Pendaftaran PTPS Ditutup, 487 Pelamar di Mesuji Siap Ikuti Seleksi

Reporter: Ardian Mukti |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 11 Oct 2024 - 22:11

Ketua KPU Mesuji Ali Yasir -FOTO IST -

pendaftaran ptps ditutup, 487 pelamar di mesuji siap ikuti seleksi                            mesuji – jumlah pelamar untuk posisi pengawas tempat pemungutan suara (ptps) pada pilkada serentak 2024 di kabupaten mesuji mencapai 487 orang. 
informasi tersebut disampaikan oleh ketua bawaslu mesuji, deden cahyono, saat dikonfirmasi pada jumat, 11 oktober 2024.
menurut deden, tahapan selanjutnya setelah pendaftaran ditutup adalah pengumuman hasil seleksi administrasi yang dilakukan pada hari ini, jumat, 11 oktober 2024.
“hari ini akan diumumkan para pelamar yang lulus seleksi administrasi. besok kami akan mulai menggelar tes wawancara untuk calon ptps yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi,” jelas deden.
selain itu, deden juga menegaskan bahwa bawaslu mesuji membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait rekam jejak calon ptps yang lolos seleksi.
dari total 487 pelamar, bawaslu mesuji akan menerima 346 orang untuk mengisi posisi ptps. 
“jumlah pelamar yang diterima sebanyak 346 orang ptps,” tambahnya.
sebelumnya, kpu mesuji mencatat bahwa sebanyak 703 penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih pada pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 november 2024.
“dari 170.255 daftar pemilih tetap (dpt) pilkada mesuji, sebanyak 703 orang merupakan penyandang disabilitas,” ungkap ketua kpu mesuji, ali yasir, pada kamis, 10 oktober 2024.
ali yasir juga menambahkan bahwa meski para penyandang disabilitas, mereka tetap memiliki hak politik yang sama untuk berpartisipasi dalam pilkada. jumlah pemilih disabilitas di mesuji mencakup 288 disabilitas fisik, 53 disabilitas intelektual, 112 disabilitas mental, 88 tuna wicara, 61 tuna rungu, dan 101 tuna netra.
“mereka akan diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pilkada,” tutup ali yasir.
sebelumnya, bandarlampung – dalam rangka mengawal pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 november, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi lampung membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawasan pilkada melalui rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara (tps). 
sebanyak 13.277 pengawas tps dibutuhkan untuk memastikan proses pemungutan suara berlangsung secara jujur, adil, dan transparan di seluruh  wilayah lampung.
rekrutmen pengawas tps di provinsi lampung akan dimulai pada 12 september 2024 dan berlangsung hingga 28 september 2024. 
sesuai dengan keputusan ketua bawaslu nomor:  301/hk.01.01/k1/09/2024 tentang petunjuk teknis pembentukan dan pergantian antar waktu pengawas tps dalam pemilihan 2024, tahapan rekrutmen mencakup pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas calon pengawas, seleksi administrasi, hingga wawancara. penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara akan dilakukan pada 23-25 oktober 2024, dengan pelantikan pengawas tps pada 3-4 november 2024. ada juga perpanjangan rekrutmen khusus untuk tps yang belum  terisi pengawas pada 5-20 november 2024. 
masyarakat yang berminat dapat mendaftar melalui panitia rekrutmen di kantor sekretariat panwaslu kecamatan setempat.
ketua bawaslu provinsi  lampung, iskardo p. panggar, menjelaskan bahwa proses rekrutmen ini terbuka untuk seluruh warga negara indonesia yang berusia minimal 21 tahun, memiliki integritas, serta tidak terafiliasi  dengan partai politik dalam lima tahun terakhir. 
calon pengawas tps juga harus berdomisili di wilayah tempat tps berada dan bersedia bekerja penuh waktu selama masa pemilihan berlangsung.
“pengawas tps memegang peran krusial dalam memastikan setiap suara masyarakat dihitung dengan benar dan adil. oleh karena itu, kami berharap rekrutmen ini dapat menjaring individu-individu yang kompeten dan berdedikasi untuk mengawal pilkada 2024,” tambah iskardo.
untuk menjadi pengawas tps, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar, antara lain: warga negara indonesia; pada saat pendaftaran berusia minimal 21 tahun; setia pada  pancasila, uud 1945, negara kesatuan republik indonesia, bhinneka tunggal ika, dan cita-cita  proklamasi 17 agustus 1945; memiliki integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. 
kemudian, berpendidikan minimal sma/sederajat; berdomisili di  kecamatan setempat yang dibuktikan dengan ktp; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya  5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon pengawas tps; mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah  pada saat mendaftar sebagai calon.
tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih,  dibuktikan dengan surat pernyataan; tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu  pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dpr, dprd, dan pasangan calon kepala  daerah dan wakil kepala daerah dalam lima tahun terakhir; bersedia bekerja penuh waktu yang  dibuktikan dengan surat pernyataan; bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di  pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan  jika terpilih; dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
koordinator divisi sdm dan organisasi bawaslu provinsi lampung, imam bukhori, menjelaskan bahwa 
setelah pendaftaran, para calon pengawas akan mengikuti tahapan seleksi administrasi dan  wawancara yang dilakukan oleh panitia rekrutmen pembentukan pengawas tps di tingkat kecamatan. 
wawancara bertujuan untuk menilai pengetahuan dan komitmen calon dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.
“setelah proses seleksi selesai, panwaslu kecamatan akan mengumumkan nama-nama calon pengawas tps yang lolos seleksi administrasi dan wawancara. pengumuman ini akan dilakukan  di setiap kantor kelurahan atau desa untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. panwaslu  kecamatan juga akan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait integritas  dan kelayakan calon pengawas yang terpilih,” jelas imam.
pengawas tps yang terpilih akan dilantik  secara resmi pada 3-4 november 2024, dan mereka akan bertugas pada hari pemungutan suara untuk  mengawasi jalannya pemilihan, memastikan tidak ada kecurangan, serta mengawal proses perhitungan  suara hingga selesai.
berdasarkan pasal 43 ayat (3) peraturan bawaslu nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan badan pengawas pemilihan umum, pengawas tps memiliki fungsi  pencegahan dugaan pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara,  pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara, penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu,  dan penyampaian laporan dugaan pelanggaran kepada panwaslu kecamatan. (muk/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 12 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan