan menyediakan alat bantu berupa template Braille. Ini disediakan bagi pemilih tunanetra di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 2024.

Afifuddin menjelaskan bahwa template ini berbentuk semacam amplop yang memuat surat suara, memudahkan penyandang disabilitas tunanetra untuk mencoblos dengan tepat.

“Kami memastikan setiap TPS dalam Pilkada 2024 akan menyediakan alat bantu tersebut,” kata Afifuddin usai mengunjungi pabrik percetakan PT Inpera Pratama Indonesia di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis, yang memproduksi surat suara dan template braille.

Alat bantu ini, lanjutnya, dirancang untuk memudahkan penyandang tunanetra, sebagai bagian dari upaya KPU menciptakan kenyamanan bagi seluruh pemilih, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan.

“Surat suaranya sama untuk semua pemilih, tetapi pemilih tunanetra akan mendapatkan template braille untuk membantu mereka dalam membaca dan mencoblos,” jelas Afifuddin.

Ia juga mengapresiasi PT Inpera Pratama Indonesia atas kemampuannya memproduksi template braille tersebut, mengingat tidak semua percetakan yang menjadi mitra KPU mampu membuat alat bantu khusus bagi tunanetra.

Direktur Utama PT Inpera Pratama Indonesia, Lukat, mengatakan bahwa produksi template braille sudah dilakukan sejak tahun 2019. “Kami membuat alat bantu ini untuk 57 kabupaten/kota, satu alat per TPS,” ujarnya.

Selain itu, perusahaan ini juga memproduksi 20.400.000 lembar surat suara untuk beberapa kabupaten/kota di 11 provinsi, termasuk Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, dan Kepulauan Riau.

Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengecek dua percetakan yang memproduksi surat suara Pilkada, yaitu PT Antar Surya Jaya di Surabaya dan PT Inpera Pratama Indonesia di Pasuruan. 

Kedua perusahaan ini menjadi mitra KPU untuk memproduksi surat suara di wilayah seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. (ant/c1/abd)