Pemkab Pringsewu Siapkan Langkah Terukur untuk Jaga IPH

PRINGSEWU – Pemkab Pringsewu mengeluarkan sejumlah kebijakan menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Lampung Samsudin pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) beberapa waktu lalu. 

Pemerintah kabupaten/kota diminta mengambil langkah-langkah strategis guna mengendalikan inflasi agar lebih stabil sesuai dengan standar nasional.

Kebijakan yang diterapkan antara lain menjaga keterjangkauan harga, khususnya harga pangan, memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan memperkuat strategi komunikasi. Semua ini dilakukan untuk menekan laju inflasi.

Pada minggu kedua Oktober 2024, hasil kebijakan ini mulai terlihat. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Pringsewu berhasil terjaga di angka 0,34%, turun dari 1,75% pada minggu pertama. 

Sebelumnya, kenaikan IPH di Pringsewu tercatat sebagai yang tertinggi kelima secara nasional dan tertinggi di Sumatra.

Namun, Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan mengingatkan seluruh jajaran Pemkab agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut. “Kita harus terus bekerja keras menjaga kestabilan IPH, mengingat angka tersebut dapat berubah sewaktu-waktu,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Pemkab Pringsewu menerapkan sejumlah langkah pengendalian yang terukur agar IPH tidak melebihi standar nasional dan tetap berada pada tingkat yang wajar.

Salah satu langkah yang diambil adalah optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan untuk meningkatkan layanan dan produksi daging sapi serta kerbau dalam negeri. Pemkab juga berusaha memastikan populasi dan produksi ternak tidak menurun, serta meningkatkan koordinasi antar dinas terkait. Selain itu, kerjasama antara petani jagung dan peternak juga terus diupayakan guna memastikan ketersediaan pakan ternak.

Marindo juga menambahkan bahwa pihaknya bekerjasama dengan petani cabai unggulan untuk mendatangkan pasokan dari daerah lain serta mengembangkan kawasan sentra cabai merah. Pemanfaatan pekarangan rumah dan budidaya cabai dalam polybag juga digalakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan.

“Pemkab Pringsewu melalui dinas terkait juga terus memberikan pembinaan dan pengawalan pola tanam dan budidaya. Selain itu, kami juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah dengan komoditas seperti daging sapi, ayam, dan cabai, yang menjadi penyumbang utama kenaikan IPH,” ungkap Marindo.

Langkah lainnya adalah melaksanakan Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan terus memantau ketersediaan serta harga barang di pasar tradisional. 

Semua ini bertujuan menjaga keterjangkauan harga, memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan memperkuat strategi komunikasi untuk menekan inflasi. (sag/c1/abd)